Kemendagri Perintahkan Pemkab Lebong Cabut Gugatan Tapal Batas di MK

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 11 Aug 2024 - 22:05

Pj. Sekda Lebong, Mahmud Siam, SP, MM.--FIKI/RB

Namun kita optimis gugatan ini akan kita menangkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setda Pemkab Lebong, Herru Dana Putra, SE, M.AK mengenai sidang di MK sepenuhnya diserahkan ke Kabag Hukum.

Untuk di bagian Pemeritahan, akan menyiapkan semua dokumen dan data-data yang diperlukan dalam persidangan tersebut.

“Seperti apa tahapannya sekarang kami juga masih menunggu.

Jika ada dokumen atau data yang diperlukan tentu kami akan persiapkan,” ujarnya.

kemendagri perintahkan pemkab lebong cabut gugatan tapal batas di mk                             lebong, koranrb.id – kementerian dalam negeri (kemendagri) memerintahkan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong mencabut gugatan tapal batas dengan bengkulu utara di mahkamah konstitusi (mk).
perintah itu terutang dalam surat kemendagri yang ditandatangani oleh, mendagri, muhammad tito karnavian. 
surat yang ditujukan langsung kepada bupati lebong ini, bernomor 100.4.11./3537/sj perihal perintah pencabutan pengujian undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956, undang-undang darurat nomor 5 tahun 1956 dan undang-undang nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selata sebagai undang-undang.
tertuang dalam surat kemendagri nomor 100.4.11./3537/sj berisikan 5 poin yang ditujukan kepada bupati lebong.
baca juga:belum tentukan dukungan, erwin-jonaidi dan teddy-gustianto masih “goda” pdi perjuangan
dalam poin ke lima, mendagri memerintahkan bupati lebong, agar mencabut permohonan pengujian materil undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956, undang-undang darurat nomor 5 tahun 1956 dan undang-undang nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selata sebagai undang-undang di mk. 
“memperhatikan hal-hal tersebut di atas, diperintahkan kepada saurada untuk mecabut permohonan pengujian materi undang-undang tersebut paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima untuk kemudian dilakukan penyelesaian di internal lembaga pemerintahan,” tulis mendagri dikutip dari surat mendagri, nomor 100.4.11./3537/sj.
dikonfirmasi minggu, 11 agustus 2024, penjabat (pj) sekda lebong, mahmud siam, sp., mm mengaku telah menerima surat mendagri tersebut.
“iya, benar kami sudah menerima surat itu (surat mendagri nomor 100.4.11./3537/sj, red),” kata mahmud siam.
baca juga:semakin dekat hari pendaftaran, 4 parpol belum tentukan pilihan usung cabup kaur 
mahmud siam mengaku, pemerintah kabupaten lebong tidak pernah membantah apalagi mengabaikan perintah yang diberikan mendagri. 
atas perintah pencabutan gugatan di mk itu, mahmud siam mengaku, saat ini pencabutan gugatan itu masih diproses. 
“dapat saya katakan bahwa pemkab lebong tidak pernah membantah perintah mendagri,” tegasnya.
dijelaskan mahmud siam, untuk proses mencabut gugatan tapal batas di mk, tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak eksekutif. tetapi juga harus dilakukan oleh pihak legislatif.
baca juga:adu kuat rebut perahu gerindra di pilgub bengkulu, rohidin-meriani paling berpeluang 
“tetapi perintah yang diterima ini, ke pihak legislatif sepertinya belum ada. dan sekarang kami sedang melakukan komunikasi kepihak legislatif,” tuturnya.
pada intinya, terang mahmud siam, perintah pencabutan gugatan atau uji materil undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956, undang-undang darurat nomor 5 tahun 1956 dan undang-undang nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selata sebagai undang-undang di mk, sedang diproses untuk dicabut, setelah pihaknya berkomunikasi dengan pihak legislatif. 
“oleh karena itu, ini masih dalam proses,” tutupnya. 
diberitakan sebelumnya, sangketa tapal batas antara kabupaten lebong dan kabupaten bengkulu utara berlanjut ke mk.
pasalnya, dua kali mediasi yang dilakukan antara kabupaten lebong dan kabupaten bengkulu utara tidak juga menemukan titik temu.
baca juga:rehabilitasi rtlh tmmd ke-121 sebentar lagi tuntas
 seperti mediasi yang difasilitasi oleh gubernur bengkulu, pada 6 juni 2024 dan kementerian dalam negeri (kemendagri), pada 14 juni 2024.
 pada akhirnya, perkara tapal batas ini dibawa ke mk, dengan harapan ada kejelasan dalam perkara ini.
 pelaksana tugas (plt). kepala bagian (kabag) hukum, sekretariat daerah (setda) pemkab lebong, zeka eliya, sh mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu informasi terbaru terkait gugatan perkara tapal batas di mk.
“kita juga masih menunggu, apakah akan ada sidang lanjutan, atau langsung memasuki sidang putusan,” kata zeka.
baca juga:debit air irigasi menurun, sawah terancam kekeringan
zeka yakin, gugatan yang sudah pihaknya sampaikan ke mk akan dimenangkan oleh kabupaten lebong.
saat ini, masalah gugatan tapal batas itu diserahkan sepenuhnya kepada ihza & ihza law firm selaku kuasa hukum pemkab lebong.
“kita tunggu saja hasilnya seperti apa.
namun kita optimis gugatan ini akan kita menangkan,” pungkasnya.
baca juga:tahun depan, polres bengkulu tengah targetkan bisa melayani pembuatan sim baru
sementara itu, kabag pemerintahan setda pemkab lebong, herru dana putra, se, m.ak mengenai sidang di mk sepenuhnya diserahkan ke kabag hukum.
untuk di bagian pemeritahan, akan menyiapkan semua dokumen dan data-data yang diperlukan dalam persidangan tersebut.
“seperti apa tahapannya sekarang kami juga masih menunggu.
jika ada dokumen atau data yang diperlukan tentu kami akan persiapkan,” ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 12 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan