Kasus Pembebasan Jalan Tol Masih Tunggu Hasil Audit BPKP

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 10 Sep 2024 - 23:23

Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bengkulu Danang Prasetyo, SH.--Istimewa

“Kasus ini fokus pada kasus pembebasan lahan untuk Proyek Tol Bengkulu-Taba Penanjung, dan untuk pendalaman lainya masih kita dalami,” jelas Danang.

Diketahui bahwa pada kasus ini Kejati Bengkulu menerapkan metode scientific evidence atau pembuktian ilmiah.

Danang menerangkan, dengan penerapan metode pembuktian ilmiah dapat menemukan bukti-bukti yang selama ini sulit untuk dibuktikan secara umum yang membutuhkan penjelasan serta metode ilmiah oleh ahli dalam proses pembuktiannya.

Penelitian tersebut menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat preskriptif.

Diketahui juga bahwa penyidikan dugaan korupsi pembebasan lahan tol Bengkulu - Taba Penanjung pada 2019-2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp200 miliar.

kasus pembebasan jalan tol masih tunggu hasil audit bpkp                            bengkulu, koranrb.id – sudah lama tak terdengar kabar perkembangan penyelidikan dugaan korupsi pembebasan lahan jalan tol ruas bengkulu-taba penanjung, yang dilakukan kejaksaan tinggi (kejati bengkulu).
selasa 10 september 2024, kepala seksi (kasi) penyidikan pidana khusus (pidsus) kejati bengkulu danang prasetyo, sh mengungkapkan saat ini mereka masih menunggu hasil audit badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan provinsi bengkulu.
“saat ini tim kejati bengkulu memang belum menetapkan tersangka. sebab kerugian negara belum selesai dihitung,” ungkap danang prasetyo.
kejati bengkulu terus berkoordinasi dengan bpkp terkait audit kerugian negara, khususnya nominal dan rincian kerugian negara.
baca juga:3 terdakwa tipikor dana bos man 2 kepahiang jalani sidang perdana
sebab terdapat perbedaan pendapat terkait audit kerugian negara antara penyidik dan bpkp. 
“kita punya tim audit sendiri dan bpkp memang legal untuk menghitung kn. di sanalah ada perbedaan perhitungan,” terang danang. 
kasus dugaan tipikor ini fokus pada kasus pembebasan lahan jalan tol. 
ada beberapa modus mencuat.
baca juga:penyaluran pkh dan bpnt 4.856 warga kurang mampu terhambat
salah satunya diduga adanya markup atau penambahanan biaya pada komponen bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtp) dan biaya notaris yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen pembebasan lahan.
“kasus yang menyita perhatian ini memiliki modus salah satunya tindakan markup,” jelas danang. 
selain kerugian negara, pendalaman sudah dilakukan dan mendapati berapa temuan. 
salah satunya dugaan indikasi kasus korupsi pada ganti rugi tanam tumbuh tersebut berada di beberapa titik sepanjang lahan di area pembanguman tol tahap pertama yaitu bengkulu - taba penanjung.
baca juga:kades ngeluh habis ratusan juta untuk 'biaya' media , jaksa: kalau benar kenapa takut! 
“kasus ini fokus pada kasus pembebasan lahan untuk proyek tol bengkulu-taba penanjung, dan untuk pendalaman lainya masih kita dalami,” jelas danang.
diketahui bahwa pada kasus ini kejati bengkulu menerapkan metode scientific evidence atau pembuktian ilmiah.
danang menerangkan, dengan penerapan metode pembuktian ilmiah dapat menemukan bukti-bukti yang selama ini sulit untuk dibuktikan secara umum yang membutuhkan penjelasan serta metode ilmiah oleh ahli dalam proses pembuktiannya.
 penelitian tersebut menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat preskriptif. 
diketahui juga bahwa penyidikan dugaan korupsi pembebasan lahan tol bengkulu - taba penanjung pada 2019-2020 bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (apbn) sebesar rp200 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 11 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan