Program Peta Desa, Dinas PMD Usulkan Rp1 Miliar, Ini Rincian Biaya

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 29 Oct 2024 - 23:08

AKTIVITAS: Tim DPMD Mukomuko tengah mempersiapkan perencanaan pemetaan desa--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

program peta desa, dinas pmd usulkan rp1 miliar, ini rincian biaya                            mukomuko,koranrb.id – setelah batal dilaksanakan oleh bagian administrasi pemerintahan setdakab mukomuko tahun ini, akhirnya pembuat peta desa diserahkan ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) mukomuko. 
kabid pemdes dan kelurahan dinas pmd mukomuko, wagimin mengatakan, untuk kegiatan pembuatan peta batas desa, dinas pmd mukomuko akan mengusulkan anggaran di apbd tahun 2025, sehingga kegiatan tersebut tidak ditunda lagi. 
“kita sudah diberikan amanah membuat peta desa, tentu harus kita jalankan dengan tahap awal pengusulan anggaran terlebih dahulu kurang lebih sekitar rp1 miliar. itu jika disetujui,” kata wagimin.
baca juga: lelang proyek penataan danau dendam tak sudah diundur tahun depan
baca juga: 35 tersangka narkotika tangkapan polres kepahiang sepanjang 2024
dalam pembuatan peta desa, rencananya dinas pmd akan bekerja sama dengan tim topografi daerah militer (topdam) ii sriwijaya. berkaitan rencana kerja sama tersebut, dinas pmd kabupaten mukomuko sudah menerima proposal penawaran pembuatan peta batas desa dari topdam ii sriwijaya. 
namun tetap saja untuk pemetaan batas desa ini kemungkinan akan dilakukan bertahap, sebab, biayanya cukup besar, harus menggunakan satelit.  
"sebenarnya ada 3 pilihan, kalau mau peta desa, biasa itu yang biasa dananya sekitar rp14 juta per desa. kalau mau lebih lengkap, biayanya rp28 juta. ada yang paling lengkap lagi, biayanya rp50 juta per desa. maka dari itu berapa pun yang disetujui usulan kita nanti, akan kita laksanakan,’’ kata wagimin.
wagimin juga menyampaikan progress persiapan pelaksanaan pemetaan desa di tahun 2025. dinas pmd masih menunggu struktur organisasi dan tata kerja (stok) terkait tugas baru yang diterima. 
untuk stok itu diatur melalui peraturan bupati (perbup). sebagai payung hukum untuk m melaksanakan kegiatan tersebut.
baca juga:anggaran tpg tw iii masuk kasda, tinggal tunggu proses pencairan
baca juga:penuhi permintaan warga, rancangan box culvert diubah
"perbup stok baru diajukan ke bagian organisasi kepegawaian (orpeg) setdakab. kalau perbup selesai, lngsung kita ajukan penganggaran untuk program pemetaan batas desa tahun 2025,’’ ungkap wagimin.
dia juga menceritakan, sebelumnya dana untuk pemetaan batas desa sempat dialokasikan di bagian administrasi pemerintahan pada tahun 2024.kegiatan pun hampir dilaksanakan, namun batal dilaksanakan seiring adanya surat dari mendagri dan gubernur bengkulu yang menyatakan kalau pemetaan batas desa jadi tugas dinas pmd. 
sehingga anggaran dikembalikan ke, pelaksanaan pun ditunda tahun ini, dan akan dilaksanakan tahun depan.
"anggaran untuk pemetaan batas desa ini kan pernah ada. makanya pada tahun mendatang kami usahakan mengajukan kembali untuk apbd 2025. tapi kita tunggu perbupnya dulu," sampainya.
baca juga:bawaslu pastikan kerawanan pilkada mukomuko masih katagori sedang
baca juga:140 berkas pelamar pppk tidak memenuhi syarat, ini penjelasannya 
terpisah sekretaris daerah (sekda) mukomuko dr. abdiyanto sh, m.si membenarkan, untuk pemetaaan desa menjadi tanggun jawab dinas pmd mukomuko, baik penganggaran dan pelaksanaannya. 
pemetaan desa ini ditargetkan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025. karena anggaran pemetaan perdesa cukup besar, dan pentingnya dilakukan pemetaan, maka kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap.
“pemetaan desa ini sangat penting kita lakukan sehingga pemdes mengetahui batasan wilayah administrasi masing-masing. namun karena biaya cukup besar kemungkinan beberapa desa dulu yang akan kita lakukan pemetaan, dan dilanjutkan tahun berikutnya,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 30 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan