Auditor Sebut Mark Up Tipikor RSUD Mukomuko 3,5 Persen, Ahli Terangkan Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 14 Oct 2024 - 23:29

DISUMPAH: Salah satu saksi perkara tipikor pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 RSUD Mukomuko disumpah sebelum memberikan keterangan. WESJER/RB--

Modus yang dilakukan tersangka, melakukan belanja yang tidak dilaksanakan (fiktif), belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran, mark up dan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti SPJ.

Sesi pertama, saksi Serly menjelaskan metode perhitungan kerugian negara.

"Metode yang kami lakukan terbilang sama yaitu kami memeriksa seluruh objek yang diduga terdapat tindakan Korupsi," ungkap Serly.

Ia menyebut, memang ditemukan ada tindakan mark up anggaran sebesar 3,5 persen, SPJ fiktif, bahkan ada juga dana sudah terserap namun SPJ tidak ada.

"Benar pada perkara ini ada SPJ yang di buat namun tidak ada fisik, dan juga kami mendapatkan bahwa ada pemberlakukan kenaikan anggaran sehingga tidak sesuai dengan sebenarnya," terang Serly.

Sesi selanjutnya dilanjutkan Dr. Elektison Somi, SH, MHum. Ia memberikan keterangan terkait penghitungan kerugian negara tidak semua bisa menyimpulkan.

Elektison mengatakan lembaga yang sudah ditunjuk untuk melakukan penghitungan kerugian negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Sebab mereka (BPK dan BPKP, red) sudah diatur dalam Undang-Undang yang sah di negara ini,’ ungkap Elektison.

Menurut Elektison hanya BPK dan BPKP yang bisa mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara.

“Jika ada lembaga yang yang ingin menyimpulkan hitungan kerugian negara intinya harus diatur pada peraturan yang jelas jika tidak, itu tidak bisa,” terang Elektison usai sidang berlangsung.

Selain itu, Elektison menyampaikan bahwa unsur perbuatan melawan hukum para terdakwa yang terlibat perkara ini sudah masuk.

auditor sebut mark up tipikor rsud mukomuko 3,5 persen, ahli terangkan kewenangan penghitungan kerugian negara                            koranrb.id – dua saksi memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko.
dua saksi yakni auditor penghitungan kerugian negara kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu, serly apriansa, s.si, cfra dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) kejari mukomuko.
kemudian ahli hukum administrasi negara dan keuangan, dr. elektison somi, sh, mhum yang diminta penasihat hukum (ph) para terdakwa hadir dalam persidangan.
para terdakwa yang terseret dalam perkara ini meliputi mantan direktur  2016 – 2020 dr. tugur anjastiko, mantan bendahara  pengeluaran blud 2016-2019, andi fitriadi, mantan  kabid pelayanan medis 2017-2021, harnovi,
mantan pemberdayaan verifikasi periode  2016-2021, khalik noprianto,  bendahara pengeluaran blud 2020-2021, joni mesra, mantan kabid keuangan, afridinata dan mantan kabid pengeluaran  2016-2018, herman faizal.
baca juga:ini peran 4 mantan pejabat seluma yang jadi tersangka kasus tukar guling lahan pemkab seluma 
baca juga:hindari sepeda motor, gran max hantam pohon, dua pengendara dibawa ke rumah sakit
berlangsung senin, 14 oktober 2024, sidang diketuai majelis hakim, agus hamza , sh, mh.
dalam perkara ini diduga menyebabkan kerugian negara dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mencapai rp4,8 miliar lebih.
ini setelah di hitung oleh tim auditor kejati bengkulu, rinciannya tahun 2016 kn  mencapai rp892,6 juta lebih. 
tahun 2017 rp901.1 juta lebih, tahun 2018 rp1,1 miliar lebih, tahun 2019 rp1,3 miliar lebih, tahun 2020 rp198.6 juta lebih dan tahun 2021 sebesar rp285.6 juta lebih.
dengan total kn selama enam tahun tersebut sebesar rp4.841.952.577. 
baca juga:sejak januari hingga september 2024 tercatat 1.240 korban laka lantas di bengkulu, 170 korban meninggal dunia
baca juga:penyidikan kasus tol butuh waktu pendalaman, kasidik: agar tidak melebar dan cepat selesai 
modus yang dilakukan tersangka, melakukan belanja yang tidak dilaksanakan (fiktif), belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran, mark up dan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti spj.
sesi pertama, saksi serly menjelaskan metode perhitungan kerugian negara.
"metode yang kami lakukan terbilang sama yaitu kami memeriksa seluruh objek yang diduga terdapat tindakan korupsi," ungkap serly.
ia menyebut, memang ditemukan ada tindakan mark up anggaran sebesar 3,5 persen, spj fiktif, bahkan ada juga dana sudah terserap namun spj tidak ada.
"benar pada perkara ini ada spj yang di buat namun tidak ada fisik, dan juga kami mendapatkan bahwa ada pemberlakukan kenaikan anggaran sehingga tidak sesuai dengan sebenarnya," terang serly.
baca juga:mulai besok, 10 pelanggaran ini akan ditilang satlantas polres seluma
baca juga:sejak januari 2024, tercatat 753 kasus laka lantas dengan kerugian capai rp2 miliar di provinsi bengkulu
sesi selanjutnya dilanjutkan dr. elektison somi, sh, mhum. ia memberikan keterangan terkait penghitungan kerugian negara tidak semua bisa menyimpulkan.
elektison mengatakan lembaga yang sudah ditunjuk untuk melakukan penghitungan kerugian negara hanya badan pemeriksa keuangan (bpk) dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp). 
“sebab mereka (bpk dan bpkp, red) sudah diatur dalam undang-undang yang sah di negara ini,’ ungkap elektison.
menurut elektison hanya bpk dan bpkp yang bisa mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara.
“jika ada lembaga yang yang ingin menyimpulkan hitungan kerugian negara intinya harus diatur pada peraturan yang jelas jika tidak, itu tidak bisa,” terang elektison usai sidang berlangsung.
baca juga:kebut pemberkasan jilid ii dan iii, dugaan korupsi kur bri unit tes ditarget sidang awal 2025
baca juga:bobol rumah dengan kunci palsu, warga kota bengkulu diciduk polisi 
selain itu, elektison menyampaikan bahwa unsur perbuatan melawan hukum para terdakwa yang terlibat perkara ini sudah masuk.
“bisa dikatakan unsur perbuatan melanggar hukum itu sudah masuk,” jelas elektison.
sementara itu, kasi pidsus kejari mukomuko agrin nico, sh, mh mengatakan keterangan auditor kejati bengkulu mendukung dakwaan jpu.
“dijelaskan mengenai sistem penghitungan dan ahli mengatakan pada perkara ini ada tindakan melanggar hukum yang memang berdampak dari kerugian negara di dalamnya,” ungkap agrin.
disinggung mengenai keterangan saksi elektison, jpu menyebut saksi menerangkan mengenai unsur, sehingga keterangan saksi mendukung dakwaan.
 “ya kalau ahli hukum administrasi negara dan keuangan tadi juga membantu ya,” pungkas agrin.
terpisah, penasihat hukum (ph) ketujuh terdakwa, hotma t sihombing mengatakan bahwa ahli yang dihadirkan kejari belum jelas muatan yang disampaikannya  sebeb dia membaca secara garis besar.
“kalau ahli tadi kami tidak terlalu ya sebab ahli menjelaskan hanya garis besar saja, dia tidak menjurus pada terdakwa, masih umumlah,” jelas hotma.
namun hotma menyebut berdasarkan keterangan ahli hukum administrasi negara dan keuangan yang dihadirkan bahwa tim auditor internal kejati bengkulu tidak berwenang menyimpulkan kerugian negara.
“tadi sama-sama kita lihat bahwa dirinya (saksi elektison, red) menegaskan bahwa perhitungan kerugian negara itu hanya dilakukan oleh bpk dan bpkp jadi tidak dibenarkan melakukan perhitungan,’ tutup hotma.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 15 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan