Tetap Kawal RUU Pilkada Sampai Tuntas! Mahasiswa Bengkulu Juga Tuntut Hal Ini

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 22 Aug 2024 - 22:46

ORASI: Massa aksi HMI Cabang Bengkulu saat sampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, kemarin, 22 Agustus 2024. ABDI/RB--

Adapun tuntutannya, yakni menuntut pemerintah untuk menghentikan pelanggaran demokrasi yang telah dilakukan segala upaya meleggangkan politik dinasti dengan menggunakan kekuasaan.

Menuntut pemerintah untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis.

Menuntut aparat penegak hukum untuk menghentikan segala tindakan reprensifitas terhadap aktivis.

Mendesak Kemendikbud Ristek untuk mencabut Perkemendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dinilai memberi ruang Perguruan Tinggi (PT) dalam melakukan praktek komersialisasi pendidikan.

Mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-undang ITE yang dinilai menjadi alat kriminalisasi oleh oknum penegak hukum terhadap aktivis.

Menolak Revisi Undang-undang TNI/POLRI, serta mendesak DPR RI melalui DPRD.

HMI Cabang Bengkulu meminta kepada DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan tuntutan diatas dan disampaikan kepada DPR RI untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat.

"Kami telah melakukan kajian sebelum melakukan aksi,” sampai Anjar.

Sementar itu, Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Keluarga Besar (KBM) Universitas Bengkulu, Ridhoan Parlaungan Hutasuhut yang kemarin menggelar demontrasi di halaman Gedung DPRD Provinsi Bengkulu juga mengutarakan tuntutan yang hampir serupa dengan HMI, yakni pertama mengecam segala macam bentuk upaya melenggangkan politik dinasti dengan kekuasaan.

Kemudian, menolak praktik politik dinasti yang marak terjadi di Indonesia, politik dinasti merupakan bentuk oligarki yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Mahasiswa juga menuntut, Pemerintah dan DPR RI untuk tunduk dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal putusan MK yang bersifat final, mereka juga mengutuk keras terhadap tindakan resetifitas aparat.

“Kami datang bukan untuk onar, ini karena pejabat kita muak dan begitu marah kepada rezim saat ini, (Keluarga Jokowi, red). Kami meyoroti putusan MK Nomor60/PUU-XXII/2024 yang ingin dianulir,” sampai Ridhoan.

tetap kawal ruu pilkada sampai tuntas! mahasiswa bengkulu juga tuntut hal ini                             koranrb.id – meski wakil ketua dpr ri, sufmi dasco ahmad menyebut badan legislasi (baleg) dpr ri tidak jadi merevisi uu no. 10 tahun 2016 pada kamis, 22 agustus 2024, mahasiwa di bengkulu tak ingin kecolongan dan bakal kawal sampai tuntas.
drama anulir putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor: 60/puuxxii/2024 sempat tertunda kemarin, hingga menjelang sore wakil ketua dpr ri, sufmi dasco ahmad resmi menyampaikan statmen bahwa pendaftaran cakada pada 27–29 agustus 2024 mendatang, tetap menggunakan putusan mk. 
terkait syarat threshold atau ambang batas pencalonan pilkada sesuai dengan amar putusan mk no.60/puu-xxii/2024. 
sebelum dpr ri menyatakan membatalkan hal tersebut. selama hari mahasiswa lakukan demo di depan kantor dprd provinsi bengkulu, pertama dari bem kbm universitas bengkulu kemudian himpunan mahasiswa islam (hmi) cabang bengkulu.
baca juga:dinas esdm terapkan sustainable mining management(smm) kepada para pelaku usaha pertambangan
baca juga:pohon roboh depan rsmy, satu korban dilarikan ke ugd, 4 gerobak hancur
diketahui, derasnya respon penolakan dari elemen masyarakat, baik itu melalui demo maupun meluapkan kekesalan di media sosial (medsos).
dikatakan ketua umum himpunan mahasiswa islam (hmi) cabang bengkulu, anjar wahyu bahwa demo yang dilakukan kemarin merupakan ungkapan kekesalan terhadap jalannya demokrasi yang buruk di indonesia.
di mana, hal itu dilakukan secara sadar oleh dpr ri yang kemarin tidak jadi dilakukan, kendati demikian, ia tetap memastikan tetap mengawal hal itu.
"hari ini (kemarin, red) kami datang dan sampaikan aspirasi atas apa yang terjadi pada negeri ini, kita akan tetap mengawal putusan yang ingin dianulir tersebut sampai tuntas," sampai anjar. 
baca juga:fgd ii: ddts dirancang mampu tampung 565 kendaraan
baca juga:rokok resmi pertama di bengkulu sumbang pendapatan negara rp50 juta, produksi 16.376 bungkus sejak januari
lebih jauh, anjar mengatakan, bahwa aksi hmi kemarin telah melalui berbagai kajian dan analisis. 
pada hasil kajiannya, hmi memandang penting untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dalam penyampaian ini kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tuntutan.
adapun tuntutannya, yakni menuntut pemerintah untuk menghentikan pelanggaran demokrasi yang telah dilakukan segala upaya meleggangkan politik dinasti dengan menggunakan kekuasaan.
menuntut pemerintah untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis.
menuntut aparat penegak hukum untuk   menghentikan segala tindakan reprensifitas terhadap aktivis.
baca juga:pelanggan pdam keluhkan air sering mati dan keruh, ini penyebabnya, ada dugaan pencemaran sungai 
baca juga:ojk sebut pengoptimalan tpakd bisa dorong pergerakan ekonomi bengkulu 
mendesak kemendikbud ristek untuk mencabut perkemendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dinilai memberi ruang perguruan tinggi (pt) dalam melakukan praktek komersialisasi pendidikan.
mendesak pemerintah untuk merevisi undang-undang ite yang dinilai menjadi alat kriminalisasi oleh oknum penegak hukum terhadap aktivis.
menolak revisi undang-undang tni/polri, serta mendesak dpr ri melalui dprd.
hmi cabang bengkulu meminta kepada dprd provinsi bengkulu untuk menyampaikan tuntutan diatas dan disampaikan kepada dpr ri untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat.
"kami telah melakukan kajian sebelum melakukan aksi,” sampai anjar.
sementar itu, presiden mahasiswa (presma) bem keluarga besar (kbm) universitas bengkulu, ridhoan parlaungan hutasuhut yang kemarin menggelar demontrasi di halaman gedung dprd provinsi bengkulu juga mengutarakan tuntutan yang hampir serupa dengan hmi, yakni pertama mengecam segala macam bentuk upaya melenggangkan politik dinasti dengan kekuasaan.
kemudian, menolak praktik politik dinasti yang marak terjadi di indonesia, politik dinasti merupakan bentuk oligarki yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
mahasiswa juga menuntut, pemerintah dan dpr ri untuk tunduk dan patuh pada putusan mahkamah konstitusi (mk).
kemudian, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal putusan mk yang bersifat final, mereka juga mengutuk keras terhadap tindakan resetifitas aparat.
“kami datang bukan untuk onar, ini karena pejabat kita muak dan begitu marah kepada rezim saat ini, (keluarga jokowi, red). kami meyoroti putusan mk nomor60/puu-xxii/2024 yang ingin dianulir,” sampai ridhoan.
lebih jauh, ridhoan menyerukan untuk mengajak seluruh organisasi kepemudaan (okp), komunitas, njo, mahasiswa untuk menggelar aksi secepatnya.
apabila ajakan kami ditindak lanjuti, maka kbm unib dan organisasi lainnya dapat dipastikan dapat diselenggarakan secara besar – besaran di bengkulu.
“kita konsolidasikan, kita akan menjadi garda terdepan untuk masyarakat bengkulu,” tegas ridhoan.