KPU Bengkulu Tengah Minta Paslon Tak Sembarang Pasang APK, Ini Tempat yang Boleh dan Dilarang

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Jumat , 27 Sep 2024 - 08:42

Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Melki Helmansyah--jeri/rb

KORANRB.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Tengah telah menerbitkan surat keputusan penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Melki Helmansyah mengungkapkan, KPU Bengkulu Tengah meminta kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati serta Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tidak sembarang memasang APK.

Semua Paslon harus memasang APK sesuai lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Bengkulu Tengah.

Lokasi yang boleh dipasang APK adalah sepanjang jalan negara, sepanjang jalan provinsi, sepanjang jalan kabupaten dan sepanjang jalan desa di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

APK dilarang dipasang di tempat umum, termasuk halaman, tembok dan pagar di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan.

Kemudian tempat pendidikan, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi.

“Gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah dan fasilitas lainnya yang dapat menganggu ketertiban umum,” jelasnya

Kemudian apabila ingin memasang APK ditempat perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari yang bersangkutan.

Tak kalah pentingnya adalah, dalam pemasangan APK harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kami berharap Paslon bisa mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dan jangan dilanggar,” tegasnya

kpu bengkulu tengah minta paslon tak sembarang pasang apk, ini tempat yang boleh dan dilarang                             koranrb.id - komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten bengkulu tengah telah menerbitkan surat keputusan penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (apk) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024. 
ketua kpu kabupaten bengkulu tengah, melki helmansyah mengungkapkan, kpu bengkulu tengah meminta kepada paslon bupati dan wakil bupati serta paslon gubernur dan wakil gubernur untuk tidak sembarang memasang apk.
semua paslon harus memasang apk sesuai lokasi yang telah ditetapkan oleh kpu bengkulu tengah. 
lokasi yang boleh dipasang apk adalah sepanjang jalan negara, sepanjang jalan provinsi, sepanjang jalan kabupaten dan sepanjang jalan desa di wilayah kabupaten bengkulu tengah.
baca juga:breaking news: kabur saat sidang, pelaku pemerkosaan dan perampokan di kaur ditangkap setelah 6 tahun buron
baca juga:ojol di kota bengkulu lapor diserang geng motor, polisi amankan 3 orang
apk dilarang dipasang di tempat umum, termasuk halaman, tembok dan pagar di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan.
kemudian tempat pendidikan, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi.
“gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah dan fasilitas lainnya yang dapat menganggu ketertiban umum,” jelasnya
kemudian apabila ingin memasang apk ditempat perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari yang bersangkutan.
baca juga: 6 tersangka kasus sabu dan ganja warga kota bengkulu diringkus polisi
baca juga:lambung kanan alami kebocoran, kapal pengangkut besi nyaris karam di pantai tebing rambutan kaur
tak kalah pentingnya adalah, dalam pemasangan apk harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
“kami berharap paslon bisa mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dan jangan dilanggar,” tegasnya
sebelumnya, komisioner kpu kabupaten bengkulu tengah, sukardi, s.sos menjelaskan, pihaknya telah menggelar rapat terkait penyusunan rekening khusus dana kampanye (rkdk) pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bengkulu tengah.
dari rapat yang telah dilaksanakan telah ditetapkan jika pengeluaran biaya kampanye setiap paslon maksimal sebesar rp 34,4 miliar dan tidak boleh lebih. 
baca juga:jaksa banding vonis 5 tahun guru terdakwa pencabulan 24 siswi di bengkulu utara
baca juga: ini bantuan dkp bagi nelayan kota bengkulu tahun ini, salah satunya 4 unit mesin 
“sudah kita sepakati bersama jika biaya kampanye maksimal sebesar rp 34,4 miliar dan tidak boleh lebih. semua sesuai kesepakatan bersama 3 paslon bupati dan wakil bupati,” ujarnya
lanjut sukardi, seluruh pengeluaran dana kampanye paslon bupati dan wakil bupati nantinya akan di audit.
apabila dalam audit nanti ternyata terbukti besaran dana kampanye paslon melebihi dari rp 34,4 miliar, maka palson bisa dikenakan sanksi tegas. 
yang mana sanksi berat yang akan diberikan adalah batal ditetapkan. jadi kepada paslon bupati dan wakil bupati harus mematuhi aturan dan ketetapan yang sudah diputuskan dan jangan coba melanggar.
baca juga:ganggu kamtibmas, ini dampak geng motor bawa sajam di tengah masyarakat
baca juga:datangkan 23 atlet kabupaten, kejurnas mabsbwcc vol-iii banjir apresiasi
“nanti pengeluaran dana kampanye paslon bupati dan wakil bupati akan diaudit oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk. kalau terbukti melanggar, sanksi tegas akan diberikan,” sampainya
kemudian, terkait sumber dana untuk melaksanakan kampanye juga sudah diatur dalam peraturan kpu nomor 14 tahun 2024. dalam peraturan kpu tersebut dijelaskan, jika seluruh sumber dana masuk sudah diatur.
seperti sumber dana dari paslon itu sendiri tidak terbatas. begitu juga sumber dana dari suami atau istri paslon juga tidak terbatas.namun apabila sumber dana dari perseorangan maksimal dana yang diberikan diatur, yakni hanya menyumbangkan rp 75 juta.
kemudian dari parpol atau gabungan parpol masimal rp 750 juta. terakhir dari perusahaan itu maksimal rp 750 juta. namun yang menjadi catatan adalah, tidak seluruh pwrusahaan diperbolehkan menyumbang dana kampanye.
baca juga:244 sanggahan pelamar cpns pemprov bengkulu rata-rata tidak lengkapi surat pernyataan, hasil lihat di akun 
baca juga:realisasi pbb lampaui target, capai rp 10,9 miliar, jalan tol penyumbang tertinggi
“tidak seluruh perusahaan boleh menyumbang. seperti badan usaha milik negara (bumn) tidak boleh. begitu juga badan usaha milik daerah (bumd) dan badan usaha milik desa (bumdes), juga tidak diperbolehkan,” tegasnya
dalam pelaksanaannya, seluruh pengeluaran paslon untuk melaksanakan kampanye harus dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (spj) yang nantinya harus dilaporkan melalui aplikasi skdk. ini wajib dan tidak boleh dilanggar, karena sudah aturan.
"penggunaan dana kampanye ini meliputi biaya pelaksanaan seluruh kampanye, pembelian dan pamasanfan alat peraga kampanye (apk. termasuk juga laporan biaya operasional seluruh kampanye," tutup sukardi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 27 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan