DKPTKA Dicairkan untuk Kepentingan Pribadi, Ahli Sebut Negara Rugi Rp1,6 Miliar

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 26 Aug 2024 - 23:15

DIGIRINB: Terdakwa Rully Oktavian (belakang) dan terpidana Elpi Eriantoni (depan) digiring menuju tahanan sementara seusai sidang. WEST JER TOURINDO/RB--

Setelah dilakukan pemeriksan saksi selesai juga Hakim melanjutkan dengan agenda pemeriksan terdakwa.

Saat terdakwa Rully Oktavian angkat bicara dengan posisi menunduk Rully mengungkapkan bahwa memang benar dia melakukan pemalsuan untuk 15 cek dan hal tersebut diperintahkan terpidana Elpi Erintoni namun dia tidak tahu cek itu untuk apa.

“Benar saya memalsukan tanda tangan Plt. Kepala Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah pak Supawan Said, tapi tiak tahu itu mau digunakan untuk apa,” ungkap Rully pada persidangan.

Setelah sidang usai JPU mengungkapkan bahwa untuk kerangan saksi ahli serta keterangan terdakwa sudah cukup untuk merumuskan tuntutan nantinya.

“Kami menganggap telah cukup untuk membuktikan terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama Elpi Eriantoni,” jelas Harys.

Sementara Penasihat Hukum (PH) terdakwa Rully Oktavian, Zetriansyah, menanggapi keterangan ahli masih mendalami.

“Untuk keterangan hari ini (kemarin, red) masih kita dalami, dan untuk menjadi pertimbangan para JPU untuk merumuskan tuntutan pada sidang selanjutnya bahwa terdakwa sudah mengakui kesalahannya serta sudah mau bekerja sama dengan pada perkara ini,” tutup Zetriansyah.(

dkptka dicairkan untuk kepentingan pribadi, ahli sebut negara rugi rp1,6 miliar                            koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu tengah hadirkan ahli pada sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (dkptka) di dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) bengkulu tengah.
saksi tersebut terdiri dari dua orang pertama ahli dari badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu soliqin budhi sofiandi, dan akademisi dari universitas barwijaya yaitu dr. prija djatmika.
pada sidang ini dipimpin oleh majelis hakim faisol, sh dan dilaksanakan di pengadilan negeri tipikor bengkulu.
kemudian pada persidangan saksi soliqin budhi sofiandi, se yang memberikan keterangannya melalui via zoom mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada 14 september 2022 dan adanya kerugian negara (kn) yang diakibat oleh perbuatan elpi eriantoni dan terdakwa rully oktavian.
baca juga:mantan ketua dan bendahara tpk pnpm air napal dituntut berbeda, ini tuntutan lengkapnya
baca juga: ikut terseret perkara korupsi rp1,1 miliar, mantan ketua baznas bs tidak dituntut bayar uang pengganti
“memang benar ada kerugian negara yang timbul dari terpidanan dan terdakwa ini dan dihasilkan dari pencairan cek yang di tanda tangani oleh terdakwa rully,” ungkap soliqin melalui via zoom di depan persidangan.
untuk kerugian yang timbul akibat perbuatan keduanya sebesar rp1.671.211.200 karena mencairkan dkptka atau retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta) yang seharusnya disetorkan ke kas daerah/negara tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.
“setelah dilakukan penelususran memang ada aliran dana yang timbul dari tindakan terdakwa yaitu sebesar rp 1,6 milar lebih yang dicairakan memalui bni dengan media cek,” terang soliqin.
sesudah keterangan melalui zoom selesai kemudian dilanjutkan keterangan dari ahli hukum pidana namun karena berhalangan hadir ahli hanya memberikan berkas yang di tuangkan pada berita acara perkara.
baca juga:orderan fiktif total rp44 juta, mantan karyawan dilapor ke polisi, begini modusnya
baca juga:jpu bakal hadirkan 10 saksi di awal pembuktian, 7 terdakwa tipikor rsud mukomuko siapkan saksi ahli
ahli hukum pidana dr. prija djatmika mengungkapkan pada berkas bap yang selanjutnya dibacakan jpu harys ganda tiar sitorus, sh bahwa jika melihat dari runutan perkara dari awal hingga akhir secara langsung terdakwa rully ini mengikuti tindakan korupsi ini.
“terdakwa rully memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) uu tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp atau pasal 3 uu tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp, pasalnya jika tidak ada tanda tangan rully tidak mungkin uang tersebut bisa diambil,” jelas harys saat membacakan berkas bap.
setelah dilakukan pemeriksan saksi selesai juga hakim melanjutkan dengan agenda pemeriksan terdakwa.
saat terdakwa rully oktavian angkat bicara dengan posisi menunduk rully mengungkapkan bahwa memang benar dia melakukan pemalsuan untuk 15 cek dan hal tersebut diperintahkan terpidana elpi erintoni namun dia tidak tahu cek itu untuk apa.
“benar saya memalsukan tanda tangan plt. kepala disnakertrans kabupaten bengkulu tengah pak supawan said, tapi tiak tahu itu mau digunakan untuk apa,” ungkap rully pada persidangan.
baca juga:kekurangan volume kegiatan fisik desa bungin, estimasi kerugian negara capai rp500 juta 
baca juga:dua motor adu kambing dekat danau dendam tak sudah, 1 korban pingsan
setelah sidang usai jpu mengungkapkan bahwa untuk kerangan saksi ahli serta keterangan terdakwa sudah cukup untuk merumuskan tuntutan nantinya.
“kami menganggap telah cukup untuk membuktikan terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama elpi eriantoni,” jelas harys.
sementara penasihat hukum (ph) terdakwa rully oktavian, zetriansyah, menanggapi keterangan ahli masih mendalami.
“untuk keterangan hari ini (kemarin, red) masih kita dalami, dan untuk menjadi pertimbangan para jpu untuk merumuskan tuntutan pada sidang selanjutnya bahwa terdakwa sudah mengakui kesalahannya serta sudah mau bekerja sama dengan pada perkara ini,” tutup zetriansyah.(

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 27 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan