25 Anggota DPRD Mukomuko yang Baru Diminta Bekerja Cerdas dan Berkualitas

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 23 Aug 2024 - 22:59

PELANTIKAN: 25 Anggota DPRD Mukomuko saat diambil sumpah beberapa waktu yang lalu.--Firmansyah/RB

25 anggota dprd mukomuko yang baru diminta bekerja cerdas dan berkualitas                            mukomuko, koranrb.id – saat ini 25 angggota dprd kabupaten mukomuko periode 2024-2029 resmi mengemban  tanggung jawab besar sebagai wakil rakyat.
maka dari itu ke 25 anggota dprd mukomuko ini harus mampu bekerja secara cerdas dan berkualitas dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. 
hal ini disampaikan tokoh presidium pemekaran kabupaten mukomuko, djalaludin, sh. 
ada harapan besar yang dinantikan masyarakat mukomuko kepada anggota dewan priode saat ini, salah satunya dengan memberikan kebijakan untuk kemajuan daerah.
baca juga:jangan percaya calo seleksi cpns, jika ditemukan, ini yang harus dilakukan peserta
“tidak hanya kami sebagai presidium yang menaruh harapan kepada dewan ini untuk bekerja cerdas.
namun seluruh masyarakat mukomuko.
dengan harapan anggota dprd ini mampu melahirkan perda yang mampu memacu potensi pertumbuhan pendapatan asli daerah (pad),” kata djalaludin.
djaludin menambahkan, meskipun sudah berusia 21 tahun, dan bukan waktu yang sebentar. 
baca juga:dukung aph ambil alih tgr sekretariat dprd kepahiang 
hingga saat ini masih banyak potensi sumber pad di kabupaten mukomuko yang belum tergarap dikarenakan belum adanya regulasi yang kuat sebagai dasar penataan pengelolaan. 
baik itu potensi pad dari sumber daya alam, hingga potensi pad lainnya.
“memang sebagian sudah ada perda untuk pajak dan retribusinya, seperti usaha sarang burung wallet, reklame, dan izin galian c.  
tapi faktanya berapa pad yang diperoleh dari sektor tersebut masih belum maksimal.
baca juga:windra-ramli dapat perahu demokrat
sehingga dibutuhkan kajian yang lebih mendasar lagi, dan itu menjadi tugas anggota dewan membahasnya bersama eksekutif, sehingga dapat menghasilkan payung hukum yang kuat terkait penghimpunan pad tersebut,” terangnya.
selain itu, tokoh pemekaran ini menegaskan, sudah waktunya anggota dprd mukomuko yang baru dilantik ini, menempatkan staf ahli yang berkualitas pada masing-masing fraksinya. 
jangan sampai staf ahli yang ada di fraksi tidak bisa berkontribusi dalam mendukung kinerja anggota dewan, sehingga dapat dikatakan hanya formalitas saja.
“perlu juga kita evaluasi dan ingatkan, untuk menaruh staf ahli fraksi nantinya.
baca juga:tiga paslon bupati bengkulu selatan siap daftar 
anggota dewan kita harus merekrut orang yang memiliki pendidikan yang jelas sesuai bidangnya, dan mampu memahami tugas serta fungsi.
sebab staf ahli fraksi juga harus memiliki ide pemikiran untuk menunjang kinerja dewan,” pintanya.
terpisah, mantan ketua dprd mukomuko, m. ali saftaini, se menyampaikan pesan kepada 25 anggota dprd mukomuko periode 2024-2029 yang baru dilantik. 
setelah anggota dprd periode sebelumnya digantikan, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdahulu, secara otomatis mulai diemban oleh anggota dprd priode selanjutnya. 
baca juga:gerakan penolakan penganuliran putusan mk terus bergema, mahasiswa: negara ini sedang tidak baik-baik saja
berkaitan hal tersebut, perlu diketahui bawasanya perda tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) kabupaten mukomuko, masih belum rampung maka dari itu anggota dprd yang baru perlu menyelesaikan perda yang sebelumnya terlambat diselesaikan itu.
“sebenarnya pesan ini sudah saya sampaikan pada 25 anggota dprd mukomuko  yang baru.
untuk melakukan pembahasan rancangan perda rtrw agar segera dirampungkan.
sehingga, nantinya hasil penetapan bisa menjadi perda rtrw yang ditetapkan kemendagri.
baca juga:lakukan 12 cara ini agar batre handphone awet
sebab jika tidak, mukomuko tidak memiliki payung hukum rtrw, yang tentunya akan menghambat pembangunan daerah," terang ali.
selain itu juga ali mengingatkan, 25 anggota dprd mukomuko yang baru dilantik, wajib mengetahui terkait mekanisme penganggaran pemerintahan daerah yang saat ini sangat sistematis, dan semuanya terencana dalam sistem informasi pemerintah daerah (sipd).
sehingga, mekanisme kerja anggota dprd dalam memperjuangkan aspirasi yang dituangkan dalam pokok pikiran (pokir) harus sejalan dengan sistematis sipd. 
"konkritnya begini, kalau anggota dprd mau memasukan program pokir dalam apbd, programnya harus masuk dulu dalam usulan musrenbangcam.
sebab pokir anggota dprd tidak bisa lagi, tidak keluar dari usulan musrenbangcam.
kalau dulu, bisa masuk di penghujung pembahasan apbd.
kalau nanti tidak bisa lagi, itulah yang menjadi pembeda mekanisme kerja dulu dan sekarang.
kalau tupoksi sama saja," jelasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 24 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan