Sidang Praperadilan Murman Effendi Masuk Kesimpulan, Berikut Isi Permohonan Pemohon

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 07 Nov 2024 - 23:05

SIDANG: Sidang praperadilan yang dihadiri Penasehat Hukum mantan Bupati Seluma, Murman Effendi dan jaksa Kejari Seluma.-foto: izul/koranrb.id-

sidang praperadilan murman effendi masuk kesimpulan, berikut isi permohonan pemohon                            koranrb.id - sidang praperadilan yang diajukan mantan bupati seluma, h. murman effendi, sh, mh akan memasuki agenda kesimpulan pada jumat, 8 november 2024. 
kajari seluma, dr. eka nugraha, sh, mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh, mh mengatakan dalam agenda sidang nantinya akan memberikan kesimpulan mengenai hasil analisis dan penilaian bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon. 
termasuk menyimpulkan rangkaian proses persidangan praperadilan sejak awal hingga akhir. jaksa akan menarik kesimpulan dari dalil yang diajukan pemohon apakah sinkron dengan bukti surat yang pemohon ajukan.
“dari semua prosesnya kita sertakan dalam kesimpulan sebagai dasar penguat kita. termasuk juga mengenai sinkronisasi dalil yang diajukan oleh pemohon, apakah benar berkaitan atau sekedar omong kosong,” tegas kasi pidsus.
sementara untuk bukti yang diserahkan oleh jaksa selaku termohon, ghufroni mengaku sudah menyerahkannya kepada hakim tunggal pengadilan negeri (pn) tais, andi bungawali anastasia, sh saat sidang yang berlangsung pada kamis siang 7 november 2024.
baca juga:dampak debat perdana pilgub: rsmy bantah soal utang rp90 miliar dan tpp nunggak
baca juga:peringati hut ke-56 provinsi bengkulu, pemprov gelar senam massal
dimana setidaknya 43 dokumen sebagai bukti telah dilampirkan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara ini nantinya.
dokumen tersebut merupakan dokumen yang telah dikumpulkan oleh penyidik sejak penyelidikan hingga penyidikan, sebelum akhirnya ditetapkan tersangka. dokumen ini berasal dari beberapa sumber, termasuk hasil penggeledahan oleh kejari seluma di beberapa titik kantor kawasan komplek perkantoran pemerintah kabupaten (pemkab) seluma.
“pada intinya kita sangat yakin penetapan tersangka telah dilakukan dengan sangat hati-hati dan telah memperhitungkan dari berbagai aspek. termasuk hitungan kerugian negara maupun keterangan dari para saksi,” jelas kasi pidsus.
terpisah, penasehat hukum (ph) mantan bupati seluma, ahmad sahrul, sh mengatakan termohon tidak perlu membawa bukti surat atau dokumen sebanyak mungkin, karena bukti surat yang diperlukan sebenarnya cukup 2 surat atau dokumen saja.
selain itu, menurutnya, bukti yang diserahkan oleh jaksa tidak ada keterkaitan yang masuk dalam pokok perkara. sebab sidang pra peradilan mengenai tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka serta penahanan yang dilakukan.
baca juga:terobosan pemda bengkulu utara: terbitkan se lawan judi online dan penyalahgunaan narkoba 
baca juga: kerugian akibat penyakit ngorok ditaksir capai rp23 miliar
“alat bukti tidak perlu dibawa hingga 1 truk, cukup 2 alat bukti saja. inilah nantinya yang akan kita bantah saat kesimpulan,” tegas ahmad sahrul. 
ditambahkan ahmad sahrul, dalam perkara ini mereka selaku pemohon memohon kepada majelis hakim pn tais yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan, menyatakan diterimanya permohonan pemohon prapradilan untuk seluruhnya dan atau sebagian.
selain itu, menyatakan tindakan termohon terhadap menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
selanjutnya, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. serta memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 
kemudian, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. dan, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
“kami selaku pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang terhormat majelis hakim pengadilan negeri tais yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusian,” harapnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 8 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan