KN Capai Rp2,3 Miliar, 1 Tersangka Korupsi Rehabilitasi Puskeswan Benteng Belum Menyicil, Ini Alasannya

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 21 Oct 2024 - 23:18

JAGA : Kedua tersangka kasus korupsi Puskeswan sedang menghadap tembok nampak dijaga personel Polisi. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Kerugian Negara (KN) Rp2,3 miliar yang timbul dari dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan fisik rehabilitasi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) tahun anggaran 2022 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), sebesar Rp489 juta sudah dikembalikan dari sebagian tersangka.

Ada 10 tersangka yang terseret, 4 PNS yakni ES (58), WGT (42), EPP (53), MMH (46), dan enam pihak swasta yaitu DRM (59), JW (52), DS (34), KRN (67), NS (50) dan RA (36).

Kemudian, ada pengakuan dari salah satu tersangka yakni ES (58) yang merupakan mantan Kepala Dinas Pertanian Benteng melalui Kuasa Hukum-nya, bahwa hingga kemarin, 21 Oktober 2024 belum mengembalikan KN.

Dijelaskan Kuasa Hukum ES, Endah Rahayu Ningsih, SH bahwa alasan kliennya belum menyicil KN lantaran belum jelas nilai KN yang timbul dari dugaan perbuatan kliennya.

“Masalah kerugian negara kami memang belum mengembalikan. Namun jika KN di perkara ini sudah jelas berapa yang menjurus pada klien kami maka kami akan kembalikan,” jelas Endah.

Endah juga menyinggung soal langkah hukum yang diambil ketika dilakukan penahanan terhadap kliennya, yaitu terkait permohonan penangguhan penahan.

“Kita pernah meminta penangguhan penahanan, namun hingga saat ini belum ada balasan diterima atau tidak penangguhan penahanan klien kami itu,” tutup Endah.

Sehingga, penahanan penyidik terhadap kliennya saat ini sangat disayangkan menurut Endah.

“Kami sangat menyayangkan kenapa klien kami ditahan, kalau alasanya kilen kami adalah pengguna anggaran dan ketakuatan menghilangkan barang bukti, kami menggaransi itu,” ungkap.

Endah menambahkan bahwa, seharusnya dalam proses penanganan kasus ini tidak tebang pilih, dalam menangkap serta menahan tersangka.

kn capai rp2,3 miliar, 1 tersangka korupsi rehabilitasi puskeswan benteng belum menyicil, ini alasannya                            koranrb.id – kerugian negara (kn) rp2,3 miliar yang timbul dari dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan fisik rehabilitasi pusat kesehatan hewan (puskeswan) tahun anggaran 2022 pada dinas pertanian kabupaten bengkulu tengah (benteng), sebesar rp489 juta sudah dikembalikan dari sebagian tersangka.
ada 10 tersangka yang terseret, 4 pns yakni es (58), wgt (42), epp (53), mmh (46), dan enam pihak swasta yaitu drm (59), jw (52), ds (34), krn (67), ns (50) dan ra (36).
kemudian, ada pengakuan dari salah satu tersangka yakni es (58) yang merupakan mantan kepala dinas pertanian benteng melalui kuasa hukum-nya, bahwa hingga kemarin, 21 oktober 2024 belum mengembalikan kn.
dijelaskan kuasa hukum es, endah rahayu ningsih, sh bahwa alasan kliennya belum menyicil kn lantaran belum jelas nilai kn yang timbul dari dugaan perbuatan kliennya.
baca juga:laka lantas lintas barat desa tanggo raso, pengendara motor luka berat, sopir dan karnet diamankan polisi 
baca juga:7 terdakwa korupsi rsud mukomuko dituntut hari ini, jpu kejari mukomuko pertimbangkan hal ini
“masalah kerugian negara kami memang belum mengembalikan. namun jika kn di perkara ini sudah jelas berapa yang menjurus pada klien kami maka kami akan kembalikan,” jelas endah.
endah juga menyinggung soal langkah hukum yang diambil ketika dilakukan penahanan terhadap kliennya, yaitu terkait permohonan penangguhan penahan.
“kita pernah meminta penangguhan penahanan, namun hingga saat ini belum ada balasan diterima atau tidak penangguhan penahanan klien kami itu,” tutup endah.
sehingga, penahanan penyidik terhadap kliennya saat ini sangat disayangkan menurut endah.  
baca juga:jaksa pelajari berkas tersangka korupsi rehabilitasi puskeswan benteng
baca juga:40 hari perpanjangan kedua tersangka korupsi dd-add puguk pedaro
 “kami sangat menyayangkan kenapa klien kami ditahan, kalau alasanya kilen kami adalah pengguna anggaran dan ketakuatan menghilangkan barang bukti, kami menggaransi  itu,” ungkap.
endah menambahkan bahwa, seharusnya dalam proses penanganan kasus ini tidak tebang pilih, dalam menangkap serta menahan tersangka.
“setahu saya selama proses hukum klien saya kooperatif kenapa masih ditahan juga, okelah kalau klien kita ditahan tapi untuk 8 tersangka seharusnya ditahan juga, inikan kasus bersama-sama menikmati,” pungkas endah.
sebagai informasi, alasan kenapa hanya dua tersangka yang ditahan penyidik, sebab kedua tersangka ini adalah sebagai kuasa pengguna anggaran serta diduga sebagai aktor utama.
baca juga:jaksa telaah alasan tersangka djasran harhap ajukan penangguhan penahanan atas kasus tukar guling lahan 
baca juga:371 laka lantas didominasi libatkan pelajar di kota bengkulu, knalpot brong banyak terjaring di mukomuko 
diberitakan sebelumnya untuk kn rp489.995.000 yang telah dikembalikan sebagian tersangka dibenarkan dirreskrimsus polda bengkulu, kombes pol i wayan riko setiawan, sik.
ia mengatakan pengerjaan proyek rehabilitasi puskeswan dinas pertanian benteng menelan anggaran rp4 miliar dengan tujuh proyek banguan.
atas anggaran tersebut 10 tersangka merugikan negara sebesar rp2,3 miliar dan saat ini kerugian tersebut sudah kembali sebagian.
“untuk kerugian negara itu rp2,3 miliar dari anggaran keseluruhan rp4 miliar. dan para tersangka sudah mengembalikan sebagian,” ungkap dirreskrimsus.
“dan itu dari beberapa tersangka yang mengembalikan. sebagian  da juga yang full,” sambung dirreskrimsus.
baca juga:tersangka kasus korupsi rehabilitasi puskeswan benteng kembaikan kerugian negara rp489 juta
baca juga:2 warga bingin kuning lebong ditangkap beserta 8 paket sabu dan ganja 
ia menambahkan pada kasus ini para tersangka merugikan negara dengan beberapa modus salah satunya pengurangan volume bangunan.
sehingga dana yang dikeluarkan untuk proyek ini terpotong, itulah membuat negara merugi.
“untuk modus mereka (10 tersangka, red) meliputi kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi (spek), pengurangan mutu bangunan, hingga adanya kelebihan bayar yang tidak sesuai kontrak awal, sehingga anggaran terserap pada tersangka,” jelas i wayan.
kemudian penyidik sudah memeriksa 20 orang kontraktor pelaksana, dua orang konsultas pengawas, lima orang panitia lelang.
kemudian dua orang pejabat pengadaan, dua orang konsultan perencanaan serta para tersangka tentunya.
tidak lupa juga memanggil ahli hukum pidana dari universitas prof. dr.  hazairin, ahli keuangan daerah dari kementerian dalam negeri, pengadaan barang dan jasa dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp) republik indonesa.
serta ahli kontruksi bangunan fisik dari persatuan insinyur indonesia provinsi bengkulu serta auditor darai bpkp perwakilan provinsi bengkulu.
 “kalau ahli lima. kalau di luar itu 42 termasuk tersangka,” tutup i wayan.
di sisi lain, berkas perkara 10 tersangka sudah dikirim ke kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu.
hal ini juga dibenarkan dirreskrimsus polda bengkulu, kombes pol i wayan riko setiawan, sik melalui kasubdit tipikor, kompol muhammad syahir fuad rangkuti sik.
ia mengatakan, proses hukum terhadap 10 tersangka yakni es (58) pns, wgt (42) pns, epp (53) pns, mmh (46) pns, untuk pihak swasta itu ada drm (59), jw (52), ds (34), krn (67), ns (50), ra (36) saat ini sedang pemberkasan.
sebelum nantinya disidang, berkas perkara 10 tersangka diteliti dahulu oleh jaksa kejati bengkulu dan saat ini penyidik subdit tipikor ditreskrimsus polda bengkulu menunggu pentunjuk dari jaksa.
“penyidikan sudah dilakukan dan tersangka sudah ada juga saat ini tahap pendalaman untuk lebih lanjut. saat ini berkas sudah dikirimkan ke jpu (jaksa penuntut umum, red), kami masih menunggu petunjuk dari jaksa,” ungkap fuad pada rb melalui sambungan telepon pada 20 oktober 2024.
terpisah, kasidik pidsus kejati bengkulu, danang prasetyo, sh, mh, mengatakan berkas 10 tersangka sudah masuk, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan kelengkapan dan juga pemeriksaan tersebut akan dilihat segi materil dan formilnya.
“sekarang masih diperiksa terkait berkasnya baik itu secara formil maupun materil kalau ada yang kurang nanti kita akan komunikasikan lagi, kalau sudah lengkap akan naik ke tahap selanjutnya,” ungkap danang.
“untuk saat ini masih pendalaman, besok (hari ini, red) akan diinfokan sudah sejauh mana prosesnya,” ungkap danang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 22 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan