Dampak Debat Perdana Pilgub: RSMY Bantah Soal Utang Rp90 Miliar dan TPP Nunggak

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 07 Nov 2024 - 21:56

Suasana rapat dengar pendapat Manajemen RSMY dengan pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis 7 November 2024. --Abdi/RB

dampak debat perdana pilgub: rsmy bantah soal utang rp90 miliar dan tpp nunggak                            koranrb.id - usai debat perdana pilgub bengkulu, kebenaran dan fakta sebenarnya kian terungkap.
setelah kepala sma/smk/slb se provinsi bengkulu menyatakan tidak pernah ada penahanan ijazah siswa. 
kini giliran manajemen rumah sakit m yunus (rsmy) menyampaikan bantahan miliki utang hingga rp90 miliar seperti dikatakan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur bengkulu helmi hasan-mian saat debat. 
bantahan itu disampaikan manajemen rsmy kepada pimpinan dan anggota komisi iv dprd provinsi bengkulu, kamis 7 november 2024.  adapun komisi iv diisi politisi partai hanura, partai nasdem, partai pdi perjuangan, partai golkar, pan, partai gerindra, partai demokrat serta pks.
baca juga:terobosan pemda bengkulu utara: terbitkan se lawan judi online dan penyalahgunaan narkoba 
baca juga:elektabilitas kian sulit dikejar, romer 47,6% vs hm 27,3%, dukungan terus meluas 
diungkapkan, direktur rsmy bengkulu dr. ari mukti wibowo bahwa pihaknya tidak pernah berutang sampai rp90 miliar.  namun, yang benar itu pihak rsmy memiliki utang hanya sekitar rp 9 miliar hingga per 31 oktober 2024.
“sisa utang kita sampai 31 oktober 2024 itu hanya rp 9 miliar,” ungkap ari. 
lebih jauh, ari menerangkan, bahwa utang rp 9 miliar itu bukan masuk utang permanen. namun utang berjalan, dari pembelian obat, jasa dan alat kesehatan lainnya. “dikarenakan, sirkulasi perputaran pembelian obat dan lainnya,” lanjut ari.
baca juga:masih ada mobnas dipegang mantan unsur pimpinan dprd kepahiang
baca juga:puluhan rumah warga desa tabarenah terancam longsor masuk sungai mundu
ari juga menjelaskan, bahwa hingga 31 oktober 2024, apabila dihitung dengan keseluruhan utang mencapai rp 20 miliar.
dikarenakan, terdapat rp11 miliar aset obat yang telah dipesan namun belum dibayar.
“jadi ada aset obat yang belum laku itu sekitar rp11 miliar,” jelas ari.
lebih lanjut, ari mengatakan, memang pada sebelumnya rsmy bengkulu memang memilki utang cukup besar yang dituangkan pada hasil audit bulan desember 2023. 
baca juga:debat perdana pilkada lebong, paslon sepakat tingkatkan pembangunan infrastruktur 
baca juga:pencairan susulan tpg triwulan iii tunggu sktp terbit
utang tersebut mencapai angka rp71miliar, kendati demikian proses pembayaran utang yang tidak tetap itu bisa diturunkan secara signifikan. 
sehingga, hingga akhir oktober tahun ini total utang rsmy bengkulu hanya berkisar pada angka rp9 miliar saja.“kami tekankan, putaran utang itu tidak menetap,” terang ari.
tidak hanya memberikan penjelasan terkait utang diatas, ari juga menyoroti terkait, isu utang tambahan penghasilan pegawai (tpp) tenaga kesehatan (nakes).
ia mengatakan, bahwa tpp dibayarkan setiap bulan, sesuai dengan tpp para aparatur sipil negara (asn) pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. 
baca juga:peringatan hgn dan hut pgri setelah pemungutan suara pilkada 
baca juga:bantuan seragam sekolah dan alat tulis gratis kembali diusulkan
“nakes ini sensitif, dan kita selalu bayarkan hak nya itu sesuai dengan jadwalnya,” beber ari.
sementara itu, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu usin abdisyah putra sembiring sh mengatakan, hasil dengar pendapat dengan manajemen rsmy bengkulu, memang utang itu masih tersisa rp9 miliar lagi. “itu jasa pelayanan yang belum dibayarkan,” jelas usin.
usin mengatakan, bahwa sirkulasi di rsmy bengkulu itu, pasien datang ditangani.
tentu, dengan melakukan perawatan, pemberian obat dan lainnya. 
hampir 96 persen, masyarakat berobat menggunakan bpjs kesehatan.
baca juga:mitos tangan kaki seringkali kesemutan adalah gejala stroke, ini penjelasannya
baca juga:hasil drawing piala asia u20! timnas masuk grup berat
"sistemnya itu, kalau pasien sudah sembuh baru obatnya diklaim lewat bpjs. sistem klaim itu, pihak rsmy mengajukan pembayaran dengan bpjs. baru setelah itu, bpjs membayarkan ke rs,” terang usin.
dengan demikian, usin berharap proses pilkada serentak 2024, kandidat paslon baik itu bupati/walikota maupun gubernur untuk tidak membawa isu yang bersifat tidak benar. 
“jangan membuat isu yang hanya mengejar simpatik, hingga membuat rakyat berasumsi tidak benar. silakan mendukung soal kesehatan, tapi jangan menyebarkan informasi tidak benar,” harap usin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 8 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan