10 OPD Harus Kembalikan TGR Deadline 31 Desember 2024, Adanya TGR Karena Ini!

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 17 Oct 2024 - 22:49

Pj Sekda Bengkulu Tengah, Hendri Donal--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

10 opd harus kembalikan tgr deadline 31 desember 2024, adanya tgr karena ini!                             benteng,koranrb.id - penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) bengkulu tengah, drs. hendri donal, sh, mh menggelar rapat bersama inspektorat daerah bengkulu tengah dan beberapa organisasi perangkat daerah (opd) di bengkulu tengah, kamis, 17 oktober 2024. 
rapat membahas laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan provinsi bengkulu terkait adanya temuan ganti rugi (tgr) di beberapa opd di lingkungan pemkab bengkulu tengah. 
hendri donal menegaskan dalam rapat, meminta kepada inspektorat untuk mengumpulkan semua kepala opd dan diminta untuk segera kembalikan tgr sesuai dengan yang disampaikan bpk beberapa waktu lalu. tgr sudah harus selesai paling lambat atau deadline 31 desember 2024. 
baca juga:445 peserta prioritas daftar pppk, bidan pendidik kurang 2 peserta 
baca juga:disdikbud serahkan kasus pip ke aph, ini penjelasan kejari bengkulu selatan 
 “kami meminta kepada opd yang memiliki tgr untuk segera menyelesaikannya. jadi semua uang tgr tersebut harus dikembalikan kasda bengkulu tengah sebelum tahun 2024 berakhir,” tegasnya. 
berdasarkan data, ada 10 opd lagi yang hingga saat ini belum menyelesaikan tgr. 10 opd tersebut terdiri dari sekretariat dewan, sekretariat pemkab bengkulu tengah, dinas pemadam kebakaran, dinas pertanian, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dan beberapa opd lainnya. 
“ada 10 opd yang ada tgr dan kami meminta untuk segera diselesaikan. terkait nominalnya saya belum mengetahui secara pasti, namun kami berharap semua tgr bisa segera diselesaikan,” sampai hendri donal.
terkait adanya tgr yang menjadi tanggung jawab pejabat yang sudah pensiun, maka kepala opd sekarang didampingi inspektorat untuk melakukan penagihan langsung ke mantan pejabat terkait. 
baca juga:pejabat kepahiang tandatangani pakta integritas anti korupsi, wujudkan pemerintahan yang bersih
baca juga:catat! ini jadwal lengkap tes skd cpns bengkulu tengah
bagaimana pun terjadinya tgr tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang menggunakan anggaran saat itu.
begitu juga tgr para anggota dprd bengkulu tengah periode 2019-2024 yang saat ini menjadi mantan anggota dewan. tgr tetap menjadi tanggung jawab anggota dprd bengkulu tengah tersebut, dan harus diselesaikan. sekwan harus melakukan penagihan.
“pada intinya semua yang memiliki tgr harus diselesaikan oleh orang yang bersangkutan. saya juga akan meminta progres pengembalian tgr,” sampainya. 
untuk diketahui, berdasarkan rilis bpk ri perwakilan provinsi bengkulu beberapa waktu lalu, meskipun pemkab bengkulu tengah berhasil mendapatkan wtp, namun pemkab bengkulu tengah tak serta merta bebas dari catatan dari bpk. 
bpk masih menemukan permasalahan terkait sistem pengendalian intern (spi) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain, pengelolaan pendapatan asli daerah (pad) belum sepenuhnya memadai.  
belanja barang dan jasa atas honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat kegiatan serta honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia yang tidak sesuai ketentuan
juga belanja perjalanan dinas di 8 satuan kerja pemerintah daerah (skpd) tidak sesuai ketentuan.
kemudian, belanja modal gedung dan bangunan pada dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) secara swakelola tidak sesuai ketentuan.
pengelolaan kas di lingkungan pemkab bengkulu tengah belum tertib. kemudian penatausahaan aset tetap tanah pemkab bengkulu tengah juga belum tertib.
pasal 20 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. 
baca juga:pidsus kejari beri sinyal usut tgr sekretariat dprd 
baca juga:aparat penegak hukum bisa bertindak usut tgr rp11,4 miliar di sekretariat dprd kepahiang
pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada bpk tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. 
jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada bpk selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah lhp diterima.
bpk berharap lhp ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan apbd.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 18 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan