Pelantikan Ketua DPRD Terganjal Tanda Tangan Ketua DPD II Golkar Mukomumuko, Zamheri: Selalu Ada Alasan

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 09 Oct 2024 - 23:20

PELATIKAN: Wakil Ketua l DPRD Mukomuko Wisnu Hadi beberapa waktu lalu.--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

Terpisah, Zamheri membenarkan telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Mukomuko. Hanya saja kendalanya, surat pengesahan dari Ketua DPD II Mukomuko dalam hal ini Choirul Huda, SH belum ditanda-tangani.

“Yang pastinya surat mandat dari DPP Golkar ini sudah rampung dari dari pusat ke provinsi, kemudian ke kabupaten. Namun setiba di DPD II Golkar Kabupaten Mukomuko belum ditindaklanjuti. Meskipun sudah berulang kali saya pertanyakan,” tandas Zamheri.

Zamhari menambahkan, sudah berupaya berulang kali menghubungi Ketua DPD II Golkar Kabupaten Mukomuko meminta persetujuan menjadi pimpinan dewan. ‘’Tapi selalu ada alasan. Mulai dari sibuk, lagi di Bengkulu, lagi di Jakarta, wajar saja jika muncul anggapan kesengajaan menunda-nunda pelantikan ini,’’ ujar Zamhari.

Sementara itu, tokoh pemuda Kecamatan Selagan Raya, Suheri menyayangkan tak kunjung dilantiknya Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko. Meskipun DPP Partai Golkar telah menetapkan Zamhari sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko.

‘’Tarik ulur penetapan unsur pimpinan DPRD Mukomuko ini cukup di internal Golkar saja. Jangan sampai menghambat kepentingan rakyat banyak. Kami khawatir, keterlambatan ini akan menghambat pembangunan di Kabupaten Mukomuko,” tegasnya.

Ketua DPRD merupakan jabatan strategis. Tentu keberadaannya sangat dibutuhkan di setiap program dan tugas anggota DPRD. Kekecewaan masyarakat akan semakin nyata jika konflik internal Golkar ini berimbas pada daerah dirugikan. ‘’Jangan sampai pembangunan daerah terganjal gara-gara DPD II Golkar Mukomuko belum menindaklanjuti surat DPP untuk penetapan Ketua DPRD Mukomuko,” tandas Suheri.

pelantikan ketua dprd terganjal tanda tangan ketua dpd ii golkar mukomumuko, zamheri: selalu ada alasan                            mukomuko,koranrb.id – surat dari ketua umum (ketum) partai golkar, bahlil lahadalia terkait penetapan ketua dprd mukomuko sudah turun ke dpd ii partai golkar kabupaten mukomuko. 
kendati surat nomor 164 tertanggal 10 september 2024 itu sudah lama tiba di mukomuko, hingga kemarin 9 oktober 2024 belum ditindaklanjuti oleh dpd ii partai golkar kabupaten mukomuko. 
sekretaris dewan (sekwan) dprd kabupaten mukomuko syahrizal, sh mengakui belum ada penyerahan surat ketua golkar itu dari dpd partai golkar mukomuko ke sekretariat dprd.
sejatinya, surat tersebut diteruskan ke sekwan, sehingga bisa segera diproses untuk pelaksanaan pelantikan ketua dprd mukomuko yang merupakan kader partai golkar. 
baca juga:djpb sorot 2 desa soal transparansi penyaluran dd, 1 desa dihentikan alokasi dd
baca juga:dukcapil dapat 2.000 blanko tambahan, untuk peserta tes pppk
‘’bagaimana coba, sampai sekarang belum ada surat pengantar dari dpd ii partai golkar kabupaten mukomuko. kami di sekretariat akan membantu proses pengangkatan itu apabila persyaratan administrasi sudah terpenuhi, seperti sebelumnya unsur pimpinan dari partai hanura dan gerindra,” kata syahrizal. 
syarizal menambahkan, meskipun berdasarkan surat dpp partai golkar nomor 164 tertanggal 10 september 2024 yang ditandatangani oleh ketua umum partai golkar bahlil lahadalia dan sekretaris jenderal muhammad sarmuji, dpp partai golkar menetapkan zamhari anggota dewan terpilih sebagai ketua dprd mukomuko dari partai golkar. 
namun tetap saja harus ada surat pengantar dari dpd ii golkar mukomuko sebagai dasar sekretariat dprd memproses lebih lanjut.
‘’secara prosedur di golkar, surat dpp itu ditujukan ke dpd partai golkar provinsi bengkulu, kemudian turun ke dpd ii kabupaten mukomuko. kami akan memproses apabila surat itu telah masuk ke sekretariat dprd mukomuko,” sampainya.
dibagian lain terkait angenda kerja dprd mukomuko, syahrizal menegaskan tanpa partai golkar menetapkan unsur pimpinan dprd, tidak akan mengganjal pembahasan dan pengesahan apbd tahun 2025. sebab sudah ada 2 unsur pimpinan, hanya ketua dprd saja yang belum ada.
baca juga:pembangunan alun-alun mukomuko di lahan 3 hektare butuh anggaran rp40 miliar
baca juga:baznas kota bengkulu salurkan 2.612 paket sembako senilai rp400 juta
‘’untuk proses pengesahan anggaran tidak ada masalah. kan sudah ada 2 orang pimpinan (waka i dan waka ii). hanya saja, keterlambatan penetapan ketua dprd ini menimbulkan sorotan di masyarakat,” tandasnya.
terpisah, zamheri membenarkan telah menerima rekomendasi dari dpp partai golkar untuk dirinya menjabat sebagai ketua dprd mukomuko. hanya saja kendalanya, surat pengesahan dari ketua dpd ii mukomuko dalam hal ini choirul huda, sh belum ditanda-tangani.
“yang pastinya surat mandat dari dpp golkar ini sudah rampung dari dari pusat ke provinsi, kemudian ke kabupaten. namun setiba di dpd ii golkar kabupaten mukomuko belum ditindaklanjuti. meskipun sudah berulang kali saya pertanyakan,” tandas zamheri.
zamhari menambahkan, sudah berupaya berulang kali menghubungi ketua dpd ii golkar kabupaten mukomuko meminta persetujuan menjadi pimpinan dewan. ‘’tapi selalu ada alasan. mulai dari sibuk, lagi di bengkulu, lagi di jakarta, wajar saja jika muncul anggapan kesengajaan menunda-nunda pelantikan ini,’’ ujar zamhari.
sementara itu, tokoh pemuda kecamatan selagan raya, suheri menyayangkan tak kunjung dilantiknya ketua dprd kabupaten mukomuko. meskipun dpp partai golkar telah menetapkan zamhari sebagai ketua dprd kabupaten mukomuko.
baca juga:stok beras cadangan pangan di kabupaten mukomuko masih tersedia, tetap usulkan pembelian untuk tahun 2025
baca juga:ini perintah kemendagri! soal pengangkatan donni swabuana pj sekda lebong
‘’tarik ulur penetapan unsur pimpinan dprd mukomuko ini cukup di internal golkar saja. jangan sampai menghambat kepentingan rakyat banyak. kami khawatir, keterlambatan ini akan menghambat pembangunan di kabupaten mukomuko,” tegasnya.
ketua dprd merupakan jabatan strategis. tentu keberadaannya sangat dibutuhkan di setiap program dan tugas anggota dprd.  kekecewaan masyarakat akan semakin nyata jika konflik internal golkar ini berimbas pada daerah dirugikan. ‘’jangan sampai pembangunan daerah terganjal gara-gara dpd ii golkar mukomuko belum menindaklanjuti surat dpp untuk penetapan ketua dprd mukomuko,” tandas suheri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 10 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan