Dorong Optimalisasi Program PSR, Tahun Ini Target DTPHP Bengkulu 6.400 Hektare

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 05 Jul 2024 - 00:03

PROGRAM PSR: Pemerintan Provinsi (Pemprov) Bengkulu dorong optimalisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). ABDI/RB--

KORANRB.ID - Pemerintan Provinsi (Pemprov) Bengkulu dorong optimalisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau yang sering dikenal dengan replanting sawit.

Hal tersebut, merupakan upaya agar produktivitas sawit masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi daerah.

''Di tahun ini kita pada angka 6.400 hektar lebih targetnya untuk PSR yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Bengkulu,'' kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Perkebunan (DTPHP) Provinsi Bengkulu, M. Rizon, Kamis, 4 Juli 2024.

M. Rizon menerangkan, bahwa realisasi PSR akan menyasar perkebunan sawit masyarakat yang sudah layak untuk dilakukan peremajaan.

''Untuk realisasi kita saat ini memang masih kecil, kalau kita persentase kan hampir 20 persen. Ini akan terus kita dorong,'' ujar M. Rizon.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H Rohidin Mersyah MMA turt menyoroti terkait dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Ia menyampaikan, apabila penerapan replanting sawit bagi perkebunan sawit rakyat belum optimal.

Hal tersebut, bisa jadi kurangnya dorongan dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk membantu mengoptimalkan program ini.

''Padahal sumber dana program ini dari perusahaan kebun sawit dan sayang jika lahan perkebunan kita tidak produktif,'' ungkap Rohidin.

Rohidin mengatakan, bahwa pendanaan program PSR tersebut, akan lebih optimal jika disalurkan dengan sistem kredit perbankan langsung ke daerah tanpa melalui mekanisme panjang yang menyulitkan petani.

dorong optimalisasi program psr, tahun ini target dtphp bengkulu 6.400 hektare                            koranrb.id - pemerintan provinsi (pemprov) bengkulu dorong optimalisasi program peremajaan sawit rakyat (psr) atau yang sering dikenal dengan replanting sawit. 
hal tersebut, merupakan upaya agar produktivitas sawit masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi daerah.
''di tahun ini kita pada angka 6.400 hektar lebih targetnya untuk psr yang tersebar diseluruh wilayah provinsi bengkulu,'' kata kepala dinas tanaman pangan, holtikultura perkebunan (dtphp) provinsi bengkulu, m. rizon, kamis, 4 juli 2024.
m. rizon menerangkan, bahwa realisasi psr akan menyasar perkebunan sawit masyarakat yang sudah layak untuk dilakukan peremajaan. 
baca juga:epson selalu konsisten dukung upaya pemerintah ri kampanyekan penggunaan produk dalam negeri
baca juga:berdayakan ikm tenun dan olahan kelapa, kemenperin gelar pelatihan
''untuk realisasi kita saat ini memang masih kecil, kalau kita persentase kan  hampir 20 persen. ini akan terus kita dorong,'' ujar m. rizon.
sementara itu, gubernur bengkulu, prof. dr. h rohidin mersyah mma turt menyoroti terkait dengan program peremajaan sawit rakyat (psr).
ia menyampaikan, apabila penerapan replanting sawit bagi perkebunan sawit rakyat belum optimal. 
hal tersebut, bisa jadi kurangnya dorongan dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk membantu mengoptimalkan program ini.
baca juga:dorong dimensi pembangunan bagi negara berkembang untuk pertumbuhan berkelanjutan
baca juga:harga cabai di mukomuko turun, stok cabai masih mengandalkan pasokan dari daerah lain
''padahal sumber dana program ini dari perusahaan kebun sawit dan sayang jika lahan perkebunan kita tidak produktif,'' ungkap rohidin.
rohidin mengatakan, bahwa pendanaan program psr tersebut, akan lebih optimal jika disalurkan dengan sistem kredit perbankan langsung ke daerah tanpa melalui mekanisme panjang yang menyulitkan petani. 
''disalurkan ke perbankkan tanpa bunga, kan lebih efektif. jadi diploting bengkulu dapat jatah berapa, masukkan ke bank daerah, ini yang saya sampaikan ke pak menko. selain mempermudah penyaluran, ini juga bisa meningkatkan likuiditas bank daerah,'' ujar rohidin.
lebih jauh, rohidin mengungkapkan, bahwa dengan sistem yang ada tentunya akan mempermudah penyaluran pendanaan psr tanpa adanya pemotongan dan sebagainya. 
baca juga:pemerintah fokus jaga momentum pertumbuhan ekonomi, catat kinerja perekonomian nasional yang solid
baca juga:apresiasi industri olahan susu kucurkan investasi rp3,8 triliun untuk membangun pabrik
sehingga jika pendanaan psr disalurkan ke perbankkan daerah, gubernur selaku wakil pemerintah pusat dapat segera menyalurkan ke kabupaten/kota langsung ke para petani yang menjadi sasaran target replanting sawit.
''ini akan lebih mudah. karena ini baru pemikiran kita sebagai bagian dari pemerintah,'' pungkas rohidin. 
sekadar informasi, dari sekitar 50 pengusaha kelapa sawit yang terdata di provinsi bengkulu, hanya 12 pengusaha yang masuk dalam gabungan perusahaan kelapa sawit (gapki).
ini dibeberkan gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah saat diwawancarai usai menghadiri pelantikan pengurus gapki cabang iii bengkulu periode 2024-2029, rabu, 03 juli 2024.
"maka dari itu dalam kesempatan ini kita selaku pemerintah daerah (pemda), mengajak semua perusahaan dan pengusaha kelapa sawit khususnya di provinsi bengkulu untuk bergabung dengan gapki," harap rohidin.
menurut rohidin, ini bertujuan agar pemda lebih mudah dalam melakukan koordinasi melalui satu pintu, seperti halnya dalam penetapan harga tandan buah segar (tbs) kelapa sawit.
"selain itu, juga untuk efisiensi dan produktivitas melalui inovasi dan penerapan teknologi," ujar rohidin yang dalam kesempatan itu bersama ketua umum (ketum) gapki pusat, eddy martono.
di sisi lain gubernur rohidin menyampaikan, keberadaan gapki sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha kelapa sawit, mengingat daya saing usaha yang semakin ketat.
"sehingga dengan bergabungnya perusahaan-perusahaan kelapa sawit dalam gapki di provinsi bengkulu ini, dapat meningkatkan efisiensi produktivitas masing-masing perusahaan yang dimaksud," kata gubernur rohidin.
ditambahkan gubernur rohidin, kelapa sawit di bengkulu merupakan industri yang termasuk komoditas utama, lantaran memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.
"jadi kita pun mendorong agar gapki dapat bersinergi dalam meningkatkan perkebunan rakyat. namun, saat ini kami belum merasakan manfaatnya secara optimal. ini menjadi saran untuk pengurus yang baru ke depannya," tegas rohidin.
sementara itu, ketua gapki terpilih cabang iii bengkulu periode 2024-2029, wiwin k. menyampaikan, pemda sekarang menggalang kekuatan dan kekompakan bersama elemen masyarakat dalam penetapan harga tbs.
"terutama bagi perusahaan sawit di bengkulu. memang bengkulu bukan penghasil kelapa sawit terbesar di indonesia, tapi komoditas sawit di bengkulu merupakan komoditas utama," sampai wiwin.
lebih jauh disampaikan wiwin, dengan fakta tersebut pihaknya berharap adanya kerja sama antara stakeholder dan pemerintah, terutama dalam meningkatkan produksi kelapa sawit dan penetapan harga tbs.
"kami juga mengajak perusahaan atau pengusaha kelapa sawit di bengkulu untuk bergabung dalam gapki," demikian wiwin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan