PAD Terancam Tak Capai Target, PBB dan BPHTB Terendah

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 21 Oct 2024 - 23:00

PAD RENDAH: Pjs Bupati saat memimpin rakor terkait masih rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah, Senin, 21 Oktober 2024. SANDI/RB--

Ia juga memastikan jika rapat terkait dengan pajak daerah tersebut tidak hanya akan dilakukan kemarin.

Namun dalam dua pekan ke depan ia akan kembali melakukan rakor terkait dengan pajak tersebut.

“Kita akan evaluasi kembali dalam dua tiga pekan kedepan, apa yang sudah dilakukan dan apakah terjadi peningkatan pendapatan asli daerah,” terangnya.

Ia menegaskan jika pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana untuk pembangunan Bengkulu Utara.

Sehingga minimnya pendapatan sektor pajak dan retribusi tersebut juga menghambat pembangunan daerah.

“Maka harus ada percepatan dan inovasi agar pendapatan daerah bisa maksimal terkumpul,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Bengkulu Utara, Markisman menerangkan jika Bapenda sudah mengirimkan surat penagihan pajak ka desa-desa.

Sehingga ia meminta Camat ikut membantu mengontrol pelaksanaan penagihan tersebut.

“Dari data pembayaran pajak, tidak sedikit desa-desa yang sama sekali belum membayar PBB atau Nol. Maka hal ini ita nilai desa-desa tidak melakukan penagihan,” tegasnya.

pad terancam tak capai target, pbb dan bphtb terendah                            koranrb.id – kemarin, 21 oktober 2024 pemda bengkulu utara mengumpulkan seluruh camat dan kepala dinas.
hal in terkait dengan capaian pendapatan asli daerah yang masih jauh dari target. 
hingga saat ini pendapatan asli daerah sektor pajak yang menjadi tanggungjawab bapenda yang sudah masuk ke kas daerah rp14,3 miliar atau sekitar 5,2 persen. 
sedangkan target yang ditetapkan dari awal tahun untuk pendapatan asli daerah sebesar rp27 miliar atau masih kurang dari target rp12,6 miliar.
dari pemaparan kepala badan pendapatan daerah, capaian terandah ada pada sektor pajak bumi dan bangunan (pbb) yang baru tercapai rp543 juta dari target rp3,1 miliar atau baru tercapai 17,3 persen. 
baca juga:optimis harga tbs di bengkulu utara bisa di atas rp3.000/kg
baca juga:jaga ketahanan pangan, kodim 0423 bengkulu utara buat kolam ikan pakan mandiri
sedangkan untuk pajak bea peralihan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) juga jauh dari target.
pendapatan yang sudah masuk ke kas daerah saat ini rp798 juta sedangkan target rp6 miliar atau baru 13,3 persen.
pjs bupati bengkulu utara, dr. drs. andi muhammad yusuf, m.si meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah terutama yang terkait dengan retribusi untuk melakukan percepatan pengumpulan pajak.
termasuk seluruh camat juga dilibatkan dalam penagihan pbb ke desa-desa. 
“saya minta ada percepatan, melakukan inovasi, sehingga ada percepatan pengumumpulan pajak, termasuk pbb. apalagi desa-desa yang masih nol,” terangnya. 
baca juga:kajari bengkulu utara cek langsung proyek strategis daerah pembangunan gor 
baca juga:3 bulan berkeliaran di pemukiman, 3 ekor sapi, anjing dan ayam warga mati dimangsa harimau
ia juga memastikan jika rapat terkait dengan pajak daerah tersebut tidak hanya akan dilakukan kemarin. 
namun dalam dua pekan ke depan ia akan kembali melakukan rakor terkait dengan pajak tersebut. 
“kita akan evaluasi kembali dalam dua tiga pekan kedepan, apa yang sudah dilakukan dan apakah terjadi peningkatan pendapatan asli daerah,” terangnya.
ia menegaskan jika pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana untuk pembangunan bengkulu utara.  
sehingga minimnya pendapatan sektor pajak dan retribusi tersebut juga menghambat pembangunan daerah. 
“maka harus ada percepatan dan inovasi agar pendapatan daerah bisa maksimal terkumpul,” terangnya. 
baca juga:dukcapil siapkan 13 ribu blanko e-ktp proritaskan pemilih pemula 
baca juga:harimau makin mengancam warga, masuk pemukiman masyarakat di sore hari 
sementara itu, kepala bapenda bengkulu utara, markisman menerangkan jika bapenda sudah mengirimkan surat penagihan pajak ka desa-desa. 
sehingga ia meminta camat ikut membantu mengontrol pelaksanaan penagihan tersebut.
“dari data pembayaran pajak, tidak sedikit desa-desa yang sama sekali belum membayar pbb atau nol. maka hal ini ita nilai desa-desa tidak melakukan penagihan,” tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 22 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan