Serapan Anggaran Triwulan II Tak Capai Target, Ini Pesan Sekda Mukomuko ke Kepala OPD

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 10 Jul 2024 - 00:03

PROGRES KEGIATAN: Pembangunan salah satu gedung di Kabupaten Mukomuko yang menggunakan DAK. --FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

Belanja pegawai ini dalam satu tahunnya 38 persen dari total APBD tahun 2024. Padahal ketentuannya, belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.

Meskipun demikian, Eva menyebutkan bahwa Kabupaten Mukomuko tidak mendapat teguran dari Pemerintah Pusat, itu lantaran menyesuaikan dengan kebutuhan.

“Untuk triwulan ke ll memang masih tinggi serapan belanja pegawai, berapa persen, kita belum rincikan. Sedangkan kalau pertahunnya belanja pegawai kita sebesar 38 persen dari total APBD,”ujarnya.

Eva menjelaskan, pembengkakan belanja pegawai ini terjadi karena membayar honorarium tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Jumlah honorer di Kabupaten Mukomuko masih banyak, dan memang tenaganya masih sangat diperlukan.

Kondisi ini membuat daerah ibarat memakan buah simalakama. Jika tidak mempekerjakan tenaga honorer, jumlah ASN saat ini belum cukup untuk mengoptimalkan berbagai pelayanan kepada masyarakat dan pergerakan roda pemerintahan.

"Umumnya tenaga honorer itu dibutuhkan, karena jumlah ASN yang ada, belum bisa mengisi kebutuhan pegawai kita," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Mukomuko H. Gianto SH, M.Si mengatakan, sebelumnya sudah dilakukan rapat pertemuan pembahasan percepatan realisasi kegiatan yang tentunya akan mempengaruhi serapan anggaran.

Sebab untuk persiapan bekas administrasi sudah dimulai dari akhir tahun lalu, maka dari itu di awal tahun 2024, OPD pengampuh seharusnya sudah siap memasuki tahapan esekusi kegiatan.

Seperti diketahui penggunaan anggaran DAK ini memiliki batas waktu yang harus menjadi patokan.

“Kami sudah rapat bersama Bupati, seperti apa yang beliau sampaikan. OPD yang memiliki kegiatan fisik harus segera memulai kegiatan,” katanya.

Gianto menambahkan, untuk tahun ini Mukomuko mendapatkan anggaran Rp106 miliar DAK fisik. DAK tersebar di 7 OPD, salah satunya di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Mukomuko dengan anggaran Rp39 miliar.

Kemudian Dinas Pertanian Rp 19 miliar, Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dispendikbud) Rp9 miliar lebih, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Rp9 miliar lebih, Dinas Perikanan Rp4,6 miliar dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Rp10 miliar.

“Untuk kegiatan fisik ini memang sebagian besar sudah berjalan, namun ada juga yang baru memasuki proses lelang sebelum dilakukan kontrak pekerjaan. Maka dari sebenarnya dapat dikatan ini sedikit lambat untuk memulainya,” ujarnya.

serapan anggaran triwulan ii tak capai target, ini pesan sekda mukomuko ke kepala opd                             mukomuko, koranrb.id  – berdasarkan laporan, serapan anggaran tahun 2024 oleh seluruh opd jajaran pemkab mukomuko, hingga triwulan ii baru mencapai 50 persen. 
capaian ini tak memenuhi target, yakni 56 persen dari total anggaran yang dimiliki masing-masing opd yang seharusnya telah direalisasikan di triwulan ii. 
maka dari itu, sekda kabupaten mukomuko dr. abdiyanto, sh, m.si cla menekankan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (opd) dapat segera memaksimalkan serapan anggaran.
sudah seharusnya setiap opd mengejar progres realisasi kegiatan yang sudah ditetapkan. baik itu kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (dak), dana bagi hasil (dbh) maupun bersumber dari dana alokasi umum (dau) tahun 2024.
baca juga:buntut perpanjangan jabatan kades jadi 8 tahun, dpmd mukomuko minta rpjmdes diperbaharui
baca juga: pencairan banpol untuk 11 parpol di mukomuko terhambat, ini penyebabnya 
“kami minta opd tidak lagi menunggu. segera percepat realisasi kegiatan fisik dan keuangannya. apalagi kegiatan tersebut telah memiliki anggarannya,” tegas sekda.
sekda mencermati perkembangan aturan dalam pengunaan dak serta dinamika yang begitu cepat berubah. 
karena itu seluruh perangkat daerah di kabupaten mukomuko harus bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini, lebih cermat, tepat, dan cepat. dengan begitu opd tidak akan mengalami keterlambatan dalam serapan anggaran tahun 2024. 
sering kali keterlambatan terjadi karena opd kurang memahami seperti apa bentuk sistematis terbaru dalam penggunaan dak, dau maupun sumber pendanaan lainnya.
“kami minta opd dapat berkoordinasi, jangan hanya menunggu sehingga pekerjaan tertunda,” ujar sekda.
baca juga:lokasi ruang terbuka hijau di mukomuko sudah ditentukan, tahun ini mulai pembangunan
baca juga:mundur dari jabatan karena sakit, kadis dinsos tunggu jawaban pejabat pembina kepegawaian
di tempat terpisah, kepala badan keuangan daerah (bkd) mukomuko, eva tri rosanti, sh mengatakan serapan anggaran di masing-masing opd, terbesar masih pada belanja pegawai yang bersumber dari apbd mukomuko.
belanja pegawai ini dalam satu tahunnya 38 persen dari total apbd tahun 2024. padahal ketentuannya, belanja pegawai maksimal 30 persen dari total apbd. 
meskipun demikian, eva menyebutkan bahwa kabupaten mukomuko tidak mendapat teguran dari pemerintah pusat, itu lantaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
“untuk triwulan ke ll memang masih tinggi serapan belanja pegawai, berapa persen, kita belum rincikan. sedangkan kalau pertahunnya belanja pegawai kita sebesar 38 persen dari total apbd,”ujarnya.
eva menjelaskan, pembengkakan belanja pegawai ini terjadi karena membayar honorarium tenaga honorer atau tenaga non-asn. jumlah honorer di kabupaten mukomuko masih banyak, dan memang tenaganya masih sangat diperlukan. 
kondisi ini membuat daerah ibarat memakan buah simalakama. jika tidak mempekerjakan tenaga honorer, jumlah asn saat ini belum cukup untuk mengoptimalkan berbagai pelayanan kepada masyarakat dan pergerakan roda pemerintahan. 
"umumnya tenaga honorer itu dibutuhkan, karena jumlah asn yang ada, belum bisa mengisi kebutuhan pegawai kita," jelasnya.
sementara itu, kepala badan penelitian pengembangan daerah (bapelitbangda) kabupaten mukomuko h. gianto sh, m.si mengatakan, sebelumnya sudah dilakukan rapat pertemuan pembahasan percepatan realisasi kegiatan yang tentunya akan mempengaruhi serapan anggaran. 
baca juga:mundur! tes cpns dan pppk 2024 dibuka juli-agustus, siapkan syarat penting berikut
baca juga:soroti penggunaan anggaran pembangun jut rp500 juta, kejari mukomuko panggil pemdes suka pindah, libatkan apip
sebab untuk persiapan bekas administrasi sudah dimulai dari akhir tahun lalu, maka dari itu di awal tahun 2024, opd pengampuh seharusnya sudah siap memasuki tahapan esekusi kegiatan.
seperti diketahui penggunaan anggaran dak ini memiliki batas waktu yang harus menjadi patokan.
“kami sudah rapat bersama bupati, seperti apa yang beliau sampaikan. opd yang memiliki kegiatan fisik harus segera memulai kegiatan,” katanya.
gianto menambahkan, untuk tahun ini mukomuko mendapatkan anggaran rp106 miliar dak fisik. dak tersebar di 7 opd,  salah satunya di dinas kesehatan (dinkes) dan rsud mukomuko dengan anggaran rp39 miliar.
kemudian dinas pertanian rp 19 miliar, dinas pendidikan dan kebudayaan (dispendikbud) rp9 miliar lebih, dinas pekerjaan umum penataan ruang (pupr) rp9 miliar lebih, dinas perikanan rp4,6 miliar dan dinas kearsipan dan perpustakaan daerah rp10 miliar.
“untuk kegiatan fisik ini memang sebagian besar sudah berjalan, namun ada juga yang baru memasuki proses lelang sebelum dilakukan kontrak pekerjaan. maka dari sebenarnya dapat dikatan ini sedikit lambat untuk memulainya,” ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 10 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan