Belum Ada Kepastian Dana Pilkada Bertambah, NPHD Masih Diproses

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Pemkab Mukomuko telah koordinasi dengan DPRD Mukomuko terkait rencana penambahan dana hibah untuk Pilkada 2024 sebagaimana harapan KPU Mukomuko. Namun sejauh ini belum ada kepastian dana hibah untuk pilkada bertambah. 

"Kami sudah berkoordinasi terkait permintaan tambahan anggaran sesuasi yang disampaikan KPU. Namun untuk mencapai kesepakatan bersama dengan DPRD, masih akan dilakukan pertemuan lanjutan nanti,’’ kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, Dr. Abdiyanto, SH, M.Si, CLA.

KPU Kabupaten Mukomuko mengusulkan penambahan dana hibah untuk Pilkada sebesar Rp1,4 miliar. Dari angka yang disiapkan sebelumnya oleh Pemkab sebesar Rp25,5 miliar. Sehingga menjadi Rp26,9 miliar.

BACA JUGA: Pemkab Siapkan Beras SPHP Di 15 Kecamatan

“Usulan penambahan anggaran sebesar itu belum bisa kami pastikan disetujui, karena masih proses. Yang pasti pemkab dapat menerima usulan anggaran mencapai Rp26 miliar,’’ ujar Sekda lagi. 

Sedangkan terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), diakui Sekda masih sejalan dengan hasil rakernas Forum Sekda se-Indonesia di Lombok beberapa waktu lalu. 

Sesuai arahan Sekjen Kemendagri, NPHD untuk APBD Perubahan 2023 diminta untuk segera dilaksanakan. "Penandatangan NPHD memang belum kita laksanakan dengan jajaran KPU Mukomuko. Masih tahap persiapan. Secepatnya kita rampungkan,”  demikian Sekda.

Di tempat berbeda, Ketua KPU Mukomuko Deni Setiabudi, SH dan Komisioner Misbahul Amri mengatatakan, anggaran pilkada yang disiapkan Pemkab Rp 25,5 miliar tidak sesuai dengan apa yang diajukan.

BACA JUGA: Estimasi Rp 2 Miliar Untuk Bangun LPKB, 2024 Direalisasikan

Sebelumnya KPU mengajukan Rp30 miliar. Kemudian diminta turun lagi menjadi Rp28 miliar. Diminta dirasionalkan lagi, hingga akhirnya Rp26,9 miliar. Namun kenyataannya, Pemkab Mukomuko hanya menganggarkan dan hibah Pilkada 2024 sebesar Rp25,5 miliar.

“Anggaran tersebut sebenarnya cukup, kalau mau dicukup-cukupkan. Kosekuensinya, akan banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Tentu hal tersebut akan berbeda dengan daerah lain terkait penyelenggaraan Pilkada nanti,” jelas Deni.

Dia menegaskan, KPU Mukomuko tetap menginginkan anggaran Pilkada sesuai dengan yang diusulkan, agar pada saat pelaksanaan nanti tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan.(pir)