Tunggakan Pajak Randis Tinggi, Samsat Ingatkan Pejabat

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 29 Oct 2024 - 23:35

WAJIB PAJAK: Beberapa kendaraan dinas milik Pemkab Bengkulu Selatan--

Emron juga menyinggung soal kelengkapan dokumen beberapa randis yang kini sudah tidak lengkap, seperti hilangnya BPKB dan STNK.

Meski demikian, ia memastikan bahwa pihak Samsat siap memfasilitasi pemegang randis yang ingin mengganti dokumen yang hilang tersebut.

"Masalah dokumen ini sebenarnya bisa diatasi, meskipun memerlukan proses. Tapi demi kebaikan bersama, hal ini perlu mendapat perhatian," jelasnya.

Kedepannya Emron berkomitmen untuk terus mendorong penyelesaian tunggakan pajak randis. Jika tidak terselesaikan, ia membuka kemungkinan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kejaksaan.

Pihaknya telah melakukan pembicaraan awal dengan Kajari Bengkulu Selatan, yang siap mendukung penyelesaian tunggakan pajak tersebut.

“Kami masih mengutamakan pendekatan preventif, tapi tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak hukum jika tunggakan ini tidak terselesaikan,” pungkasnya.

Sementara itu pihak sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan belum memberikan keterangan terkait tunggakan pajak kendaraan dinas.

tunggakan pajak randis tinggi, samsat ingatkan pejabat                            kota manna,koranrb.id – tunggakan pajak kendaraan dinas (randis) pemkab bengkulu selatan tercatat masih tinggi. oleh sebab itu, uptd ppd samsat bengkulu selatan berharap tunggakan terebut dapat dilunasi.
tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor di bengkulu selatan bukan hanya di masyarakat umum, mirisnya juga terjadi pada kendaraan dinas pemerintah.
adapun tunggakan pajak randis berdasarkan data uptd samsat bengkulu selatan, per 25 oktober 2024 masih dianggka rp290 juta.
tunggakan pajak kendaraan dinas tersebut dinilai mengkhawatirkan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menagihnya.
baca juga:tersangka penipuan modus pengobatan diringkus polisi, korban kehilangan perhiasan
baca juga:7.709 pelanggaran lalu lintas selama operasi zebra nala 2024, tertinggi kendaraan berknalpot brong
mengingat waktu yang tersisa tahun ini, diperkirakan tunggakan pajak randis belum akan sepenuhnya lunas.
"kami telah melakukan penagihan langsung ke organisasi perangkat daerah terkait, dan berkoordinasi dengan inspektorat, serta meminta bantuan dari pejabat utama di provinsi bengkulu untuk menekan tunggakan tersebut,’’ kata kepala uptd samsat emron ulah, sh.
emron sangat manyayangkan masih adanya tunggakan pajak randis di bengkulu selatan. meskipun telah terjadi penurunan sebesar 55 persen dari total tunggakan awal tahun, jumlah yang tersisa masih terbilang besar.
"seharusnya, kendaraan dinas ini tidak menunggak pajak, apalagi pemerintah telah menganggarkan dana untuk membayar pajak randis ini,” ungkapnya.
bahkan emron kembali menyayangkan sejumlah kendaraan yang menunggak pajak adalah kendaraan penting yang digunakan oleh pejabat tertentu di bengkulu selatan. 
diantaranya kendaraan mewah di sekretariat dprd bengkulu selatan dan pemkab bengkulu selatan serta kendaraan yang disediakan bagi pejabat eselon ii.
“situasi ini tentu tidak mencerminkan kepatuhan yang baik di mata masyarakat. pemerintah seharusnya lebih dulu taat pajak sebelum mengajak masyarakat untuk patuh,” sambungnya.
baca juga:jembatan viral desa simpang kabupaten seluma dipastikan dibangun 2025
baca juga:tiktokers asal bengkulu selatan potong kerbau, bayar nazar karena prabowo-gibran menang pilpres
emron juga menyinggung soal kelengkapan dokumen beberapa randis yang kini sudah tidak lengkap, seperti hilangnya bpkb dan stnk.
meski demikian, ia memastikan bahwa pihak samsat siap memfasilitasi pemegang randis yang ingin mengganti dokumen yang hilang tersebut.
"masalah dokumen ini sebenarnya bisa diatasi, meskipun memerlukan proses. tapi demi kebaikan bersama, hal ini perlu mendapat perhatian," jelasnya.
kedepannya emron berkomitmen untuk terus mendorong penyelesaian tunggakan pajak randis. jika tidak terselesaikan, ia membuka kemungkinan bekerja sama dengan aparat penegak hukum (aph) seperti kejaksaan. 
pihaknya telah melakukan pembicaraan awal dengan kajari bengkulu selatan, yang siap mendukung penyelesaian tunggakan pajak tersebut.
“kami masih mengutamakan pendekatan preventif, tapi tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak hukum jika tunggakan ini tidak terselesaikan,” pungkasnya.
sementara itu pihak sekretariat daerah kabupaten bengkulu selatan belum memberikan keterangan terkait tunggakan pajak kendaraan dinas.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 30 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan