Ingin Terlibat Kampanye Pilkada, Anggota DPRD Wajib Cuti Kerja

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 23 Oct 2024 - 23:41

Gedung DPRD Rejang Lebong --arie/rb

ingin terlibat kampanye pilkada, anggota dprd wajib cuti kerja                            koranrb.id - ini patut menjadi perhatian serius bagi seluruh anggota dprd kabupaten rejang lebong, yang terlibat dalam kampanye pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten rejang lebong tahun 2024.
anggota dprd wajib mengurus izin kampanye berupa masa cuti untuk jam kerja ketika ingin terlibat melakukan kampanye pilkada.
hal ini diatur dalam pasal 53 peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
untuk itu, badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten rejang lebong secara tegas mengingatkan seluruh anggota dprd kabupaten rejang lebong untuk mematuhi aturan ini agar menjaga profesionalitas dan integritas mereka selama kampanye.
baca juga:pemberdayaan masyarakat dalam kepemilikan jamban sehat di desa rindu hati 
baca juga:pimpin dprd bengkulu selatan, ini komitmen ketua dan wakil ketua 
komisioner bawaslu kabupaten rejang lebong, muhammad al-abror menjelaskan, dalam pasal 53 ayat 1 pkpu 13 tahun 2024, disebutkan bahwa pejabat negara, termasuk gubernur, bupati, walikota, serta pejabat daerah lainnya, dapat ikut serta dalam kampanye dengan syarat mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
anggota dprd sebagai pejabat daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 148 ayat 2 pp 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, juga termasuk dalam kategori ini.
“hal ini berarti, ketika seorang anggota dprd ingin ikut serta dalam kampanye untuk mendukung pasangan calon dalam pilkada, mereka harus terlebih dahulu mengurus surat izin. pengajuan izin ini penting untuk memastikan bahwa keterlibatan mereka dalam kampanye tidak mengganggu tugas utama mereka sebagai wakil rakyat dan untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang terjadi,” terang abror.
salah satu poin penting yang juga diatur dalam pkpu 13 tahun 2024 adalah larangan bagi pejabat negara untuk menggunakan fasilitas jabatannya selama kampanye, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara.
baca juga:kejar pembahasan apbd 2025, akd direncanakan gunakan tatib lama, sumardi: jika tidak ada larangan 
baca juga:pengerukan alur pelabuhan, bpkp dilibatkan tahap pertama
fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, kantor, dan sumber daya lainnya yang dimiliki pejabat, adalah milik publik dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu.
“aturan ini berlaku untuk semua pejabat negara, termasuk anggota dprd. jika mereka ingin berkampanye, mereka harus menjalani cuti di luar tanggungan negara, yang berarti mereka tidak dapat menggunakan fasilitas negara selama cuti tersebut,” tegasnya.
abror mengungkapkan, bawaslu rejang lebong secara tegas mengawasi pelaksanaan aturan ini. 
ia juga menyatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh anggota dprd yang berkampanye sudah mengurus izin sesuai ketentuan. 
jika ditemukan ada anggota dprd yang berkampanye tanpa izin, bawaslu, melalui jajaran pengawas kecamatan (panwascam) dan pengawas desa dan kelurahan (pkd), berhak menghentikan kampanye tersebut.
baca juga: antrean capai puluhan, awal november 21 rumah dibedah di bengkulu utara
baca juga:ojk tingkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah bagi santri 
“mengapa izin kampanye penting? pertama, izin kampanye memastikan bahwa anggota dprd yang terlibat dalam kampanye tetap mematuhi hukum dan tidak menyalahi tugas serta tanggung jawab mereka sebagai pejabat publik. sebagai anggota legislatif, tugas utama mereka adalah mewakili kepentingan masyarakat, dan kampanye politik dapat mengalihkan fokus mereka dari tugas tersebut,” ujarnya.
kedua, dengan mengajukan izin kampanye, mereka juga menjalani proses cuti di luar tanggungan negara. hal ini berarti mereka sementara melepaskan hak untuk menggunakan fasilitas negara yang biasa mereka akses dalam menjalankan tugasnya. ini penting untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik pribadi.
selain itu, izin kampanye juga bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan demokrasi yang adil. dengan adanya aturan yang ketat, semua pihak yang terlibat dalam kampanye harus berada dalam posisi yang setara.
 tidak ada yang boleh menggunakan fasilitas atau jabatan mereka untuk memberikan keuntungan yang tidak adil bagi pasangan calon yang mereka dukung.
baca juga:ojk tingkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah bagi santri 
baca juga: 856 ton beras siap di gudang bulog hingga akhir tahun 
“dengan mengurus izin kampanye, anggota dprd menunjukkan komitmen mereka untuk menjalankan proses politik secara adil dan transparan. ini juga membantu mengurangi potensi konflik kepentingan, di mana jabatan publik digunakan untuk mempengaruhi hasil politik,” terang abror.
selain aturan mengenai izin kampanye untuk pejabat daerah, bawaslu juga menekankan pentingnya pasangan calon untuk mendaftarkan tim kampanye mereka secara resmi ke kpu, dengan tembusan ke bawaslu dan polres. 
hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 3 dan 4, serta pasal 12 ayat 4 dan 5 pkpu 13 tahun 2024. 
tim kampanye, simpatisan, dan pihak-pihak lain yang ingin terlibat dalam kampanye harus terdaftar secara resmi.
baca juga:pemkab seluma siapkan tim kaji putusan terhadap kades kemang manis
baca juga:ratusan rumah terdampak bencana erosi, siap-siap perkim rencanakan relokasi
jika tidak, mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kampanye.
“dengan adanya aturan ini, proses kampanye menjadi lebih terstruktur dan terkontrol, sehingga setiap pihak yang terlibat dapat dipertanggungjawabkan. ini juga memudahkan pengawasan oleh bawaslu untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan kampanye yang terjadi,” pungkas abror.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 24 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan