60 Sertifikat Bidang Tanah Pemkab Mukomuko Diterbitkan, Ini Total Bidang Tanah Pemkab Mukomuko Saat Ini

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 23 Sep 2024 - 22:23

ASET: Fasilitas umum milik Pemkab mulai dilengkapi legalitas. FIRMANSYAH/RB--

Terlebih saat ini jumlah penduduk akan selalu bertambah namun tidak dengan bidang tanah. Maka dari itu sangat rawan sengketa jika tidak dilengkapi legalitas.

"Kami upayakan kedepan seluruh aset lahan sudah memiliki legalitas. Dan tidak ada lagi perdebatan tanah antara Pemkab dan masyarakat," tandasnya.

60 sertifikat bidang tanah pemkab mukomuko diterbitkan, ini total bidang tanah pemkab mukomuko saat ini                            koranrb.id – sebanyak 60 sertifikat bidang tanah meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan dan umum diterbitkan badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko.
hal tersebut dalam upaya pengamanan aset daerah tahun ini, yang selama ini belum memiliki legalitas yang kuat. 
disampaikan kepala bkd kabupaten mukomuko, eva tri rosanti, sh, untuk target pengamanan aset tahun ini memang ada 60 bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikat, yang akhirnya tercapai.
“penerbitan sertifikat ini memang memakan waktu. di mana seluruh berkas harus kami siapkan terlebih dahulu, sebelum diserahkan ke kantor pertanahan (kantah) mukomuko, yang akan mengukur dan menerbitkan sertifikat,” kata eva.
baca juga: masa jabatan diperpanjangan, bpd dan pemdes di mukomuko diminta sejalan
baca juga:kualitas udara mukomuko jadi perhatian, dlh segera pasang alat pengukur 
dijelaskan eva, sebanyak 60 bidang tanah milik pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko ini diajukan penerbitan sertifikat dari awal tahun 2024 lalu. 
kemudian dilanjutkan proses pengukuran, serta memastikan bawasanya tanah milik pemkab mukomuko itu. 
tidak dalam  kondisi bermasalah atau terkategori tanah sengketa. 
baca juga:realisasi pendapatan pajak mukomuko masih rendah
baca juga:cegah politik identitas pilkada, ini yang dilakukan kesbangpol mukomuko 
sebab sejauh ini memang masih ada tanah miliki pemkab yang diklaim kepemilikannya oleh oknum masyarakat.
"jadi aset tanah yang kita ajukan penerbitan sertifikat itu statusnya tidak dalam kondisi bermasalah. dan alhamdulillah, target kita tercapai yaitu sebanyak 60 persil di tahun ini terbit," jelas eva. 
dengan tercapainya target penerbitan sertifikat sebanyak 60 bidang tanah milik pemkab mukomuko ini,
sehingga menambah jumlah aset yang sudah bersertifikat, dengan total mencapai 360 bidang tanah dari jumlah keseluruhannya sebanyak kurang labih 600 bidang tanah. 
eva juga mengakui sebenarnya di tahun ini bkd bisa saja mengusulkan penerbitan sertifikat di atas dari target tersebut. 
baca juga: 15 anak berprestasi juara osn terima reward 
baca juga:kia menjadi kebutuhan legalitas anak
namun karena ketersediaan anggaran di apbd murni tahun ini, maka tahun 2024 bkd hanya bisa merealisasikan sebanyak 60 persil.
"kami akan berusaha keras agar bidang tanah milik daerah yang belum ada sertifikatnya. seluruhnya bisa diukur dan nanti diusulkan penerbitan sertifikat.
yang tentunya kami lakukan secara bertahap, sebab semuanya berkaitan dengan ketersedian anggaran daerah untuk memprosesnya,” sampainya.
eva juga menyampaikan, dari banyaknya aset lahan yang di miliki pemkab mukomuko, menyisakan 3 bidang tanah lagi yang statusnya masing sengketa dengan oknum masyarakat. 
maka dari itu berkaitan dengan merampungkan pemasalahan ini harus dilakukan secara bertahap. 
baca juga:bupati sapuan serahkan bantuan sapras nelayan dan petani kabupaten mukomuko
baca juga:atasi krisis obat, rsud mukomuko gandeng 3 apotek
selain itu, bkd sudah mengandeng kejaksaan negeri (kejari) mukomuko untuk pendampingan penyelamatan aset daerah melaui bidang perdata dan tata usaha negara (datun).
“ada 3 lagi lahan kita yang sejauh ini masih di klaim oleh oknum masyarakat. tentunya dalam penyelesaian ini akan kita lakukan dengan cara persuasif. dengan melibatkan kejari mukomuko bidang datun. sehingga nantinya 3 bidang tanah ini bisa segera disertifakan,” terangnya.
ditambahkan di tahun 2023 lalu, pemkab telah menerbitkan sertifikat sebanyak 50 persil. 
dalam upaya mencapai target 100 persen tanah pemkab memiliki legalitas, untuk menghindari sengketa dengan pihak lain.
baca juga:bank bengkulu dukung percepatan digitalisasi daerah
baca juga:bupati sapuan serahkan bantuan sapras nelayan dan petani kabupaten mukomuko
terlebih saat ini jumlah penduduk akan selalu bertambah namun tidak dengan bidang tanah. maka dari itu sangat rawan sengketa jika tidak dilengkapi legalitas.
"kami upayakan kedepan seluruh aset lahan sudah memiliki legalitas. dan tidak ada lagi perdebatan tanah antara pemkab dan masyarakat," tandasnya.