Target APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Disahkan Akhir November

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 31 Oct 2024 - 23:02

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi,--Abdi/RB

target apbd provinsi bengkulu tahun 2025 disahkan akhir november                            koranrb.id – pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2025 ditargetkan dapat diketok paling lambat akhir november 2024 mendatang.
diungkapkan, ketua dprd provinsi bengkulu, drs. sumardi, bahwa seluruh proses pembahasan bisa berjalan sesuai rencana dengan dukungan koordinasi dari berbagai pihak.
"untuk pembahasan apbd 2025, kami menargetkan agar proses ketuk palu bisa dilakukan pada akhir november," sampai sumardi, kamis 31 oktober 2024.
sumardi mengungkapkan, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggelar rapat badan musyawarah (bamus) terlebih dahulu. 
baca juga:35 lokasi di kabupaten mukomuko terintegrasi qris bank bengkulu
baca juga:pemkab rejang lebong denda 1 persen wajib pajak telat bayar pbb-p2 
dalam rapat tersebut nantinya, anggota dprd provinsi bengkulu akan membahas jadwal dan agenda pembahasan apbd 2025 secara terperinci. 
setelah itu, hasil rapat bamus akan menjadi landasan untuk melanjutkan ke tahap paripurna dalam rangka pembukaan sidang ketiga dprd provinsi bengkulu.
"sesudah rapat bamus nanti, barulah kita akan adakan rapat paripurna untuk membuka sidang ketiga," ungkap sumardi.
dengan tenggat waktu yang semakin mendekat, sumardi menekankan pentingnya kolaborasi dan kesiapan dari seluruh anggota dewan, terutama dalam menyikapi berbagai isu krusial yang masih memerlukan perhatian serius. 
baca juga:program dizsco, babe tais kenalkan digitalisasi keuangan ke pelajar di seluma
baca juga:parkir liar dan kios pasar koto jaya akan ditertibkan, kejar target pad
dalam proses pembahasan apbd ini, pihak dprd akan fokus pada alokasi anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat. "kita ingin apbd 2025 ini benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat bengkulu," ungkap sumardi.
sumardi menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas akan menjadi dua prinsip utama dalam proses penyusunan apbd 2025. 
dewan akan secara aktif mengawasi dan memastikan agar anggaran yang disusun dapat dipertanggungjawabkan dan tepat guna.
"dprd memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan anggaran yang disusun memang bermanfaat bagi rakyat," terang sumardi.
baca juga: dprd benteng sudah bentuk akd dan komisi-komisi
baca juga: ribuan obat dan bahan medis senilai rp1.5 miliar dimusnahkan
untuk itu, ia menyebutkan bahwa dprd akan mengadakan sesi diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi masyarakat, akademisi, dan tokoh masyarakat, guna mengakomodasi aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan.
meski target akhir november cukup ketat, sumardi tetap optimistis bahwa seluruh anggota dewan akan bekerja keras untuk memenuhi tenggat waktu tersebut.
sumardi menerangkan, bahwa pengalaman sebelumnya dalam pembahasan apbd memberikan pelajaran berharga bagi dprd untuk lebih efisien dalam menangani isu-isu yang potensial menghambat proses penyusunan anggaran.
"saya yakin akhir november ketuk palu," ujar sumardi.
baca juga:tunggakan pbb rp4.9 miliar, terbesar kota arga makmur 
baca juga:giliran lembaga adat desa desak kades tanjung alam diberhentikan, surati bupati kepahiang
sumardi berharap bahwa apbd 2025 yang nantinya disahkan dapat menjadi anggaran yang benar-benar pro-rakyat, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat bengkulu.
ia mengimbau masyarakat untuk ikut mengawal proses ini agar kebijakan anggaran yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata.
"kami berharap apbd 2025 ini bisa menjadi langkah positif bagi pembangunan bengkulu," terang sumardi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 1 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan