Pemberian Jamsos Bagi Pekerja Rentan di Kota Bengkulu, Menunggu Perwal

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 22 Nov 2024 - 23:05

JAMSOS: Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bengkulu masih menunggu Peraturan Wali (Perwal) Kota Bengkulu untuk melaksanakan pemberian Jaminan Sosial. RENO/RB--

Sekadar informasi, Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia mengapresiasi realisasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu.

Hal itu terungkap saat acara Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 di Hotel Mercure, Rabu, 20 November 2024.

Acara tersebut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Ady Hendratta. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Muhyidin, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya.

Apresiasi tersebut selaras dengan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang terus mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Salah satu langkah tersebut adalah meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor formal maupun informal, termasuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan.

Asisten Deputi Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK RI, Niken Ariati, memberikan apresiasi atas realisasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Bengkulu.

Hal tersebut dikarenakan, saat ini realisasi jaminan sosial tenagakerjaaan Bengkulu telah mencapai 37 persen, hanya butuh 2 persen tambahan untuk menyamai rata-rata angka realisasi jaminan sosial secara nasional.

“Apresiasi kepada Bengkulu, Ini pencapaian yang sangat baik, mengingat keterbatasan APBD, tetapi pemerintah daerah tetap berupaya maksimal,” sampai Niken usai pembukaan

Lebih lanjut, Niken juga mengatakan, bahwa dari 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu, capaian tertinggi adalah di Kabupaten Kaur, dengan realisasi mencapai 75 persen.

Sedangkan, untuk capaian realisasi terendah ada di Kabupaten Lebong, yang masih berada di angka 17 persen.

pemberian jamsos bagi pekerja rentan di kota bengkulu, menunggu perwal                            koranrb.id – dinas ketenagakerjaan (disnaker) kota bengkulu masih menunggu peraturan wali (perwal) kota bengkulu untuk melaksanakan pemberian jaminan sosial (jamsos) bagi pekerja rentan.
kadis ketenagakerjaan kota bengkulu, h firman romzi, s.sos m.si menyampaikan saat ini masih dalam tahap penyusunan perwal pada pelaksanaan pemberian jamsos bagi pekerja rentan.
“jadi belum kita lakukan karena perwal yang mengatur dan sebagai payung hukum dari pelaksanaannya masih dalam tahap penyusunan,” jelas firman.
ditambahkan firman, sesuai dengan intruksi presiden (inpres) nomor 2 tahun 2021 dan surat kementerian dalam negeri (kemendagri) republik indonesia (ri) menerangkan bahwa perlu adanya penyusunan perwal atau dasar hukum dalam pelaksanaannya.
baca juga:pelatihan peningkatan kapasitas diikuti 2.200 peserta dari 704 desa, sekda: terapkan dan jadikan panduan
baca juga: dinas perpustakaan telusuri dokumen penting kota bengkulu, untuk dikumpulkan tingkatkan fungsi kearsipan 
pemberian jamsos ini sendiri diperuntukkan bagi pekerja rentan alias pekerja dengan upah atau penghasilan yang rendah dan kondisi kerja di bawah standar atau bisa di sebut juga dengan memiliki pekerjaan tidak stabil dan memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. 
“nah setelah perwal itu ada barulah nantinya kita melakukan pendataan bagi pekerja rentan ini,” ujarnya.
adapun bantuan yang akan diberikan kepada pekerja rentan, firman menyebutkan dalam bentuk pembayaran tagihan badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) ketenagakerjaan yang dialokasi dari pemerintah daerah.
baca juga:pembahasan rapbd seluma ta 2025 berlanjut, target tekan defisit rp35 miliar 
baca juga:dorong produk umkm di kota bengkulu dapat sertifikat halal 
lanjut firman, setelah perwal tersebut ada hal yang akan dilakukan tentunya memberikan sosialisasi dan validasi data pekerja retan, sebab pengecekan pekerja rentan ini sendiri harus betul-betul teliti dan pemberian jaminan sosial tersebut sudah semestinya untuk tepat sasaran.
“jadi dalam waktu dekat ini perwalnya selesai, kita akan langsung validasi data untuk memastikan kebenaran data pekerja rentan itu,” jelas firman.
adapun pekerjaan yang akan ditargetkan sebagai penerima dari manfaat jamsos ini seperti nelayan kecil, juru parkir, kuli panggul, pedagang kecil, dan tukang bangunan. 
baca juga:dukcapil benteng siapkan layanan warga berkebutuhan khusus
baca juga:50 perwakilan bengkulu, ramaikan honda bikers day nasional 2024 di klaten
sekadar informasi, pejabat kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (kemenko pmk) republik indonesia mengapresiasi realisasi jaminan sosial ketenagakerjaan di provinsi bengkulu.
hal itu terungkap saat acara monitoring dan evaluasi implementasi inpres nomor 2 tahun 2021 di hotel mercure, rabu, 20 november 2024.
acara tersebut dihadiri deputi bidang pengawasan dan pemeriksaan bpjs ketenagakerjaan ady hendratta. kepala kantor wilayah bpjs ketenagakerjaan sumbagsel muhyidin, direktorat perencanaan anggaran daerah ditjen bina keuangan daerah kemendagri, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya.
apresiasi tersebut selaras dengan upaya pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu yang terus mendukung pelaksanaan instruksi presiden (inpres) nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. 
salah satu langkah tersebut adalah meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor formal maupun informal, termasuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan.
asisten deputi jaminan sosial kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan kemenko pmk ri, niken ariati, memberikan apresiasi atas realisasi jaminan sosial ketenagakerjaan di bengkulu.
hal tersebut dikarenakan, saat ini realisasi jaminan sosial tenagakerjaaan bengkulu telah mencapai 37 persen, hanya butuh 2 persen tambahan untuk menyamai rata-rata angka realisasi jaminan sosial secara nasional.
“apresiasi kepada bengkulu, ini pencapaian yang sangat baik, mengingat keterbatasan apbd, tetapi pemerintah daerah tetap berupaya maksimal,” sampai niken usai pembukaan 
lebih lanjut, niken juga mengatakan, bahwa dari 9 kabupaten dan 1 kota di provinsi bengkulu, capaian tertinggi adalah di kabupaten kaur, dengan realisasi mencapai 75 persen. 
sedangkan, untuk capaian realisasi terendah ada di kabupaten lebong, yang masih berada di angka 17 persen.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan