KPU Lebong Bimtek Pencegahan Penyalahgunaan Dana Hibah

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 24 Jul 2024 - 23:02

SOAL DANA HIBAH: KPU Lebong menggelar Bimtek di Aula Hotel Dinda Ceria, Rabu, 24 Juli 2024--Foto: Fiki Susadi.Koranrb.id

Salah satu narasumber Bimtek, Kasi Pidsus Kejari Lebong, Robby Rahditio Dharma, SH., MH, menjelaskan materi mengenai penganggaran, dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana hibah.

"Kita juga menjelaskan kewenangan yang bisa menyalahi aturan yang dapat menyebabkan kerugian negara," kata Robby.

Diterangkan Robby, dalam penggunaan dana hibah, ada dua hal yang perlu diperhatikan dan dibedakan. Pertama, dalam hal tindak pidana korupsi dan kesalahan administrasi.

"Selama ranahnya administrasi masih bisa diperbaiki. Tetapi kalau sudah masuk tindak pidana korupsi maka ini harus ditindak,’’ tegasnya.

Narasumber kedua, Kasat Reskrim Polres Lebong, AKP. Rabnus Supandri, S.Sos. Dia mengatakan, dalam Bimtek ini adalah bentuk pencegahan dini. ‘’Kita akan melakukan peran preventif dan peran pencegahan kita kedepankan," ucapnya.

Lanjutnya, dengan harapan petugas PPK dan PPS yang mengelola keuangan negara ini tidak melakukan kesalahan atau ada niat jahat.

"Maka hal ini yang harus dilakukan, pencegahan (penyalahgunaan anggaran hibah, red)," tutupnya.

kpu lebong bimtek pencegahan penyalahgunaan dana hibah                            lebong, koranrb.id  - komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten lebong, menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah badan adhoc pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
ketua kpu kabupaten lebong, yoki setiawan, s.sos mengatakan, bimtek ini bertujuan pencegahan dini penyalahgunaan dana hibah.
"karena itu dalam bimtek ini kita mengundang 2 narasumber dari aparat penegak hukum (aph), yakni kejari dan polres lebong," kata yoki, usai membuka bimtek di aula hotel dinda ceria, rabu, 24 juli 2024. 
baca juga:tersisa waktu 1 bulan, pimpinan dprd harapkan anggota tetap profesional
baca juga:3 asn akan ikut diklat kepamongprajaan, syarat untuk menjadi camat
bimtek tersebut diikuti ratusan panitia pemilihan kecamatan (ppk) dan panitia pemungutan suara (pps) se-kabupaten lebong. 
"kita berharap dari narasumber ini dapat memberikan pemahaman kepada ppk dan pps dalam pengelolaan keuangan hibah. jangan sampai terjadi penyalahgunaan, kesalahan. sehingga kita memang tertib dalam hal penggunaan dana hibah ini,’’ tutur yoki. 
dengan adanya bimtek ini, yoki berharap kedepan dana hibah yang dikelola oleh ppk, pps dan sekretariat kpu dapat digunakan sesuai peruntukannya. 
penggunaan dana hibah harus transparan dan benar-benar digunakan untuk menfasilitasi pelaksanaan tahapan pilkada lebong. 
"semoga informasi ini bisa mencegah. jadi kita semua mengetahui pencegahan bagi kita. maka menyampaikan informasi ini sangat bermanfaat, terutama terhadap hal-hal yang tidak baik," ujarnya. 
ditegaskan yoki, dalam penggunaan dana hibah di ppk, pps maupun di sekretariat kpu sudah ada regulasi yang mengatur. sehingga, dana hibah ini tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain selain pelaksanaan tahapan pilkada. 
baca juga:baru 5 paket berjalan, dinas pupr kejar penyelesaian 20 paket lagi
baca juga: ungkap pemicu kematian tragis ibu dan anak talang tige, ini penjelasan kasat reskrim 
"sehingga ke depan ada pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran di badan adhoc kita," tutupnya. 
salah satu narasumber bimtek, kasi pidsus kejari lebong, robby rahditio dharma, sh., mh, menjelaskan materi mengenai penganggaran, dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana hibah. 
"kita juga menjelaskan kewenangan yang bisa menyalahi aturan yang dapat menyebabkan kerugian negara," kata robby. 
diterangkan robby, dalam penggunaan dana hibah, ada dua hal yang perlu diperhatikan dan dibedakan. pertama, dalam hal tindak pidana korupsi dan kesalahan administrasi. 
"selama ranahnya administrasi masih bisa diperbaiki. tetapi kalau sudah masuk tindak pidana korupsi maka ini harus ditindak,’’ tegasnya.
narasumber kedua, kasat reskrim polres lebong, akp. rabnus supandri, s.sos. dia mengatakan, dalam bimtek ini adalah bentuk pencegahan dini. ‘’kita akan melakukan peran preventif dan peran pencegahan kita kedepankan," ucapnya. 
baca juga:4 tersangka tipikor kur bri jilid ii dan iii, 3 masih dpo jaksa kebut penyidikan
baca juga:realisasi program pemutihan pkb dan bbnkb di lebong mencapai rp1,5 miliar 
lanjutnya, dengan harapan petugas ppk dan pps yang mengelola keuangan negara ini tidak melakukan kesalahan atau ada niat jahat. 
"maka hal ini yang harus dilakukan, pencegahan (penyalahgunaan anggaran hibah, red)," tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Kamis, 25 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan