DPRD Bengkulu Utara Hadir dalam Penuntasan Konflik Warga dengan Perusahaan, Ini Ketegasan Ketua Dewan

dprd bengkulu utara hadir dalam penuntasan konflik warga dengan perusahaan, ini ketegasan ketua dewan koranrb.id – bengkulu utara sebagai salah satu daerah kabupaten dengan angka investasi tertinggi di provinsi untuk sektor perkebunan dan pertambangan. salah satu yang rentan terjadi adalah konflik antara masyarakat dan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan maupun masyarakat dengan masyarakat yang terkait dengan aktivitas perusahaan.  bahkan yang terbaru adalah polemik antara masyarakat kecamatan putri hijau dan marga sakti sebelat dengan pt agricinal.  polemik ini sempat memanas lantaran terjadi penembakan warga oleh oknum aparat yang melakukan pengamanan di lokasi.  baca juga:suara di kecamatan kepahiang dan ujan mas jadi rebutan baca juga: tes kesehatan 2 bapaslon tuntas, hasil tunggu tim kesehatan namun pemda, dprd dan fkpd bengkulu utara gerak cepat menuntaskan permasalahan tersebut.  hal ini bukan hanya mencegah konflik tersebut meluas, namun juga menciptakan keputusan tegas pemerintah agar perusahaan untuk mematuhi keputusan yang diambil pemerintah.  ketua dprd bengkulu utara sonti bakara, sh yang ikut membahas langsung terkait konflik antara pt agricinal dengan masyarakat menegaskan jika konflik tersebut harus diakhiri. maka ia meminta perusahaan juga mematuhi apapun keputusan yang sudah diambil pemerintah yang sudah sesuai dengan aturan.  baca juga:bawaslu belum temukan pelanggaran baca juga:gubernur didampingi bupati bengkulu selatan berikan bantuan ke masyarakat desa sulau “maka kami bersama pemerintah dan fkpd mengambil keputusan yang bukan hanya sesuai dengan aturan, namun juga menghindari terjadinya ketegangan antara perusahaan dengan masyarakat,” terangnya. ia menegaskan jika keputusan dalam pertemuan tersebut meminta perusahaan segera membangun parit atau waduh sebagai batas lahan. sehingga ini menandakan lahan yang memang masuk dalam kawasan hak guna usaha (hgu) perusahaan.  waduh batas lahan ini juga wajib dipasang perusahaan sesuai dengan sertifikat hgu perusahaan sehingga memisahkan lahan hgu dengan lahan pemerintah yang merupakan kawasan daerah aliran sungai (das).  baca juga:baru 2 desa di kabupaten lebong ajukan pencairan dd/add tahap ii baca juga:tahun ini, terjadi 12 kasus kekerasan anak dan perempuan, tersangka orang terdekat korban “karena ini yang menjadi akar masalah hingga menyebabkan polemik di masyarakat,” terangnya.  dengan adanya batas antara lahan hgu dengan lahan daerah aliran sungai tersebut.  maka ia menegaskan hal ini akan menghindari terjadinya tudingan terjadinya pencurian buah kelapa sawit lagi.  “sehingga tidak ada lagi ketegangan antara masyarakat dengan perusahaan, perusahaan hanya berwenang pengamanan di lokasi lahan hgu perusahaan,” terangnya. baca juga:musim kemarau, warga kaur beralih ke sungai baca juga:distankan rejang lebong tambah stok vaksin rabies sebanyak 4.000 dosis bahkan dalam rapat tersebut sonti menegaskan jika pelaksanaan keputusan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin. hal ini untuk mencegah terjadinya keributan terulang yang bisa menyebabkan jatuhnya korban.  “kita tidak ingin lagi adanya warga yang jadi korban, apalagi jika sampai terjadi konflik yang lebih besar,” terangnya. ia menegaskan jika keberadaan perusahaan bukan hanya diharapkan bisa membantu pertumbuhan ekonomi daerah. namun perusahaan juga harus hidup berdampingan dengan masyarakat sehingga terjalinnya kegiatan yang saling mendukung.  baca juga:piutang pelanggan perumda air minum tirta rafflesia tersisa rp 400 jutaan baca juga:senin, hasil tes kesehatan tiga bakal paslon diserahkan ke kpu bengkulu tengah “maka kita minta perusahaan dan masyarakat harus saling menghormati, perusahaan juga harus ikut serta dalam pembangunan di desa-desa penyangga,” terangnya.  ia juga berharap tidak ada pihak-pihak yang mengadu domba antara masyarakat, aparat  maupun pemerintah.  ia memastikan pemerintah, dprd dan fkpd akan terus hadir untuk membantu masyarakat dan menegakkan aturan.  “maka hal-hal yang menjadi potensi terjadinya konflik, kita sesegera mungkin mengambil langkah pencegahan dan kita minta perusahaan mematuhi keputusan pemerintah,” pungkas sonti.   

Tag

• # penuntasan
• # konflik
• # perusahaan
• # warga
• # dprd bengkulu utara

Share

• 
• 
• 
• 
•