APBD-P 2024, Bayar Utang BPJS Kesehatan dan Dana Pilkada

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 11 Aug 2024 - 22:15

DEWAN: Dewan Kepahiang saat melaksanakan rapat pembahasan belum lama ini. APBD-P 2024 tersisa buat bayar utang BPJS Kesehatan dan Pilkada 2024.--Heru Pramana Putra/RB

KEPAHIANG, KORANRB.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 Kabupaten Kepahiang akan banyak tersedot untuk membayar utang iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang Jono Antoni, S.Sos menyampaikan, konkritnya APBDP TA 2024 yang saat ini sudah tahapan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS hanya di kisaran Rp13 miliar saja.

Karena sudah ada peruntukkannya, sehingga anggaran tersebut tidak bisa lagi diubah.

Yakni, membayar utang iuran BPJS Kesehatan Juli-Desember 2024 sebesar Rp6.946.837.800.

Serta, dialokasikan kepada KPU untuk kebutuhan Pilkada serentak 2024 sebesar Rp6.800.000.000.

"Rasanya sulit untuk diutak-atik untuk 2 kebutuhan tersebut.

Kalau iuran BPJS ditunda, bisa-bisa layanan kesehatan warga Kepahiang akan terhenti nantinya. Begitu juga dengan kebutuhan untuk Pilkada," kata Jono.

Alokasi anggaran untuk BPJS Kesehatan juga dilaksanakan, sebagai wujud dukungan Pemkab Kepahiang terhadap program Universal Health Coverage (UHC).

Pemkab Kepahiang sendiri belum lama ini menerima penghargaan UHC award 2024, karena dianggap mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Disampaikan Jono, alokasi dana yang disiapkan daerah untuk iuran BPJS sejatinya belum mencakup 100 persen. Data BPJS Kesehatan, terdapat

14.455 jadi peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai daerah.

"Anggaran yang ada ini, sebenarnya baru mengkover 98 persen saja, belum 100 persen.

apbd-p 2024, bayar utang bpjs kesehatan dan dana pilkada                            kepahiang, koranrb.id – anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (apbd-p) 2024 kabupaten kepahiang akan banyak tersedot untuk membayar utang iuran badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan serta pemilihan kepala daerah (pilkada).
kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten kepahiang jono antoni, s.sos menyampaikan, konkritnya apbdp ta 2024 yang saat ini sudah tahapan penandatanganan nota kesepakatan kua dan ppas hanya di kisaran rp13 miliar saja. 
karena sudah ada peruntukkannya, sehingga anggaran tersebut tidak bisa lagi diubah.
yakni, membayar utang iuran bpjs kesehatan juli-desember 2024 sebesar rp6.946.837.800.
baca juga:tes kesehatan cakada lebong dilaksanakan di rs m. yunus
serta, dialokasikan kepada kpu untuk kebutuhan pilkada serentak 2024 sebesar rp6.800.000.000.
"rasanya sulit untuk diutak-atik untuk 2 kebutuhan tersebut.
kalau iuran bpjs ditunda, bisa-bisa layanan kesehatan warga kepahiang akan terhenti nantinya. begitu juga dengan kebutuhan untuk pilkada," kata jono. 
alokasi anggaran untuk bpjs kesehatan juga dilaksanakan, sebagai wujud dukungan pemkab kepahiang terhadap program universal health coverage (uhc). 
baca juga:kerja sama sman 10 kota bengkulu dengan aminef berhasil datangkan guru amerika
pemkab kepahiang sendiri belum lama ini menerima penghargaan uhc award 2024, karena dianggap mendukung program jaminan kesehatan nasional (jkn) dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. 
disampaikan jono, alokasi dana yang disiapkan daerah untuk iuran bpjs sejatinya belum mencakup 100 persen. data bpjs kesehatan, terdapat 
14.455 jadi peserta bpjs kesehatan yang dibiayai daerah.
"anggaran yang ada ini, sebenarnya baru mengkover 98 persen saja, belum 100 persen.
baca juga:jalan provinsi rusak parah, banyak masyarakat jadi korban 
kalau mau 100 persen, otomatis dana yang kita siapkan mesti ditambah," beber jono. 
untuk iuran bpjs kesehatan saja, dalam setahun pemkab wajib menggelontorkan anggaran hingga rp14 miliaran.
disinggung mengenai wacana pembelian 3 unit mobil dinas (mobnas) baru buat 3 unsur pimpinan dprd kabupaten kepahiang baru periode 2024-2029, ia belum bisa memastikan. 
diagendakan, pelantikan caleg dprd kepahiang terpilih periode 2024-2029 akan dilaksanakan 24 agustus 2024 nanti sesuai dengan berakhirnya masa bhakti anggota dprd kepahiang periode 2009-2024. 
baca juga:dam sabo sering jebol, normalisasi aliran sungai 
tiga unsur pimpinan dewan periode sebelumnya, difasilitasi masing-masing 1 unit mobnas toyota fortuner.
wacana berkembang, daerah sedang mempersiapkan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan mobnas pimpinan dprd kabupaten kepahiang yang baru.
"dari rapbd perubahan 2024 ini, sudah tergambar  tak terlalu banyak yang bisa dilakukan karena kemampuan keuangan darah yang terbatas.
ya, kita lihat saja dalam pembahasan nanti.
kalau memang wajib, kita harus benar-benar putar otak," demikian jono. 
baca juga:1.407 anak di bengkulu tengah belum memiliki akta kelahiran
dalam pembahasan apbd-p 2024 sebelumnya diketahui, kua-ppas kabupaten kepahiang ta 2024 proyeksi belanja mengalami kenaikan diangka rp12.746.837.800.
apbd kepahiang setelah perubahan, diplot menjadi rp810.569.137.694.
rincinnya, pendapatan daerah setelah perubahan mengalami kenaikan rp4.708.846.931 sehingga menjadi menjadi rp789.531.146.825. ini diperoleh dari, 
kenaikan target pajak daerah sebesar rp1.452.000.000, kenaikan target lain-lain dari pad yang sah rp1.292.869.129, kenaikan target pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar rp795.147.694 dan kenaikan target pendapatan transfer antar daerah sebesar rp1.168.830.108.