Lepas dari Tuntutan Uang Pengganti Total Rp271 Juta, JPU Banding Putusan 3 Terdakwa Korupsi Setwan Seluma

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 21 Jul 2024 - 23:08

BANDING: JPU Kejari Seluma menyatakan banding atas vonis majelis hakim PN Tipikor Bengkulu terhadap tiga terdakwa yang terseret perkara korupsi dana operasional Sekretariat DPRD Seluma. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma menyatakan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu terhadap tiga terdakwa yang terseret perkara korupsi dana operasional Sekretariat DPRD Seluma tahun anggaran 2021.

Alasannya lantaran ketiga terdakwa yakni mantan Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Seluma tahun 2021, Rahmat Efendi Tanjung, mantan Kepala Bagian Keuangan dan Plt Sekwan DPRD Seluma 2021 M. Husni serta mantan Analisis Tata Usaha Setwan DPRD Seluma 2021, Salamun lepas dari tuntutan pidana tambahan JPU uang pengganti sebagai pemulihan kerugian negara sebesar Rp271 juta.

Hal ini dibenarkan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kajari) Seluma, Ahmad Ghufroni, SH, MH.

Ghufroni menjelaskan memori banding telah dimasukkan pada Jumat, 19 Juli 2024 lalu.

"Kita masukan banding atas putusan yang sudah dibacakan hakim beberapa waktu lalu," ungkap Ghufroni.

Selanjutnya Ghufroni mengungkapkan bahwa upaya banding tersebut fokus pada uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada tiga terdakwa.

"Kalau hukuman itu tidak kita banding. Itu sudah di atas tuntutan kita dari jaksa. Mereka (terdakwa, red) seharunya mengembalikan kerugian negara yang belum pulih," terang Ghufroni.

Di sisi lain, saat ditanya lanjutan penanganan perkara korupsi dana operasional Sekretariat DPRD Seluma tahun anggaran 2021, Ghufroni menyebut jaksa masih mempelajari putusan dari tiga terdakwa.

“Kalau liat dari putusan hakim belum ada mengarah ke calon tersangka baru, hanya saja tetap dipelajari oleh tim Kejari Seluma,” jelas Gufroni.

Sebagai informasi, sidang putusan tiga terdakwa digelar Senin, 15 Juli 2024 lalu, bertindak sebagai ketua majelis hakim, Agus Hamza SH.

lepas dari tuntutan uang pengganti total rp271 juta, jpu banding putusan 3 terdakwa korupsi setwan seluma                            koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma menyatakan banding atas vonis majelis hakim pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu terhadap tiga terdakwa yang terseret perkara korupsi dana operasional sekretariat dprd seluma tahun anggaran 2021.
alasannya lantaran ketiga terdakwa yakni mantan bendahara pengeluaran setwan dprd seluma tahun 2021, rahmat efendi tanjung, mantan kepala bagian keuangan dan plt sekwan dprd seluma 2021 m. husni serta mantan analisis tata usaha setwan dprd seluma 2021, salamun lepas dari tuntutan pidana tambahan jpu uang pengganti sebagai pemulihan kerugian negara sebesar rp271 juta.
hal ini dibenarkan kasi pidsus kejaksaan negeri (kajari) seluma, ahmad ghufroni, sh, mh.
ghufroni menjelaskan memori banding telah dimasukkan pada jumat, 19 juli 2024 lalu.
baca juga:pemilik salon rumahan di kota bengkulu diduga dianiaya suami siri hingga luka lebam 
baca juga:terdakwa pungli kir tertangkap polisi nyamar karnet, ini kronologisnya
"kita masukan banding atas putusan yang sudah dibacakan hakim beberapa waktu lalu," ungkap ghufroni.
selanjutnya ghufroni mengungkapkan bahwa upaya banding tersebut fokus pada uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada tiga terdakwa.
"kalau hukuman itu tidak kita banding. itu sudah di atas tuntutan kita dari jaksa. mereka (terdakwa, red) seharunya mengembalikan kerugian negara yang belum pulih," terang ghufroni.
di sisi lain, saat ditanya lanjutan penanganan perkara korupsi dana operasional sekretariat dprd seluma tahun anggaran 2021, ghufroni menyebut jaksa masih mempelajari putusan dari tiga terdakwa.
baca juga:terlelap tidur, rumah warga tanjung jaya terbakar, bagaimana nasib penghuninya?
baca juga:1 mobnas terjaring ops patuh nala sat lantas polres lebong, 85 tilang dikeluarkan 
“kalau liat dari putusan hakim belum ada mengarah ke calon tersangka baru, hanya saja tetap dipelajari oleh tim kejari seluma,” jelas gufroni.
sebagai informasi, sidang putusan tiga terdakwa digelar senin, 15 juli  2024 lalu, bertindak sebagai ketua majelis hakim, agus hamza  sh.
dari amar putusan majelis hakim yang dibacakan, ketiga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan korupsi sesuai dakwaan subsidair jpu pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan  atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
baca juga:soal kewenangan menilang dan memeriksa kir terdakwa perkara pungli, ph beberkan syarat dan fakta sidang 
baca juga:ambil paketan sabu berjam-jam, berujung diringkus polisi bersama teman
majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa rahmat efendi tanjung dengan hukuman penjara 2 tahun 2 bulan serta denda rp100 juta subsidair 3 bulan.
kemudian dijatuhkan vonis kepada terdakwa m. husni dengan hukuman penjara 2 tahun 3 bulan serta denda rp100 juta subsidair 3 bulan.
terakhir terdakwa salamunm, divonis dengan hukuman penjara 2 tahun 1 bulan dengan denda rp100 juta subsidair 3 bulan.
dalam amar putusan tersebut majelis hakim tidak menyebutkan ada unga pengganti yang dibebankan kepada para terdakwa.
dengan demikian, ketua tim penasihat hukum (ph) tiga terdakwa widya timur, sh menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.
diberitakan sebelumnya, jpu menuntut masing-masing terdakwa dengan penjara yang sama, yakni 20 bulan dan denda rp100 juta, dan masing-masing terdakwa dibebankan ganti kerugian negara dengan total rp271 juta.
terdakwa rahmat efendi tanjung dituntut dengan 20 bulan kurungan penjara dan denda rp100 juta serta dibebankan mengganti sisa kerugian negara sebesar rp80 juta subsidair kurungan penjara 1 tahun.
kemudian terdakwa m. husni  dituntut dengan penjara 20 bulan dengan denda rp100 juta subsidair 3 bulan penjara serta dibebankan mengganti sisa kerugian negara yang belum dibayar sebesar rp146 juta subsidair kurungan penjara selama 1 tahun.
selanjutnya, terdakwa salamun dituntut dengan kurungan penjara 20 bulan dengan denda rp100 juta serta dibebankan mengganti kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar rp45 juta subsidair kurungan penjara 1 tahun.
untuk diketahui perkara ini terkait proses pengelolaan keuangan di sekretariat dprd seluma tahun amggaran 2021 yang diduga banyak disalahgunakan.
dari total rp 1,6 miliar kn yang didapat, berasal dari 11 item belanja rutin, diantaranya dana publikasi, bahan bakar minyak (bbm), anggaran makan minum, alat tulis kantor (atk) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 22 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan