Ini Negara Pemilik Hukum Paling Kejam Terhadap Koruptor, dan Paling Lambat Tangani Korupsi

Reporter: Firmansyah |

Editor: Fazlul Rahman |

Selasa , 09 Jul 2024 - 15:00

HUKUMAN: Salah satu hukuman bagi koruptor yakni hukuman mati di kursi listrik--Pixabay

ini negara pemilik hukum paling kejam terhadap koruptor, dan paling lambat tangani korupsi                            koranrb.id – korupsi telah lama menjadi masalah serius di banyak negara di seluruh dunia, banyak cara ang dilakukan negara untuk menanggulangi korupsi.
salah satunya dengan berbagai cara memberlakukan hukuman yang keras bagi para pelakunya. beberapa negara bahkan menerapkan hukuman yang dianggap kejam oleh beberapa pihak sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan menekan tingkat korupsi.
seperti negara, china telah lama memperjuangkan kebijakan "hukuman mati dengan penundaan penundaan" untuk tindak pidana korupsi yang melibatkan jumlah besar uang atau berdampak serius terhadap masyarakat.
hukuman mati diberlakukan sebagai bentuk peringatan yang keras terhadap pejabat yang melakukan korupsi dalam skala besar.
baca juga:korupsi kur bri unit tes, kejari lebong segera proses 4 calon tersangka lain
baca juga:sahabat petani! berikut 7 fakta unik ular koros, sering dikira kobra yang terancam punah
kemudian iran memiliki sistem hukum yang keras terhadap korupsi, di mana hukuman mati dapat diberlakukan untuk pejabat pemerintah atau orang-orang yang ditemukan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang sangat serius.
hukuman mati ini dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen serius pemerintah iran dalam memberantas korupsi di tingkat pemerintahan.
selanjutnya arab saudi juga dikenal menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi yang dianggap telah merugikan negara secara signifikan atau menyalahgunakan kepercayaan publik.
hukuman ini dianggap sebagai upaya untuk membersihkan pemerintahan dari korupsi dan memastikan integritas sistem hukum.
vietnam, meskipun tidak secara rutin, vietnam memiliki hukuman mati sebagai salah satu pilihan hukuman untuk kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi.
baca juga:polres bengkulu tengah limpahkan tersangka tambahan kasus korupsi retribusi tka
baca juga:kolaborasi pln icon plus menuju transformasi energi hijau dan elektrifikasi kendaraan di indonesia
dimana hukuman ini telah disepakati bersama untuk diterapkan, sehingga apa bila dirasa perlu dan dampak dari korupsi tersebut merugikan banyak pihak maka hukuman mati bisa menjadi pilihan diwaktu persidangan.
begitu juga dengan negara, yaman yang enerapkan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi yang dianggap merugikan kepentingan negara.
dalam pelaksanaannya hukuman diberikan setelah melalui proses persidangan, dimana yaman sendiri merupakan salah satu negara muslim sehingga hak dalam pembelaan masih diberikan.
jika pelaku terbukti bersalah maka hukuman mati bisa menjadi rujukan.
meskipun ada negara-negara yang memberlakukan hukuman yang keras terhadap korupsi, pendekatan ini tidak selalu diterima secara universal di tingkat internasional.
beberapa pihak mengkritik hukuman-hukuman ini karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan tidak memberikan jaminan keadilan yang memadai.
baca juga:waspada! berikut 5 ular tidak berbisa asli indonesia
baca juga:6 bisnis yang sempat menjamur era 90-an namun sebagian kini sudah hilang 
namun demikian, hukuman-hukuman ini mencerminkan keseriusan beberapa negara dalam memerangi korupsi yang dianggap merusak tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial.
selain terdapat negara-negara yang sangat serius ingin memberantas korupsi di internalnya dengan menerapkan hukuman yang kejam.
namun ada juga beberapa negara yang dikenal sedikit lamban menangani permasalahan korupsi di negaranya.
1 honduras
korupsi di honduras sering kali melibatkan elit politik dan bisnis, dengan sistem hukum yang rentan terhadap intervensi politik dan pengaruh yang kuat dari kekuatan ekonomi.
penanganan kasus korupsi sering kali tidak efektif dan terhambat oleh kepentingan politik yang bertentangan.
2 venezuela
korupsi di venezuela telah menjadi permasalahan yang serius selama beberapa dekade, dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah tinggi dan kontraktor swasta.
baca juga:ini bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan
baca juga:maling motor di batik nau, 3 tersangka asal rejang lebong ditangkap
sistem hukum yang lemah dan korupsi di dalamnya juga menghambat upaya untuk mengadili dan menghukum para pelaku korupsi.
3 yunani
yunani telah lama berjuang dengan masalah korupsi di sektor publik, termasuk di dalam sistem peradilan dan administrasi.
meskipun beberapa langkah reformasi telah diambil, penanganan korupsi masih sering kali lamban dan terbentur oleh birokrasi yang rumit dan resistensi politik.
4 meksiko
korupsi di meksiko telah menjadi masalah kronis yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan publik.
meskipun ada upaya untuk mengambil tindakan tegas, termasuk pendirian badan anti-korupsi baru, proses hukum sering kali lamban dan keputusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi.
5 kamboja
korupsi di kamboja sering kali melibatkan elit politik dan bisnis, dengan sistem hukum yang sering kali tidak mampu menangani kasus-kasus korupsi dengan efektif.
baca juga: evakuasi jasad petani panorama meninggal di sawah tempuh jarak 1 km
selain itu, terdapat laporan tentang intervensi politik dalam proses hukum yang memperlambat penanganan kasus-kasus korupsi.
6 argentina
korupsi di argentina telah menjadi fokus perhatian nasional dan internasional, terutama setelah beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat pemerintah tinggi.
meskipun ada upaya untuk memperbaiki sistem hukum dan mengadili pelaku korupsi, prosesnya sering kali lambat dan dipengaruhi oleh dinamika politik yang kompleks.
7 afrika selatan
korupsi di afrika selatan telah menjadi masalah yang mendalam, dengan beberapa kasus yang melibatkan pejabat pemerintah tinggi dan perusahaan swasta.
proses hukum sering kali lamban dan terhambat oleh tantangan institusional dan administratif yang besar.
8 indonesia
di indonesia, korupsi juga dianggap sebagai kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat. meskipun, hukuman penjara sering kali diterapkan untuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah yang besar atau berdampak signifikan.
proses penahanan terkadang sering kali singkat dan pelaku tipikor masih bisa berpeluang untuk kembali melakukan hal yang sama.