Kerja Sama Penyajian Data dengan BPS

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Pemerintah pusat sudah menegaskan pentingnya data valid bagi pemerintah. Sehingga saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) rutin melakukan pendataan segala profil masyarakat hingga ke desa-desa. 

Untuk melaksanakan pendataan ini, dukungan pemerintah hingga tingkat desa sangat penting. Pasalnya tidak sedikit masyarakat yang khawatir dan belum memahami sepenuhnya terkait dengan tugas-tugas pendataan yang dilakukan oleh tim dari BPS.

Bahkan kerap masyarakat menyampaikan data tidak yang sebenarnya pada petugas pendataan BPS. Sehingga data yang dihasilkan menjadi tidak valid. 

BACA JUGA:DPRD Dukung Bantuan Pangan Warga Terdampak El Nino

Sedangkan data sangat penting, sebab akan dijadikan dasar dalam penerapan aturan dan kebijakan pemerintah. Terutama untuk pembangunan, baik di tingkatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. 

Ketua DPRD BU Sonti Bakara, SH menerangkan jika Pemkab BU sangat mendukung pendataan yang dilakukan oleh BPS. 

Bahkan Sonti bersama pemerintah ikut mensosialisasikan pada seluruh masyarakat dan kepala desa untuk menerima dan menyampaikan data yang sebenarnya pada petugas pendataan. 

“Karena data yang valid itu sangat penting. Masyarakat tidak perlu menghindari pendataan apalagi sampai menyampaikan data yang tidak sebenarnya,” terangnya. 

Pemkab dan DPRD BU terus bekerjasama dengan BPS dalam hal pendataan yang dilakukan oleh BPS. 

BACA JUGA:Dorong Program APBN Masuk ke BU

Bahkan Pemkab dan DPRD BU juga mendukung dengan meminta seluruh camat dan kades untuk mendampingi petugas pendataan yang turun ke desa-desa agar masyarakat bisa menyajikan data yang sebenarnya. 

“Karena dari hasil pendataan BPS tersebut diserahkan pada pemerintah. Dan data-data tersebut terus kita bahas sebagai arah kebijakan,” terangnya. 

Bahkan ia mendukung BPS untuk terus memperluas pendataan dan sampel pendataan sehingga lebih valid lagi. 

Sehingga memang seluruh kebijakan pemerintah terdapat basis data yang memang tepat dan diterbitkan oleh BPS sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pendataan.