KPHP Mukomuko Data Perambah Hutan, Calon Penerima Perhutanan Sosial Desa Serami Baru

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 11 Jul 2024 - 22:08

DATANGI: Pendataan secara persuasif dilakukan kepada perambah didalam kawasan hutan negara.--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Program perhutanan sosial yang akan memberikan kepastian legalitas kepada kelompok tani yang terlanjur menggarap Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Mukomuko, tahun ini kembali dilakukan pendataan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Mukomuko memetakan dan mendata calon petani dan calon lokasi (CPCL) untuk diusulkan sebagai penerima program perhutanan sosial ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

“Pendataan tahun ini sama dengan tahun 2023 lalu untuk mendatapatkan legalitas melalui perhutanan sosial,” kata Kepala KPHP Kabupaten Mukomuko Aprin Sihaloho S.Hut.

Dijelaskan Aprin, upaya persuasif melalui pendampingan terhadap desa penyanggah kawasan hutan yang rusak akibat perambahan, terus dilakukan.

Meskipun sudah diketahui titik-titik kawasan hutan yang rusak dan telah menjadi kebun miliki oknum masyarakat.

Namun untuk mengetahui pemilik dari lahan tersebut tetap harus dengan pendekatan terlebih dahulu.

Sebab sebagian besar masyarakat masih enggan mengakui kalau memiliki lahan di dalam kawasan.

“Kami harus lakukan pendekatan terlebih dahulu, sebab masyarakat masih banyak yang berfikir jika pendataan ini membahayakan mereka. Padahal kami ingin mendata nama mereka di dalam usulan perhutanan sosial,” terangnya.

Lanjutnya, untuk kawasan hutan terlanjur dirambah yang akan diusulkan mendapatkan program perhutanan sosial tahun 2024 ini seluas 3000 hektare.

Lokasi di wilayah Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman. Dimana kawasan hutan 3.000 hektare di wilayah tersebut sudah lama mengalami kerusakan akibat perambahan.

kphp mukomuko data perambah hutan, calon penerima perhutanan sosial desa serami baru                             mukomuko, koranrb.id  – program perhutanan sosial yang akan memberikan kepastian legalitas kepada kelompok tani yang terlanjur menggarap hutan produksi terbatas (hpt) di mukomuko, tahun ini kembali dilakukan pendataan. 
kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) kabupaten mukomuko memetakan dan mendata calon petani dan calon lokasi (cpcl) untuk diusulkan sebagai penerima program perhutanan sosial ini ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) ri.
“pendataan tahun ini sama dengan tahun 2023 lalu untuk mendatapatkan legalitas melalui perhutanan sosial,” kata kepala kphp kabupaten mukomuko aprin sihaloho s.hut.
baca juga:viral, pengakuan mahasiswi uinfas diganggu saat kkn! ini pengakuan kades air latak seluma
baca juga:ibu dan anak ditemukan tak bernyawa secara mengenaskan di kepahiang, suami sedang tidak di rumah
dijelaskan aprin, upaya persuasif melalui pendampingan terhadap desa penyanggah kawasan hutan yang rusak akibat perambahan, terus dilakukan. 
meskipun sudah diketahui titik-titik kawasan hutan yang rusak dan telah menjadi kebun miliki oknum masyarakat. 
namun untuk mengetahui pemilik dari lahan tersebut tetap harus dengan pendekatan terlebih dahulu. 
sebab sebagian besar masyarakat masih enggan mengakui kalau memiliki lahan di dalam kawasan.
“kami harus lakukan pendekatan terlebih dahulu, sebab masyarakat masih banyak yang berfikir jika pendataan ini membahayakan mereka. padahal kami ingin mendata nama mereka di dalam usulan perhutanan sosial,” terangnya.
baca juga:7 caleg terpilih sudah serahkan lhkpn, kpu mukomuko tunggu 18 lainnya, coklit pilkada 99 persen
baca juga:jelang pendaftaran cabup-cawabup mukomuko, muharamin klaim mendapat 11 kursi 
lanjutnya, untuk  kawasan hutan terlanjur dirambah yang akan diusulkan mendapatkan program perhutanan sosial tahun 2024 ini seluas 3000 hektare. 
lokasi di wilayah desa serami baru kecamatan malin deman. dimana kawasan hutan 3.000 hektare di wilayah tersebut sudah lama mengalami kerusakan akibat perambahan.
"untuk desa serami baru ini masih dalam tahap pemetaan dan pendatan awal guna memastikan siapa yang punya lahan di dalam kawasan hutan tersebut," ujarnya. 
aprin memastikan dalam proses pengusulan legalitas perhutanan sosial ini, masyarakat yang menjadi perambah tidak akan dimintai biaya apapun. 
jika masyarakat pemilik lahan telah tergabung di dalam kelompok perhutanan social nanti, tentu tidak perlu harus takut lagi berurusan dengan hukum karena menjadi perambah. kelompok petani perhutanan sosial akan diberikan langsung izin pemanfaatan lahan dari klhk.
“yang pastinya, program ini sangat membantu masyarakat. jika masyarakat menolak kami data, otomatis tidak akan kita masukan ke dalam usulan kelompok perhutanan sosial. dan sudah pasti mereka harus kucing-kucingan ketika berada di dalam kawasan hutan untuk bertani. jika kedapatan tentu akan diamankan oleh petugas,” tegas aprin.
program perhutanan sosial salah satu solusi bagi masyarakat yang terlanjur menggarap kawasan hutan karena tidak mungkin pemerintah mengusir mereka.
untuk itu mereka diberikan izin menggarap lahan dalam hutan, namun bukan memiliki. 
baca juga:hasil operasi antik polres mukomuko, 2 tersangka asn jalani rehab, 1 tersangka tetap diproses 
baca juga:angka stunting jadi catatan seluruh opd, ini 3 puskesmas paling tinggi kasus stunting
kabupaten mukomuko sendiri memiliki total kawasan hutan seluas 78 ribu hectare. rinciannya, seluas 12 ribu hektare dikelola pt sifef biodivesity, dan 22 ribu hektare dikelola pt bat. 
sedangkan 6.000 hektare lagi dikelola pt api, dan 10 ribu hektare diusulkan sebagai hutan desa.
“untuk kawasan hutan seluas 28 ribu hektare lagi berada di bawah pengawasan kami. dimana sekitar 80 sampai 90 persen rusak akibat perambahan. maka dari itu masyarakat desa penyanggah hutan, kami usulkan mereka mengikuti program perhutanan sosial,” demikian aprin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 12 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan