Terdakwa Korupsi DKPTKA Disnakertrans Benteng Minta Bebas, Ini Alasan dalam Pleidoinya

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 20 Sep 2024 - 23:37

DUDUK : Terdakwa duduk di muka persidangan menghadap hakim dan mendengarkan PH membacakan Pembelaannya. WEST JER TOURINDO/RB--

Sekedar mengulas berita sebelumnya, sidang yang digelar di PN Tipikor Bengkulu pada Senin 9 September 2024 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam sidang itu, JPU Harys, SH menuntut terdakwa Rully Oktavian mantan Kasi di Disnakertrans Benteng, dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dipotong masa tahanan selama terdakwa ditahan serta denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan.

JPU menyebutkan bahwa tindakan mantan pejabat ini, bertentangan dengan pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

"Menimbang bahwa terdakwa Rully telah bersama sama melakukan tindakan korupsi dan atas tindakan terdakwa memuluskan terpidana lainnya untuk untuk memperkaya diri," ungkap JPU, Harys.

Usai pembacaan tuntutan itu, Ketua Majelis Hakim Paisol, SH menunda persidangan.

terdakwa korupsi dkptka disnakertrans benteng minta bebas, ini alasan dalam pleidoinya                            koranrb.id – terdakwa rully oktavian yang terseret perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dana kompensasi retribusi penggunaan tenaga kerja asing (dkptka) di dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) bengkulu tengah (benteng) minta bebas.
hal  tersebut disampaikan melalui penasihat hukum, zetrinsyah, sh. 
ia mengatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada maka ph meminta untuk kliennya dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya.
“kita meminta bebas hal tersebut berdasarkan fakta persingan yang ada dan juga bebrapa hal yang meringankan terdakwa (lihat grafis, red),” ungkap zetriansya pada rb 20 september 2024.
baca juga:mantan ketua baznas bs terbukti terlibat korupsi, divonis 20 bulan, keluarga dorong hal ini 
baca juga:banding vonis 4 tahun mantan kepala smk smk it al malik bs, ph: analisa kita juga keluarga
salah satu fakta tersebut bahwa tindakan yang dilakukan rully bukanlah sebuah tindakan korupsi.
“unsur setiap orang memperkaya diri secara bersama itu tidak masuk denga napa yang di lakukan klien kami (lihat grafis, red),” jelas zetriansya.
ditegaskan zetrinsyah bahwa terdakwa rully tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang undang ri nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 55 atyat (1) ke 1 kuhp sebagaimana tersebut dalam dakwaan prmair penuntut  umum.
“jadi unsur yang didakwakan jaksa pada berikut juga dengan tuntutan itu tidak masuk dengan apa yang dilakukan klein kita,” tegasnya.
baca juga:korupsi dana pnpm-mp rp1,2 miliar untuk kepentingan pribadi, vonis bendahara tpk air napal lebih tinggi
baca juga:jpu bakal hadirkan 10 asn pemkab mukomuko, bersaksi di sidang dugaan korupsi rsud mukomuko
menyikapi hal tersebut jaksa penuntut umum (jpu) kejari bengkulu tengah harys ganda tiar sitorus, sh menerangkan bahwa  jaksa tetap dengan tuntutannya dan akan menempuh reflik.
“kami tanggapi dengan replik secara tertulis, untuk replik sendiri sedang kami susun jadi belum bisa saya beri tahu terkait konten repliknya,” tutup harys.
sekedar mengulas berita sebelumnya, sidang yang digelar di pn tipikor bengkulu pada senin 9 september 2024 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (jpu).
dalam sidang itu, jpu harys, sh menuntut terdakwa rully oktavian mantan kasi di disnakertrans benteng, dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dipotong masa tahanan selama terdakwa ditahan serta denda rp 200 juta subsidair 6 bulan.
baca juga:2 terdakwa pungli kir minta bebas, 1 terdakwa akan minta keringanan
baca juga: polisi ungkap 296 kasus narkoba di bengkulu
jpu menyebutkan bahwa tindakan mantan pejabat ini, bertentangan dengan pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
"menimbang bahwa terdakwa rully telah bersama sama melakukan tindakan korupsi dan atas tindakan terdakwa memuluskan terpidana lainnya untuk untuk memperkaya diri," ungkap  jpu, harys.
usai pembacaan tuntutan itu, ketua majelis hakim paisol, sh menunda persidangan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 21 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan