Surati Paslon Bupati, KPU Bengkulu Tengah Minta Jadwal Kampanye Akbar

Reporter: Riky Dwiputra |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 29 Sep 2024 - 21:09

Surati paslon bupati, KPU Bengkulu Tengah minta jadwal kampanye akbar--jeri/rb

surati paslon bupati, kpu bengkulu tengah minta jadwal kampanye akbar                            koranrb.id - komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten bengkulu tengah telah menyurati 3 pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati kabupaten bengkulu tengah terkait jadwal atau waktu pelaksanaan kampanye akbar 3 paslon tersebut.
komisioner kpu bengkulu tengah, alexander menjelaskan, pihaknya belum mengetahui kapan 3 paslon bupati dan wakil bupati bengkulu tengah akan menggelar kampanye akbar.
sebab hingga saat ini pihaknya belum menerima surat terkait jadwal pelaksanaan kampanye akbar tersebut. 
namun pihaknya saat ini sudah menyurat 3 paslon bupati dan wakil bupati kabupaten bengkulu tengah untuk meminta jadwal pelaksanaan kampanye akbar tersebut.
baca juga:kpu bengkulu tengah minta jadwal kampanye akbar paslon bupati dan wabup
baca juga:tahapan seleksi pppk kaur dimulai, ini jadwalnya 
“untuk kampanye akbar dilaksanakan 1 kali selama masa kampanye. namun hingga saat ini 3 paslon belum memberitahu terkait kapan kampanye akbar akan dilaksanakan,” ujarnya 
untuk tempat pelaksanaan kampanye akbar sudah ditetapkan yakni lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
untuk waktunya mulai pukul 09.00 wib dan paling lambat pukul 18.00 wib paling lambat sudah harus selesai. 
kemudian tim kampanye harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kepolisian.
kemudian salinannya disampaikan ke kpu bengkulu tengah serta bawaslu bengkulu tengah. 
“kita berharap semua tim kampanye dapat mematuhi aturan yang berlaku. laksanakan kampanye yang aman dan damai, jangan sampai adanya provokasi apalagi menyebar berita yang tidak benar,” ungkapnya. 
baca juga:121 hektare lahan sawah tidak kekeringan lagi, bendungan irigasi padang segaro selesai dikerjakan
baca juga:bawaslu pastikan proses 2 asn kepahiang terindikasi langgar netralitas
sebelumnya,komisioner kpu bengkulu tengah, sukardi menyampaikan, dari rapat yang telah dilaksanakan telah ditetapkan jika pengeluaran biaya kampanye setiap paslon maksimal sebesar rp34,4 miliar dan tidak boleh lebih. 
nantinya seluruh pengeluaran dana kampanye paslon bupati dan wakil bupati nantinya akan diaudit.
apabila dalam audit nanti ternyata terbukti besaran dana kampanye paslon melebihi dari rp34,4 miliar, maka palson bisa dikenakan sanksi tegas. 
yang mana sanksi berat yang akan diberikan adalah batal ditetapkan. jadi kepada paslon bupati dan wakil bupati harus mematuhi aturan dan ketetapan yang sudah diputuskan dan jangan coba melanggar.
“nanti pengeluaran dana kampanye paslon bupati dan wakil bupati akan diaudit oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk. kalau terbukti melanggar, sanksi tegas akan diberikan,” sampainya
baca juga:bpbd rejang lebong ingatkan ancaman bencana hidrometeorologi, 12 kecamatan di mukomuko rawan banjir
baca juga:gubernur rohidin tingkatkan kesejahteraan guru di provinsi bengkulu
kemudian, terkait sumber dana untuk melaksanakan kampanye juga sudah diatur dalam peraturan kpu nomor 14 tahun 2024.
dalam peraturan kpu tersebut dijelaskan, jika seluruh sumber dana masuk sudah diatur.
seperti sumber dana dari paslon itu sendiri tidak terbatas.
begitu juga sumber dana dari suami atau istri paslon juga tidak terbatas.namun apabila sumber dana dari perseorangan maksimal dana yang diberikan diatur, yakni hanya menyumbangkan rp75 juta.
kemudian dari parpol atau gabungan parpol masimal rp750 juta.
baca juga:saat musim kawin bebek betina butuh banyak protein! berikut 6 fakta unik gadwall
baca juga:predator puncak bersenjata pedang! berikut 7 fakta unik marlin hitam
terakhir dari perusahaan itu maksimal rp750 juta. namun yang menjadi catatan adalah, tidak seluruh pwrusahaan diperbolehkan menyumbang dana kampanye.
“tidak seluruh perusahaan boleh menyumbang. seperti badan usaha milik negara (bumn) tidak boleh. begitu juga badan usaha milik daerah (bumd) dan badan usaha milik desa (bumdes), juga tidak diperbolehkan,” tegasnya
dalam pelaksanaannya, seluruh pengeluaran paslon untuk melaksanakan kampanye harus dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (spj) yang nantinya harus dilaporkan melalui aplikasi skdk. ini wajib dan tidak boleh dilanggar, karena sudah aturan.
"penggunaan dana kampanye ini meliputi biaya pelaksanaan seluruh kampanye, pembelian dan pamasanfan alat peraga kampanye (apk. termasuk juga laporan biaya operasional seluruh kampanye," tutup sukardi. (jee)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 30 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan