Retribusi Parkir Baru Terkumpul Rp1,3 Miliar, Petugas Parkir di Kota Benkulu Diminta Langsung Setor ke Bapenda

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 03 Aug 2024 - 23:14

SUSUN : Kendaraan tersusun rapi oleh petugas parkir di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu. WEST JER TOURINDO/RB--

Nurlia menyebut, wajib pajak yang dikeluarkan untuk setiap masyarakat itu adalah wajib diberikan apapun bentuk pajaknya.

“Sekali lagi kita ingatkan bahwa membayar pajak itu adalah wajib,” jelas Nurlia.

Diketahui sebeblumnnya sudah dicanangkan pemutihan BPHTB di Kota Bengkulu, namun pemutihan ini akan terus dilakukan hingga akhir 2024 guna menambah pendapatan daerah.

Untuk aturan sendiri kenapa menghapuskan BPHTB dilakukan hal tersebut berlandaskan pencabutan Peraturan Wali Kota (Perwal) BPHTB nomor 43 tahun 2019.

Dengan ditariknya Perwal tersebut, maka dikembalikan ke Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2004 atau Perwal Nomor 6 Tahun 2011 tentang penghitungan dan pembayaran BPHTB nya berdasarkan transaksi dan nilan jual objek pajak (NJOP).

Setelah dicabutnya Perwal nomor 43 tahun 2019 tersebut, pembayaran BPHTB dapat lebih murah dan diharapkan masyarakat dapat melakukan pembayaran, sebab dengan perwal tersebut masyarakat keberatan membayar karena biayanya yang dinilai terlalu mahal.

"Kita berharap masyarakat mampu membayar BPHTB yang selama ini banyak belum dilakukan pembayaran. Nanti perhitungannya beda, dari yang sebelumnya menggunakan zona nilai tanah (ZNT) dan sekarang dengan NJOP atau kembali dengan Perwal yang lama. Kita masyarakat bisa terbantu dengan pencabutan perwal nomor 43 tahun 2019,” tutup Nurlia.

retribusi parkir baru terkumpul rp1,3 miliar, petugas parkir di kota benkulu diminta langsung setor ke bapenda                            koranrb.id – hingga awal agustus 2024 ini, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum baru terkumpul rp1,5 miliar atau sekitar 13 persen.
hal tersebut diketahui berdasarkan catatan dari badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu, yang menargetkan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun ini di angka rp11 miliar.
untuk mempercepat realisasi pelayanan parkir di tepi jalan umum tersebut, bapenda kota bengkulu meminta agar para petugas parkir tidak lagi menyetor ke pihak ketiga dan langsung ke bapenda.
"untuk realisasi retribusi tepi jalan umum di angka 13 persen atau rp1,5 miliar dari target yang ditentukan rp11 miliar," ungkap  kepala bapenda kota bengkulu, dr. nurlia dewi, sh, mh, sabtu, 3 agustus 2024.
baca juga:bksda ungkap penyebab harimau kerap muncul di bengkulu utara
baca juga:perlakuan khusus pohon sepanjang pantai panjang, agar tak makan korban 
masih jauh dari target yang ada, maka dari itu bapenda kota bengkulu menekankan bagi para petugas parkir resmi yang mengantongi izin bapenda agar menyetor langsung ke bapenda.
“kemarin itu ada penunjukan pihak ketiga untuk penarikan hasil, namun dirasa tidak efektif maka  kita minta para juru parkir langsung  bayar ke bapenda saja,” terang nurlia.
bahkan bapenda kota bengkulu terus melakukan sosialisasi terhadap petugas parkir di kota bengkulu.
“untuk mengembalikan pendapatan sesuai maka kita rancang sosialisasi baik ketika mereka mengurus spt maupun mengambil karcis ketika habis,” ungkap nurlia.
baca juga:pasca pohon timpa pengendara, pemprov bengkulu segera pangkas pohon rawan di pantai panjang
baca juga:dlh kota bengkulu tunggu solaria lengkapi rancangan ipal 
jadi saat ini tidak ada lagi sistem orang ketiga untuk  retribusi semuanya dikelola dengan bapenda jadi para petugas parkir berhubungan langsung dengan bapenda.
“kita tegaskan tidak ada lagi pihak ketiga, segala urusan baik pembayaran maupun administrasi langsung pada bapenda hal ini untuk memastiakn hasil retribsui tidak ada kebocoran,” tegas nurlia.
ia optimis, pada akhir 2024 capaian realisasi pad dari sektor retribusi tepi jalan umum dapat mencapai target 100 persen.
“kita akan kejar hasil dan optimis target rp. 11 miliar itu bisa tercapai,” jelas nurlia.
baca juga:ini 3 titik panas penyumbang kemarau di bengkulu
baca juga:disdikbud klaim ppdb tahun ini, 100 persen calon siswa dapat sekolah
beberapa langka ditempuh untuk hasil memuaskan pada retribusi maka pemkot bengkulu telah mengumumkan kenaikan retribusi parkir sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 dan turunan peraturan daerah (perda) kota bengkulu nomor 1 tahun 2024.
“perda yang bari kita bentuk guna memastikan pajak maupun retribusi bisa sampai target,” terang nurlia.
berdasarkan aturan tersebut, untuk kendaraan bermotor dari rp1.000 menjadi rp2.000 dan kendaraan roda empat dari rp2 ribu menjadi rp3 ribu.
“kenaikan ini kita harap bisa membawa perubahan lebih baik untuk segala lini,” tutup nurlia. 
sekadar informasi, bapenda kota bengkulu juga akan memusatkan kerja sama dengan mitra pengembang perumahan atau developer terkait pajak bumi dan bangunan (pbb).
sehingga diharapkan dengan fokus kerja sama itu, bisa mendongkrak realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) pada 2024 ini yang ditarget mencapai rp22 miliar.
berdasarkan rekapan bapenda kota bengkulu per juli 2024 ini, realisasi pajak bphtb tercapai 45 persen atau sekitar rp10 miliar.
kepala bapenda kota bengkulu dr. nurlia dewi, sh, mh menerangkan capaian bphtb di pertengahan 2024 ini kurang dari target yang ada.
"untuk realisasi bphtb sudah berkisar 45 persen atau di atas rp10 miliar dari total target sebanyak rp22 miliar," ungkap nurlia.
sehingga bapenda kota bengkulu akan memusatkan kerja sama dengan pengembang perumahan untuk meningkatkan realisasi bphtb tahun ini.
"kita akan lebih fokus bekerjasama dengan mitra yang membuat perumahan (developer, red) agar segera bagi masyarakat yang telah membeli rumah tapi masa kontrak belum habis sementara waktu dapat dibuatkan pbb meskipun belum memiliki sertifikat," jelas nurlia.
nurlia menyebut, wajib pajak yang dikeluarkan untuk setiap masyarakat itu adalah wajib diberikan apapun bentuk pajaknya.
“sekali lagi kita ingatkan bahwa membayar pajak itu adalah wajib,” jelas nurlia.
diketahui sebeblumnnya sudah dicanangkan pemutihan bphtb di kota bengkulu, namun pemutihan ini akan terus dilakukan hingga akhir 2024 guna menambah pendapatan daerah.
untuk aturan sendiri kenapa menghapuskan bphtb dilakukan hal tersebut berlandaskan pencabutan peraturan wali kota (perwal) bphtb nomor 43 tahun 2019.
dengan ditariknya perwal tersebut, maka dikembalikan ke peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2004 atau perwal nomor 6 tahun 2011 tentang penghitungan dan pembayaran bphtb nya berdasarkan transaksi dan nilan jual objek pajak (njop).
setelah dicabutnya perwal nomor 43 tahun 2019 tersebut, pembayaran bphtb dapat lebih murah dan diharapkan masyarakat dapat melakukan pembayaran, sebab dengan perwal tersebut masyarakat keberatan membayar karena biayanya yang dinilai terlalu mahal.
"kita berharap masyarakat mampu membayar bphtb yang selama ini banyak belum dilakukan pembayaran. nanti perhitungannya beda, dari yang sebelumnya menggunakan zona nilai tanah (znt) dan sekarang dengan njop atau kembali dengan perwal yang lama. kita masyarakat bisa terbantu dengan pencabutan perwal nomor 43 tahun 2019,” tutup nurlia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 4 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan