Didalami SPJ dan Penggunaan Anggaran DD Ketenong II, Pjs Kades Akan Diperiksa

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 05 Oct 2024 - 23:03

DALAMI: Satreskrim Polres Lebong masih mendalami dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Ketenong II, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong Tahun Anggaran (TA) 2023. FIKI/RB--

KORANRB.ID - Satreskrim Polres Lebong masih mendalami dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Ketenong II, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong Tahun Anggaran (TA) 2023.

Kapolres Lebong, AKBP. Awilzan, S.I.K, melalui Kasat Reskrim Polres Lebong, AKP. Rabnus Supandri, S.Sos mengatakan, pihaknya terus mendalami dugaan penyalahgunaan DD TA 2023.

Baru-baru ini, terang Rabnus, pihaknya sudah memanggil beberapa saksi untuk dilakukan pemeriksaan.

Baik dari Sekretaris Desa (Sekdes), Bendahara Desa dan beberapa perangkat Desa lainnya.

"Sekdes dan Bendahara sudah dipanggil. Pjs Kades akan kita panggil juga dalam waktu dekat ini," ujar Rabnus, dikonfirmasi, Sabtu, 5 Oktober 2024.

Disampaikan Rabnus, pemanggilan saksi ini berkaitan dengan pengelolaan DD Ketenong II TA 2023.

"Ya, berkaitan dengan SPJ dan penggunaan anggaran," katanya.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ketenong II, Romadoni mengaku, bahwa Pjs Kades Ketenong II dinilai kurang transparan dalam pengelolaan anggaran.

Pasalnya, dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan Desa Ketenong II Tahun Anggaran 2023, Masyarakat dan Ketua BPD tidak dilibatkan dalam pembahasan.

didalami spj dan penggunaan anggaran dd ketenong ii, pjs kades akan diperiksa                             koranrb.id - satreskrim polres lebong masih mendalami dugaan penyalahgunaan dana desa (dd) ketenong ii, kecamatan pinang belapis, kabupaten lebong tahun anggaran (ta) 2023. 
kapolres lebong, akbp. awilzan, s.i.k, melalui kasat reskrim polres lebong, akp. rabnus supandri, s.sos mengatakan, pihaknya terus mendalami dugaan penyalahgunaan dd ta 2023.
baru-baru ini, terang rabnus, pihaknya sudah memanggil beberapa saksi untuk dilakukan pemeriksaan. 
baik dari sekretaris desa (sekdes), bendahara desa dan beberapa perangkat desa lainnya.
baca juga:hingga oktober, 7 penderita hiv di lebong, belum ada penambahan
baca juga:antisipasi geng motor melibatkan kalangan pelajar, polres lebong sambangi sekolah 
"sekdes dan bendahara sudah dipanggil. pjs kades akan kita panggil juga dalam waktu dekat ini," ujar rabnus, dikonfirmasi, sabtu, 5 oktober 2024.
disampaikan rabnus, pemanggilan saksi ini berkaitan dengan pengelolaan dd ketenong ii ta 2023. 
"ya, berkaitan dengan spj dan penggunaan anggaran," katanya.
ketua badan permusyawaratan desa (bpd) ketenong ii, romadoni mengaku, bahwa pjs kades ketenong ii dinilai kurang transparan dalam pengelolaan anggaran.
pasalnya, dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan desa ketenong ii tahun anggaran 2023, masyarakat dan ketua bpd tidak dilibatkan dalam pembahasan. 
baca juga: plt bupati lebong minta optimalkan program pmt, dinkes: tidak bisa dipaksakan 
baca juga: plt bupati lebong minta optimalkan program pmt, dinkes: tidak bisa dipaksakan 
baca juga:nomor register apbd-p sudah diterima, opd diminta segera jalankan kegiatan 
"kami menilai kurang transparan (pjs kades, red) sebelum masyarakat membuat laporan ke polres, kami sudah meminta salinan spj kegiatan desa tahun 2023, namun tidak pernah diberikan kepada kami," ungkap romandani.
lanjut romandani, pihaknya mengirimkan surat permintaan salinan spj itu sejak 6 februari 2024.
sayangnya, hingga masyarakat membuat laporan ke polres lebong, data yang diminta bpd ketenong ii, tak kunjung diberikan pjs kades.
"ya, sampai sekarang belum ada kami terima apa yang kami minta," ucapnya.
mengenai tiga item kegiatan yang dilaporkan masyarkat ke polres lebong, romandani mengaku memang asa kejanggalan yang dirasakan masyarakat.
baca juga:pj sekda janji kembalikan marwah netralitas asn, plt bupati lebong sampaikan ini 
baca juga:kecewa! sertijab dan rakor pj sekda, kepala opd banyak tak hadir, donni: jangan bentuk kelompok perlawanan 
sebab, dalam pembahasan program mt-2 (masa tanam 2 kali) di anggarkan rp62 juta untuk 50 hektare sawah. 
dalam rancangannya, 1 hektare lahan akan mendapatkan bantuan operasional rp500 ribu dan 1 sak pupuk.
dalam realisasi di lapangan, diketahui hanya 20 hektare lahan yang ikut dalam program tersebut. 
"wajar kami bertanya-tanya kemana sisa anggaran mt-2 itu. awalnya 50 hektare, namun realisasi di lapangan hanya 20 hektare," ujarnya.
sehingga bpd dan masyarakat setempat, mempertanyakan sisa anggaran 30 hektare lahan untuk program mt-2. 
"mengingat, dalam apbdes ketenong ii ta 2024 tidak ada anggaran tambahan anggaran dari sisa anggaran ta 2023," ungakpanya. 
kemudian, romandani juga menyoroti pembangunan lapangan yang berada di desa ketenong ii.
"kalau lapangan ini, kita pertannyakan soal hibah lahan. karena akses jalan masuk ke lapangan itu tidak masuk dalam lahan hibah, dan ini menjadi pertanyaan kami bagaimana ke depannya karena tidak ada hibah tertulis terkait akses menuju lapangan futsal tersebut," tuturnya.
romadoni juga mencurigai, pembangunan lapangan itu diduga tidak sesuai spesifikasi.
mengingat, saat ini kondisi lapangan sudah memprihatinkan. 
"fisik lapangan nilai sendiri. sekarang sudah mengelupas, apakah itu sudah sesuai spek atau tidak?," tanya romandani. 
sebelumnya, pjs kades ketenong ii, misda hutama mei fitri, membantah semua tuduhan tersebut. 
dirinya menyebutkan, semua kegiatan yang telah dilaksanakan semuanya ada laporan pertanggungjawaban.
“terkait poin-poin yang dilaporkan, benar atau tidaknya, semua ada laporan pertanggungjawaban,” kata misda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 6 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan