Usung Oesman Sapta Odang Nahkodai DPP Hanura, Usin: Siap Pecat Kader Main 2 Kaki di Pilkada

BENGKULU, KORANRB.ID - Musyawarah Nasional (Munas) partai Hanura akan dipercepat. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Bengkulu, sepakat mengusung Oesman Sapta Odang kembali sebagai Ketua Umum DPP Hanura.

Selain keputusan mengusung Oesman Sapta Odang kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP Hanura, DPD Hanura Bengkulu juga memperingatkan seluruh kader untuk tidak main kaki dalam Pilkada Bengkulu 2024.

Hal tersebut disampaikan pada acara Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) di hotel Madelin Bengkulu, Sabtu, 20 Juli 2024.

Acara tersebut dihadiri, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Drs. Zulhendri Chaniago, MM, Ketua DPD Partai Hanura Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring SH.

BACA JUGA:Anak Suka Bermain Kotor? Biarkan Saja! Karena Ini Manfaatnya Untuk Tumbuh Kembang Anak

Kemudian, Sekretaris DPD Partai Hanura Bengkulu, dan Bendahara DPD Partai Hanura Bengkulu, serta pengurus 10 DPC Hanura se kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

Ketua DPD Partai Hanura Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring menyampaikan, bahwa Rapimda ini merupakan implementasi dari hasil rapat di 38 DPD se-Indonesia. 

Dimana mayoritas DPD menyuarakan melakukan percepatan Munas yang akan dilakukan paling lambat sebelum pelaksanaan pilkada.

"Termasuk di sini, DPD Hanura Bengkulu juga sepakat mengusung Pak Oesman kembali menjadi Ketum. Karena beliau fokus terhadap mengembangkan Partai Hanura," sampai Usin.

BACA JUGA:Bisa Membunuh Manusia! Berikut 5 Fakta Unik Belut Listrik

Usin menerangkan, bahwa selain membahas agenda Munas dan mengusung Oesman pada Rapimda kali ini, DPD Hanura juga melakukan pembahasan Pilkada serentak 2024. 

"Apabila ada yang ketahuan main 2 kaki 3 kaki itu untuk anggota dewanya di PAW dan Angggota partainya sudah pasti dipecat, kita pasti tegak lurus," ungkap Usin.

Sementara itu, Zulhendri mengatakan, bahwa persiapan DPD Hanura maupun DPC Hanura di Provinsi Bengkulu untuk menentukan atau merekrut calon Gubernur ataupun Bupati dan Walikota agar segera dikonsultasikan kepada DPP.

"Mengenai pilkada diberikan kewenangan oleh DPD untuk mencalonkan merekrut Gubernur, Bupati dan walikota nanti dikonsultasikan dengan DPP.