Cegah Politik Identitas Pilkada, Ini Yang Dilakukan Kesbangpol Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 21 Sep 2024 - 23:04

PELAYANAN: Kesbangpol Mukomuko menjelang Pilkada Serentak 2024--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

Maka dari itu peran penting masyarakat untuk menjadi pengawas partisipasi dalam Pilkada 2024. Sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada Pilkada 2024 sangat diharapkan.

“Kami akui, Bawaslu Mukomuko banyak kelemahan terkait sumber daya manusia (SDM). Terutama terbatasnya jumlah personel, sementara luas wilayah di Kabupaten Mukomuko mencakup 15 kecamatan," ungkap Teguh.

Teguh menjelaskan, personel Bawaslu Mukomuko di masing-masing tingkatan mulai dari pengawas desa dan kelurahan hanya satu orang.

Kemudian, di tingkat Kecamatan hanya tiga orang, lalu tiga orang lagi di kabupaten termasuk staf yang ada, sememtara di tingkat TPS hanya ada satu orang.

Dengan kekurangan yang ada, tanpa adanya bantuan dan peran serta masyarakat dalam mengawasi pilkada ini Bawaslu cukup kesulitan, perihal itu masyarakat diharapkan dapat ikut mengawasi dan melaporkan kalau ada pelanggaran.

“Alangkah baiknya mencegah terlebih dahulu sebelum terjadi pelanggaran kalau pelanggaran terjadi dilakukan penanganan sesuai aturan,” tandasnya.

cegah politik identitas pilkada, ini yang dilakukan kesbangpol mukomuko                             mukomuko,koranrb.id  – telah mulainya tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada), badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) mukomuko meminta seluruh pihak berkomitmen untuk tidak menggunakan politik identitas di pilkada serentak tahun 2024. 
politik identitas yang dimaksud, mengedepankan suku, agama, bahasa dan lainnya, yang itu berpotensi memecah-belah kesatuan dan persatuan masyarakat.
“kami sebelumnya sudah mengadakan rembuk bersama tokoh masyarakat, pengurus parpol dan juga aparat penegak hukum. semuanya menyepakati larangan politik identitas dalam pesta demokrasi ini,” kata kepala badan kesbangpol kabupaten mukomuko, ali muchsin, m.ap.
baca juga:wajib dilaporkan ke kpu, akun medsos kampenye dibatasi 20
baca juga:bawaslu bengkulu tengah gandeng pemuda awasi pilkada serentak 2024
ali menambahkan, politik identitas dengan membawa-bawa agama, suku dan lain untuk kepentingan tertentu. selain memecah belah juga akan menyebabkan kesenjangan sosial yang jelas bertentangan dengan uud 1945 dan pancasila yang menjadi dasar negara.
“kami juga minta warga mukomuko tidak ada yang membawa-bawa agama, suku untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok,” sampai ali 
selain itu, kesbangpol kabupaten mukomuko juga sudah mengajak organisasi masyarakat agar dapat bersama menyukseskan pilkada tahun ini. 
serta melawan apapun yang dapat menimbulkan perpecahan di mukomuko. karena pesta demokrasi ini merupakan penentu kemajuan daerah selama 5 tahun kedepan.
‘’semoga pilkada tahun ini berjalan lancar, dan kabupaten mukomumko bisa memiliki kepala daerah yang dapat membangun daerah. serta menyejahterakan masyarakat mukomuko baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” tandasnya.
terpisah, ketua bawaslu kabupaten mukomuko, teguh wibowo, sh juga mengajak masyarakat mukomuko bersama-sama melakukan pengawasan pilkada tahun ini. 
sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan peraturan bawaslu nomor 2 tahun 2023 terkait keterlibatan semua pihak dalam pengawasan pilkada. 
baca juga:sudah 4 warga ngaku namanya dicatut, tim hukum romer bakal lapor bawaslu
baca juga:bupati mukomuko minta opd awasi seluruh progres pekerjaan 
maka dari itu peran penting masyarakat untuk menjadi pengawas partisipasi dalam pilkada 2024. sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada pilkada 2024 sangat diharapkan.
“kami akui, bawaslu mukomuko banyak kelemahan terkait sumber daya manusia (sdm). terutama terbatasnya jumlah personel, sementara luas wilayah di kabupaten mukomuko mencakup 15 kecamatan," ungkap teguh.
teguh menjelaskan, personel bawaslu mukomuko di masing-masing tingkatan mulai dari pengawas desa dan kelurahan hanya satu orang. 
kemudian, di tingkat kecamatan hanya tiga orang, lalu tiga orang lagi di kabupaten termasuk staf yang ada, sememtara di tingkat tps hanya ada satu orang. 
baca juga:massa pendukung reskan effendi unjuk rasa di kpu bengkulu selatan, minta status diubah jadi memenuhi syarat
baca juga: ini daftar lengkap dpt pilkada 2024 provinsi bengkulu, pemilih di kota bengkulu dan bengkulu utara terbanyak
dengan kekurangan yang ada, tanpa adanya bantuan dan peran serta masyarakat dalam mengawasi pilkada ini bawaslu cukup kesulitan, perihal itu masyarakat diharapkan dapat ikut mengawasi dan melaporkan kalau ada pelanggaran.
“alangkah baiknya mencegah terlebih dahulu sebelum terjadi pelanggaran kalau pelanggaran terjadi dilakukan penanganan sesuai aturan,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 22 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan