TAPD Akan Pastikan Alokasi Penerima DAK, Gelar Rapat Internal Bahas RAPBD Rejang Lebong 2025

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 17 Oct 2024 - 21:27

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rejang Lebong, Yusran Fauzi, ST.-foto: arie/koranrb.id-

tapd akan pastikan alokasi penerima dak, gelar rapat internal bahas rapbd rejang lebong 2025                            curup, koranrb.id - dalam waktu dekat, tim anggaran pemerintah daerah (tapd) kabupaten rejang lebong akan menggelar rapat internal penting terkait dengan penganggaran tahun 2025. 
fokus utama dari pertemuan ini adalah pembahasan mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) 2025, mencakup alokasi penerimaan dana alokasi khusus (dak) serta dana lain yang bersumber dari transfer ke daerah dan dana desa (tkdd). 
sekretaris daerah (sekda) kabupaten rejang lebong, yusran fauzi, st, mengungkapkan pembahasan ini akan menjadi langkah awal sebelum usulan rapbd diserahkan ke badan anggaran (banggar) untuk proses lebih lanjut. 
ia menjelaskan bahwa rapat internal tapd ini merupakan tahap awal dalam proses penyusunan rapbd 2025 yang sangat krusial untuk memastikan anggaran yang diusulkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 
“tapd, yang terdiri dari berbagai unsur pemerintahan daerah, bertanggung jawab untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan sumber pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan di tahun 2025. sebelum kami sampai ke banggar, terlebih dahulu akan kami bahas melalui internal tapd terkait dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) 2025, termasuk juga dak,” ungkapnya.
baca juga:soal honorer politik praktis, pengamat: bawaslu jangan kaku menafsirkan regulasi
baca juga:pengerukan alur pelabuhan bahas perusahaan yang miliki izin
pengalokasian dak menjadi salah satu fokus utama karena dana ini bersifat khusus dan memiliki ketentuan serta peruntukan tertentu dari pemerintah pusat. dak sendiri merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan tertentu yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. 
“dana ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah, terutama dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. oleh karena itu, pembahasan terkait dak memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (opd) di kabupaten rejang lebong yang berhak menerima dana ini dapat mengelolanya dengan efektif,” beber sekda.
selain membahas dak, sambung sekda, tapd juga akan mengkaji tkdd yang sudah dikonfirmasi telah diterima oleh pemkab rejang lebong. namun, rinciannya belum sepenuhnya diketahui. yusran menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait jumlah pasti tkdd yang diterima. 
“terkait dengan rinciannya berapa, itulah yang belum diketahui pasti, sehingga perlu dilakukan pembahasan,” ujarnya.
tkdd sendiri mencakup berbagai dana transfer dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas desentralisasi oleh pemerintah daerah. tkdd terdiri dari dana alokasi umum (dau), dana alokasi khusus (dak), dana insentif daerah (did), dana bagi hasil (dbh), serta dana desa. 
baca juga:antara pilih menteri atau tetap ketua dpd ri, sultan isyaratkan ini
baca juga:4 pimpinan dewan provinsi diusulkan ke kemendagri ri, 3 kabupaten belum
“dana-dana ini sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan di tingkat daerah, khususnya di rejang lebong yang memiliki berbagai prioritas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” bebernya.
lebih lanjut sekda mengatakan, rapat tapd ini bertujuan untuk mendetailkan pembagian dana dari tkdd ke setiap opd dan desa. 
namun, tantangan muncul ketika beberapa opd yang sebelumnya menerima alokasi dana, tiba-tiba tidak mendapatkannya lagi pada tahun 2025. hal ini mendorong sekda yusran untuk mencari tahu penyebab perubahan alokasi ini. 
“ada beberapa opd yang tadinya dapat, kemudian tahun 2025 tidak dapat. makanya itu juga yang ingin saya cari tahu dari opd-opd itu mengapa bisa demikian, apa yang menjadi faktor penyebabnya,” jelas sekda.
sekda juga menjelaskan bahwa pembahasan rapbd 2025 hingga saat ini masih mengacu pada apbd 2024 sebagai pedoman. artinya, tapd menggunakan data dan alokasi anggaran dari tahun 2024 sebagai dasar sementara untuk menyusun anggaran tahun 2025, sebelum rincian tkdd dan dak sepenuhnya diterima dan diintegrasikan. 
hal ini ditegaskannya, lazim dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan program-program pembangunan dan pelayanan publik. 
namun, setelah rinciannya turun, sekda menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan tepat guna. 
"kami masih berpedoman pada apbd tahun 2024. tetapi setelah tkdd ini turun, baru akan kita ketahui berapa rinciannya. meskipun demikian, kita tetap harus siap menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, baik dari sisi alokasi dak maupun tkdd,” paparnya.
ditambahkannya, rapat tapd ini nantinya tidak hanya penting bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat di kabupaten rejang lebong. setiap keputusan yang diambil dalam rapat ini akan mempengaruhi berbagai sektor pembangunan di tahun 2025. dana yang dialokasikan melalui dak dan tkdd akan mendanai program-program strategis di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
oleh karena itu, penting bagi tapd untuk memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan secara adil dan efisien.
“beberapa opd mungkin mengalami pengurangan atau bahkan kehilangan alokasi dana dak, yang akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan program-program yang direncanakan. dalam hal ini, tapd perlu melakukan evaluasi yang cermat terhadap kinerja opd dan mencari solusi untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” urai sekda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 18 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan