Polres Warning Admin Grup Media Sosial, Waspada Terhadap Kampanye Hitam Menjelang Pilkada 2024

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 29 Oct 2024 - 23:08

AKP. Sinar Simanjuntak saat memberikan keterangan pers kepada awak media beberapa waktu lalu.--arie/rb

Ia juga menegaskan, admin grup media sosial memiliki tanggung jawab hukum terhadap konten yang ada di dalam grup yang mereka kelola.

Mereka berperan sebagai pengawas untuk memastikan diskusi di grup tetap dalam batas wajar dan tidak melanggar hukum.

Apabila admin menemukan konten yang melanggar aturan, seperti kampanye hitam atau isu SARA, mereka diharapkan segera menghapusnya dan melarang pengguna yang bersangkutan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

“Jika admin melakukan pembiaran terhadap konten-konten yang bersifat provokatif atau mengandung ujaran kebencian, hal ini bisa dianggap sebagai tindakan pembiaran atas tindak pidana. Oleh sebab itu, AKP Sinar menegaskan bahwa admin dapat dijerat pasal pidana terkait penyebaran berita hoaks atau ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” tambah Simanjuntak.

Untuk mencegah risiko pidana, Simanjuntak meminta admin media sosial agar lebih berhati-hati dalam menerima anggota baru, terutama menjelang Pilkada, agar tidak ada anggota yang bertujuan menyebarkan konten negatif.

Selain itu, admin juga harus terus memantau dan mengawasi setiap postingan di grup sangat penting. Apabila menemukan konten yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, atau kampanye hitam, admin harus segera menghapusnya.

“Admin juga wajib mengingatkan anggota grup untuk menggunakan media sosial dengan bijak, tanpa menyinggung isu-isu SARA atau menyebarkan informasi palsu. Jika menemukan aktivitas mencurigakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, admin disarankan untuk segera melaporkannya kepada pihak kepolisian,” ujarnya.

Lebih lanjut Simanjuntak menambahkan, Polres Rejang Lebong telah menegaskan komitmennya untuk mengawal Pilkada 2024 dengan aman dan kondusif.

AKP Sinar Simanjuntak mengimbau masyarakat agar turut serta menjaga keamanan serta tidak menyebarkan informasi yang merugikan orang lain.

Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan damai, tanpa adanya perpecahan di tengah masyarakat.

polres warning admin grup media sosial, waspada terhadap kampanye hitam menjelang pilkada 2024                            koranrb.id - menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, polres rejang lebong memberikan perhatian serius terhadap aktivitas di media sosial yang berpotensi merusak keamanan dan kerukunan.
kasi humas polres rejang lebong, akp sinar simanjuntak, memberikan peringatan tegas kepada admin grup media sosial seperti facebook dan whatsapp terkait pembiaran postingan berbau kampanye hitam, fitnah, atau isu sara yang dapat dikenai sanksi pidana.
menurut simanjuntak, media sosial menjadi ruang diskusi publik yang luas, namun sering kali digunakan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta atau bahkan merugikan pihak lain. 
ia mengatakan, peran admin grup sangatlah penting dalam memastikan informasi yang beredar di grup tersebut tidak melanggar hukum.
baca juga: lelang proyek penataan danau dendam tak sudah diundur tahun depan
baca juga: 35 tersangka narkotika tangkapan polres kepahiang sepanjang 2024
jika ditemukan ada kampanye hitam, fitnah, atau isu sara yang dibiarkan beredar tanpa tindakan dari admin, maka mereka dapat diproses secara hukum.
"kami berharap para admin dapat lebih selektif dan mengawasi setiap postingan atau percakapan yang terjadi di dalam grup mereka. tindakan hukum dapat diambil jika terbukti adanya pembiaran terhadap konten negatif yang dapat merusak kerukunan masyarakat," ujar simanjuntak.
simanjuntak menegaskan, bahwa kampanye hitam, atau informasi yang disebarluaskan dengan tujuan merugikan lawan politik, memiliki dampak besar pada suasana demokrasi yang sehat. 
hal ini tak hanya merusak reputasi pihak yang menjadi korban, namun juga membentuk opini publik berdasarkan informasi yang tidak benar.
baca juga:bawaslu pastikan kerawanan pilkada mukomuko masih katagori sedang
baca juga:penuhi permintaan warga, rancangan box culvert diubah
 fitnah, kampanye hitam, atau isu sara di media sosial dapat mengakibatkan polarisasi di tengah masyarakat yang pada akhirnya mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
“polres rejang lebong bersama jajaran penegak hukum lainnya akan memantau ketat aktivitas di media sosial, terutama di grup-grup yang berpotensi menimbulkan kericuhan. hal ini dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan proses pilkada 2024,” bebernya.
ia juga menegaskan, admin grup media sosial memiliki tanggung jawab hukum terhadap konten yang ada di dalam grup yang mereka kelola. 
mereka berperan sebagai pengawas untuk memastikan diskusi di grup tetap dalam batas wajar dan tidak melanggar hukum.
baca juga:penuhi permintaan warga, rancangan box culvert diubah
baca juga:pemkab dan ugm jalin kerja sama, mahasiswa ugm laksanakan kkn di kepahiang 
apabila admin menemukan konten yang melanggar aturan, seperti kampanye hitam atau isu sara, mereka diharapkan segera menghapusnya dan melarang pengguna yang bersangkutan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“jika admin melakukan pembiaran terhadap konten-konten yang bersifat provokatif atau mengandung ujaran kebencian, hal ini bisa dianggap sebagai tindakan pembiaran atas tindak pidana. oleh sebab itu, akp sinar menegaskan bahwa admin dapat dijerat pasal pidana terkait penyebaran berita hoaks atau ujaran kebencian yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (uu ite),” tambah simanjuntak.
untuk mencegah risiko pidana, simanjuntak meminta admin media sosial agar lebih berhati-hati dalam menerima anggota baru, terutama menjelang pilkada, agar tidak ada anggota yang bertujuan menyebarkan konten negatif.
 selain itu, admin juga harus terus memantau dan mengawasi setiap postingan di grup sangat penting. apabila menemukan konten yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, atau kampanye hitam, admin harus segera menghapusnya.
baca juga:anggaran tpg tw iii masuk kasda, tinggal tunggu proses pencairan
baca juga:ini jadwal sortir dan lipat surat suara pilkada kepahiang 2024, upah rp159 per lembar
“admin juga wajib mengingatkan anggota grup untuk menggunakan media sosial dengan bijak, tanpa menyinggung isu-isu sara atau menyebarkan informasi palsu. jika menemukan aktivitas mencurigakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, admin disarankan untuk segera melaporkannya kepada pihak kepolisian,” ujarnya.
lebih lanjut simanjuntak menambahkan, polres rejang lebong telah menegaskan komitmennya untuk mengawal pilkada 2024 dengan aman dan kondusif. 
akp sinar simanjuntak mengimbau masyarakat agar turut serta menjaga keamanan serta tidak menyebarkan informasi yang merugikan orang lain. 
semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan damai, tanpa adanya perpecahan di tengah masyarakat.
baca juga:peringati hari jadi humas polri ke-73, 83 personel polres kaur donor darah
baca juga:nasib oknum kades di ujung tanduk, inspektorat proses laporan bpd
“peringatan ini diharapkan dapat menyadarkan para pengguna media sosial untuk bijak dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. dalam era digital, setiap orang memiliki peran penting untuk menjaga keharmonisan sosial, terutama menjelang peristiwa besar seperti pilkada,” demikian simanjuntak.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 30 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan