7 Kepala Dinas Pemkab Seluma Tolak Kelola Dana Stunting Rp5,6 Miliar

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 12 Nov 2024 - 21:55

RAPAT: Pemkab Seluma saat menggelar rapat internal pada Selasa 12 November.--Zulkarnain/rb

Ini perlu kita telusuri dan evaluasi agar kedepannya tidak kembali terulang,” sesal Pjs Bupati.

Untuk diketahui, pada tahun ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mengalokasikan dana insentif stunting untuk Kabupaten Seluma sebesar Rp5,6 miliar.

Ini merupakan tahun kedua diterima setelah sebelumnya di tahun 2023 juga diberikan sebesar Rp5,7 miliar.

Anggaran ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma dan Satgas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Seluma dalam menurunkan angka stunting lebih baik lagi.

Pada tahun lalu dana insentif stunting Kabupaten Seluma sempat diusut oleh jaksa Kejari Seluma.

Saat ini diketahui penyelidikannya dihentikan sementara, namun jaksa memastikan akan kembali mengangkat kasus ini, jika nantinya ditemukan adanya bukti baru.

Pengusutan tersebut dilakukan karena ada dugaan dana yang diperuntukkan untuk percepatan penurunan stunting tersebut disalahgunakan.

Tercatat hingga saat ini jaksa telah memeriksa setidaknya 40 saksi dari lingkungan pejabat Pemkab Seluma untuk mendalami kasus tersebut.

7 kepala dinas pemkab seluma tolak kelola dana stunting rp5,6 miliar                            seluma, koranrb.id - diduga tidak berani menanggung “amanah”, sebanyak 7 kepala dinas di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma menolak untuk mengelola dana insentif stunting sebesar rp5,6 miliar.
dengan adanya fakta ini menimbulkan pertanyaan, mengapa peluang tersebut tidak ingin digunakan, padahal jumlah yang digelontorkan pusat cukup banyak.
fakta ini disampaikan oleh sekretaris daerah (sekda) seluma, h. hadianto, se, m. si saat rapat internal jajaran pemkab seluma yang dipimpin oleh pjs bupati seluma, h. meri sasdi, m. pd. 
disampaikan sekda, bahkan 7 kepala dinas tersebut informasinya telah menandatangani surat pernyataan menolak.
baca juga:pemkab kaur ajak asn taat bayar zakat
disampaikan sekda, ada 12 dinas yang dapat mengelola dana insentif stunting, namun karena ada penolakan dari 7 dinas, artinya ada 5 dinas yang siap mengelola dana stunting di sisa tahun 2024 ini. 
namun untuk nama dinasnya, hingga saat ini belum dapat dipublikasi.
“bahkan para kabidnya sendiri sebenarnya bersedia, namun dari atasannya menolak untuk mengelola,” sampai sekda dalam rapat tersebut.
menanggapi hal tersebut, pjs. bupati seluma, meri sasdi mengaku cukup heran perihal ini, padahal dana tersebut cukup besar dan diharapkan oleh pemerintah daerah lainnya.
baca juga:kerugian peternak kaur akibat penyakit ngorok tembus rp1,5 miliar
menurut pjs. bupati, para kepala dinas seharusnya jangan takut untuk mengelola, karena dalam pengelolaannya, dinas bisa menggandeng aparat penegak hukum (aph) untuk melakukan pendampingan sehingga minim ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (aght).
menurutnya, hal seperti ini harus segera ditelusuri karena jika terus menerus dilakukan, maka akan berdampak terhadap lambannya proses kemajuan kabupaten seluma.
bahkan kemungkinan terburuknya dana tersebut mungkin tidak akan diterima lagi lantaran saat diberikan ternyata tidak ada yang mau mengelola.
“ini sangat sia sia sekali, kita mencari uang rp5 juta saja sudah sulit, apalagi ini mendapatkan rp5 miliar malah ditolak.
baca juga:kampanyekan pemanfaatan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan 
ini perlu kita telusuri dan evaluasi agar kedepannya tidak kembali terulang,” sesal pjs bupati.
untuk diketahui, pada tahun ini kementerian keuangan (kemenkeu) kembali mengalokasikan dana insentif stunting untuk kabupaten seluma sebesar rp5,6 miliar.
ini merupakan tahun kedua diterima setelah sebelumnya di tahun 2023 juga diberikan sebesar rp5,7 miliar.
anggaran ini diharapkan dapat membantu pemerintah kabupaten (pemkab) seluma dan satgas tim percepatan penurunan stunting (tpps) seluma dalam menurunkan angka stunting lebih baik lagi. 
baca juga:dua pelaku illegal logging ditangkap tim patroli bbtnks di kawasan hutan lindung wilayah rejang lebong
pada tahun lalu dana insentif stunting kabupaten seluma sempat diusut oleh jaksa kejari seluma. 
saat ini diketahui penyelidikannya dihentikan sementara, namun jaksa memastikan akan kembali mengangkat kasus ini, jika nantinya ditemukan adanya bukti baru.
pengusutan tersebut dilakukan karena ada dugaan dana yang diperuntukkan untuk percepatan penurunan stunting tersebut disalahgunakan. 
tercatat hingga saat ini jaksa telah memeriksa setidaknya 40 saksi dari lingkungan pejabat pemkab seluma untuk mendalami kasus tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 13 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan