Pengelolaan Limbah Medis Masih Libatkan Pihak Ketiga, RSHD Kota Bengkulu Berharap Ada Insinerator

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 31 Oct 2024 - 23:21

RSHD: Terlihat bangunan gedung RSHD bagian depan yang berada di Jalan S. Parman pada Kamis, 31 Oktober 2024 siang. RENO/RB--

pengelolaan limbah medis masih libatkan pihak ketiga, rshd kota bengkulu berharap ada insinerator                            koranrb.id – limbah medis di rumah sakit harapan dan doa (rshd) kota bengkulu masih melibatkan pihak ketiga, direktur harapkan adanya pengelolaan sendiri.
direktur rshd kota bengkulu, dr lista cerlyviera, m.m menyampaikan sampai dengan saat ini limbah medis rshd masih diserahkan kepada pihak ketiga untuk dimusnakan di luar kota bengkulu.
“semua limbah medis yang ada di kota bengkulu masih gunakan jasa pihak ketiga semua, untuk dimusnakan di jawa sana, memang dia (pihak ketiga, red) stay di sini tapi dimusnahkannya di luar,” jelas lista.
hal tersebut tentunya dilakukan berdasarkan belum adanya pengelolaan limbah medis atau insinerator yang ada di kota bengkulu, dan atas hal itu  menekankan anggaran lebih banyak ketimbang jika mempunyai pengelolaan sendiri. 
baca juga:optimalkan integrasi layanan primer, dinkes kota bengkulu perkuat faskes
baca juga:aplikasi lalin ternak dimasifkan cegah penularan penyakit ngorok, transaksi harus izin serta bukti vaksin
penggunaan jasa pihak ketiga ini sendiri tentunya didasari dengan memorandum of understanding (mou) yang di mana pihak ketiga ini sendiri harus memiliki linsensi yang terjamin dan diakui oleh kementrian lingkungan hidup republik indonesia (klh ri).
“syaratnya harus memiliki izin yang diakui oleh klh ri,” sampainya.
ia berharap dalam jangka waktu ke depan provinsi bengkulu memiliki insinerator yang secara legal formalnya diakui dan memenuhi syarat, yang mana hal tersebut tentunya mempermudah proses pemusnahaan limbah medis itu sendiri dan sekaligus menghemat anggaran pemusnahaannya.
“ya kita tidak harus jauh-jauh lagi, dan juga menghemat biaya,” jelas lista. 
baca juga:4 november 2024 rapat konsinyering, penetapan pengerukan alur pelabuhan pulau baai 
baca juga:58 gudang distributor diawasi disperindag, 15 belum kantongi perizinan diminta buat tdg lewat oss
diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan insinerator limbah medis di provinsi bengkulu oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu tahun ini akan menggunakan skema single year.
hal ini disampaikan kepala bidang (kabid) pengelolaan sampah, limbah b3, pengendalian pencemaran dlhk provinsi bengkulu, yanmar mahadi.
yanmar menerangkan, pasca adanya titik terang mengenai sewa lahan pelindo bengkulu untuk lokasi insinerator limbah medis nantinya, pembangunan insinerator 2024 masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 menggunakan skema single year, sebagai fasilitas pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (b3).
ia juga menyebutkan bahwa pembangunan insinerator limbah medis dilakukan serentak di 32 provinsi termasuk bengkulu.
baca juga:tingkatkan manfaat kia, dukcapil kota bengkulu gandeng kolam renang panda
baca juga:anggaran pembangunan spam-kobema terserap 92 persen
“berdasarakan update terbaru, pembangunan insinerator akan dimulai pada tahun 2024, itu targetnya,” sampai yanmar melalui via seluler, kamis, 27 juni 2024.
yanmar melanjutkan terkait persetujuan lingkungan sebagai salah satu persyaratan penyediaan fasilitas, wajib dimiliki oleh setiap usaha dan kegiatan sebelum dilakukan pembangunan fasilitas.
sehingga berdasarkan komunikasi antara dlhk provinsi bengkulu dan pelindo membuahkan hasil, yakni pembangunan diarahakan untuk menyewa lahan pada jangka 1 tahun terlebih dahulu.
hal tersebut, agar pembangunan insinerator sampah medis segera mendapat tandatangan dari direktur utama pelindo dan dapat dibangun.
 “kita diarahkan untuk sewa 1 tahun agar mudah mendapat teken direktur pelindo,” terang yanmar.
arahan sewa lahan pelindo selama 1 tahun tersebut tentu berbeda dengan persyaratan yang diberikan kementerian lingkungan hidup (klhk) ri sebelumnya.
klhl meminta minimal lama sewa lahan selama 20 tahun.
menanggapi hal tersebut, yanmar menerangkan sewa lahan minimal 20 tahun tetap akan dilakukan, yakni dengan melakukan perpanjangan kontrak setelah mendapat teken kontrak dengan pelindo untuk 1 tahun sewa.
“kita akan melakukan perpanjangan kontrak untuk sewa, karena untuk 20 tahun apabila diajukan kini maka proses akan panjang. bahkan hingga ke kementerian nantinya,” jelas yanmar.
yanmar menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil koordinasinya dengan berbagai pihak untuk administrasi insinerator limbah medis yang akan dihibahkan kemenlhk ri tersebut, sudah mencapai 80 persen siap dibangun.
“berdasarkan hasil zoom meeting kita kemaren, kita yakin 80 persen ini akan dibangun,” ujar yanmar.
yanmar mengungkapkan, bahwa apabila insinerator limbah medis ini dapat dibangun segera tentu hal tersebut akan sangat membantu.
dikarenakan sebelumnya limbah medis dari provinsi bengkulu sendiri dikirim ke pulau jawa.
sehingga, keuntungan lainnya dari hasil insenerator limbah medis tersebut akan menyumbang keuntungan serta akan berdampak pada kemandirian bengkulu itu sendiri.
“mudah – mudahan ini segera dibangun, ini sangat bermanfaat. karena kita selalu kirimkan limbah medis ke pulau jawa,” ujar yanmar.
sekadar informasi, bahwa pemprov bengkulu melalui dlhk provinsi bengkulu untuk pembangunan insinerator limbah medis tersebut menerima persyaratan, yakni lahan yang digunakan harus melalui sistem sewa di pelindo.
sehingga, dlhk tidak berkewajiban membuat analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sendiri. 
melainkan, pihak pemprov bengkulu hanya diperuntukan untuk membuat amdal kawasan. 
dengan catatan, pihaknya akan membuat rencana pengeloalan lingkungan rehabilitas hutan dan lahan (rpl - rhl) rinci.
rpl rhl rinci sendiri merupakan turunan dari amdal kawasan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 1 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan