Bawaslu Sebut BKN Baru Proses 1 ASN Kepahiang Langgar Netralitas

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 17 Nov 2024 - 21:54

Aktivitas staf Panwascam Kepahiang. Bawaslu Kepahiang sebut BKN telah proses indikasi pelanggaran netralitas ASN Kepahiang--heru/rb

KORANRB.ID - Bawaslu Kabupaten Kepahiang memastikan BKN tengah melakukan verifikasi rekomendasi indikasi pelanggaran netralitas 1 ASN di lingkungan Pemkab Kepahiang.

Proses verifikasi ini dilakukan BKN, tentunya terkait dengan pemberian sanksi yang nantinya akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan.

Dikonfirmasi, Minggu 17 November 2024 Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Asuan Toni menyampaikan BKN juga menunggu proses verifikasi terhadap rekomendasi indikasi pelanggaran netralitas yang sudah disampaikan Bawaslu.

"Dari informasi yang kita terima, BKN sudah memproses 1 indikasi pelanggaran oknum ASN dari Kepahiang," kata Asuan.

Bawaslu Kabupaten Kepahiang sendiri telah memproses laporan dan temuan 6 oknum ASN plus satu oknum Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang terindikasi langgar netralitas selama jalannya Pilkada 2024. Dari jumlah penanganan tersebut, 6 rekomendasi dilayangkan ke BKN dan 1 laporan ke badan kehormatan DPRD Kepahiang.

Keenam oknum ASN tersebut memiliki jabatan eselon III setingkat Kepala Bagian (Kabag) di sekretariat daerah, 2 orang Kepala bidang (Kabid) di salah satu OPD lingkungan Pemkab Kepahiang.

Kemudian, sekretaris salah satu kecamatan, sisanya merupakan staf di kecamatan dan OPD lingkungan Pemkab Kepahiang.

Terkait adanya informasi lain adanya indikasi pelanggaran netralitas ASN mengarah ke Paslon lain, diakui Bawaslu masih melakukan pendalaman dan inventarisir terhadap bukti-bukti yang ada.

Terkait pemberian sanksi, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS pada Pasal 11 huruf c dijelaskan, dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.

Maka, PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

bawaslu sebut bkn baru proses 1 asn kepahiang langgar netralitas                             koranrb.id - bawaslu kabupaten kepahiang memastikan bkn tengah melakukan verifikasi rekomendasi indikasi pelanggaran netralitas 1 asn di lingkungan pemkab kepahiang.
proses verifikasi ini dilakukan bkn, tentunya terkait dengan pemberian sanksi yang nantinya akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. 
dikonfirmasi, minggu 17 november 2024 anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni menyampaikan bkn juga menunggu proses verifikasi terhadap rekomendasi indikasi pelanggaran netralitas yang sudah disampaikan bawaslu.
"dari informasi yang kita terima, bkn sudah memproses 1 indikasi pelanggaran oknum asn dari kepahiang," kata asuan.
baca juga:dinilai berhasil bangun pariwisata, bengkulu selatan tetap romer
baca juga:debat kandidat pilkada rejang lebong: soal peningkatan pad, 3 paslon beda haluan
bawaslu kabupaten kepahiang sendiri telah memproses laporan dan temuan 6 oknum asn plus satu oknum anggota dprd kabupaten kepahiang terindikasi langgar netralitas selama jalannya pilkada 2024. dari jumlah penanganan tersebut, 6 rekomendasi dilayangkan ke bkn dan 1 laporan ke badan kehormatan dprd kepahiang. 
keenam oknum asn tersebut memiliki jabatan eselon iii setingkat kepala bagian (kabag) di sekretariat daerah, 2 orang kepala bidang (kabid) di salah satu opd lingkungan pemkab kepahiang.
kemudian, sekretaris salah satu kecamatan, sisanya merupakan staf di kecamatan dan opd lingkungan pemkab kepahiang. 
terkait adanya informasi lain adanya indikasi pelanggaran netralitas asn mengarah ke paslon lain, diakui bawaslu masih melakukan pendalaman dan inventarisir terhadap bukti-bukti yang ada.
baca juga:tunggakan pelanggan perumda air minum tirta bukit kaba rejang lebong mencapai rp 13 miliar
baca juga:cek akun cpns kalian! hasil skd diumumkan 
terkait pemberian sanksi, sesuai peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 pembinaan jiwa korps dan kode etik pns pada pasal 11 huruf c dijelaskan, dalam hal etika terhadap diri sendiri pns wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. 
maka, pns dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
tak hanya itu, pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns, di pasal 4 angka 12 – 15 juga ditegaskan pns dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi pilkada/pileg/pilpres.
lalu, undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara disebutkan, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen asn adalah netralitas.
baca juga:tahun depan, 2 kantor opd kembali dibangun di komplek perkantoran renah semanek
baca juga:2 puskesmas di bengkulu tengah akan terima bantuan dari kemenkes
asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai asn tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
terkait sanksi pelanggaran netralitas yang dilakukan asn, bkn juga telah jelas memberi rambu-rambunya.
mulai dari bentuk hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama 6 bulan/9 bulan dan 12 bulan. 
hingga hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns. 
baca juga:skb cpns digelar desember, akhir november pengumuman kelulusan skd
baca juga:6 fakta unik tentang tenggiling yang mungkin belum diketahui
hingga kepada pemberhentian tidak dengan hormat (pdth) sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns dan peraturan pemerintah 49 tahun 2028 tentang manajemen pppk. 
sedangkan sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai peraturan pemerintah 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pns.
dalam kesempatan ini pihaknya mengingatkan, paslon tak menganggap sepele terkait pelanggaran netralitas asn di masa kampanye.
sebab, saat ada sengketa phpu (perselisihan hasil pemilihan umum), seorang paslon bisa saja gagal status sebagai pemenang, saat prosesnya di mk. karena nantinya, sudah tak berbicara lagi soal perselisihan hasil. pelanggaran administrasi, legal formal atau pun pelanggaran lain bisa menjadi penyebab.
"kita di gakkumdu akan terus memantau indikasi pelanggaran netralitas kades dan asn di pilkada kepahiang," demikian asuan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 18 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan