APBD-P 2024, Bayar Utang BPJS Kesehatan dan Dana Pilkada

KEPAHIANG, KORANRB.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 Kabupaten Kepahiang akan banyak tersedot untuk membayar utang iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang Jono Antoni, S.Sos menyampaikan, konkritnya APBDP TA 2024 yang saat ini sudah tahapan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS hanya di kisaran Rp13 miliar saja. 

Karena sudah ada peruntukkannya, sehingga anggaran tersebut tidak bisa lagi diubah.

Yakni, membayar utang iuran BPJS Kesehatan Juli-Desember 2024 sebesar Rp6.946.837.800.

BACA JUGA:Tes Kesehatan Cakada Lebong Dilaksanakan di RS M. Yunus

Serta, dialokasikan kepada KPU untuk kebutuhan Pilkada serentak 2024 sebesar Rp6.800.000.000.

"Rasanya sulit untuk diutak-atik untuk 2 kebutuhan tersebut.

Kalau iuran BPJS ditunda, bisa-bisa layanan kesehatan warga Kepahiang akan terhenti nantinya. Begitu juga dengan kebutuhan untuk Pilkada," kata Jono. 

Alokasi anggaran untuk BPJS Kesehatan juga dilaksanakan, sebagai wujud dukungan Pemkab Kepahiang terhadap program Universal Health Coverage (UHC). 

BACA JUGA:Kerja Sama SMAN 10 Kota Bengkulu dengan AMINEF Berhasil Datangkan Guru Amerika

Pemkab Kepahiang sendiri belum lama ini menerima penghargaan UHC award 2024, karena dianggap mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. 

Disampaikan Jono, alokasi dana yang disiapkan daerah untuk iuran BPJS sejatinya belum mencakup 100 persen. Data BPJS Kesehatan, terdapat 

14.455 jadi peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai daerah.

"Anggaran yang ada ini, sebenarnya baru mengkover 98 persen saja, belum 100 persen.