Uang Korupsi Dana Desa Punguk Pedaro Digunakan Bayar Hutang dan Karaoke

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 24 Nov 2024 - 00:17

BACAKAN: JPU sedang membacakan dakwaan di muka persidangan. WEST JER TOURINDO/RB--

uang korupsi dana desa punguk pedaro digunakan bayar hutang dan karaoke                            koranrb.id - didakwa dua pasal sekaligus dua terdakwa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa (dd-add) puguk pedaro, kecamatan bingin kuning, kabupaten lebong tahun anggaran 2022 jaksa beberkan aliran dana.
disampaikan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) lebong yandres junius amalo, sh. bahwa sebelumnya dua terdakwa tipikor dana desa puguk pedaro sudah menjalani sidang dakwaan.
"minggu lalu para terdakwa sudah kita dakwa secara subsidair dan primair," ungkap yandres.
ia melanjutkan bahwa pada perkara ini ada aliran dana yang menjadi pusat perhatian penyidik salah satunya adalah aliran dana untuk membayar hutang pribadi kedua terdakwa.
baca juga:perbaikan kota tuo diharapkan tingkatkan potensi wisata dan hidupkan umkm lokal
baca juga:hari ini, seluruh apk paslon kada ditertibkan
"kalau penelusuran kami dua terdakwa ini melakukan korupsi dengan berbagi cara baik itu mark up maupun spj fiktif. kenapa mereka melakukan tindakan tersebut mereka ingin membayar hutang pribadi," jelas yandres.
pada perkara ini dua terdakwa mengakui bahwa untuk pembayaran hutang mereka pribadi mencapai rp289 juta. maka dari itu mereka melakukan tindakan korupsi ini.
"para terdakwa ini membayar hutang  pribadi bahkan hutang bersama juga diakui para terdakwa bahwa mereka melakukan korupsi sebab mereka ingin membayar hutang," jelas yandres.
bukan hanya untuk membayar hutang pribadi mereka juga menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang.
baca juga: vaksinasi: terlihat vaksinasi yang dilakukan petugas kesehatan kepada salah satu siswi sekolah dasar di kota 
baca juga:kasus dbd di seluma terus naik, sudah capai 346 kasus 3 puskesmas tertinggi
"selain bayar hutang mereka pergi ke karaoke dan tempat hiburan dan uang tersebut dari dana desa," terang yandres.
dalam pembuktian pada persidangan jpu juga akan memperkuat dakwaan jpu dengan menghadirkan deretan saksi dari perangkat desa yang akan diambil keterangannya pada sidang berikutnya.
"untuk memperkuat dakwaan kami akan turut menghadirkan paranperangkat desa yang mengwtahui peristiwa tindak pidana korupsi ini," tutup yandres. 
sekadar mengulas, jpu kejari lebong membacakan surat dakwaan di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu kemarin, 20 november 2024 dengan ketua majelis, paisol, sh.
di muka persidangan jpu kejari lebong jelita sari, sh mengatakan bahwa kedua terdakwa didakwa atas tindakannya menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi sehingga dana desa tidak terserap sepenuhnya.
dengan tindakan tersebut kedua terdakwa didakwa secara primair dengan pasal 2 undang-undang tipikor sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
baca juga:petugas parkir hingga nelayan, minta pemkot percepat godok perwal pemberian jamsos
baca juga:cuti kampanye berakhir, hari ini pjs bupati seluma sertijab 
“dua terdakwa masing-masing yudi dinata dan suardi tabrani didakwa secara primair pada  pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah  dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 (kuhp),” ungkap jelita di muka persidangan 20 november 2024.
selain secara primair kedua terdakwa didakwa secara subsidiar pada pasal 3 undang-undang tipikor tahun 2001 sebagaimana di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
“selain didakwa secara primair kedua terdakwa didakwa secara subsidair pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah  dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 (kuhp),” jelas jelita.
“kedua terdakwa secara bersama dan bersekongkol merugikan negara dengan menikmati uang negara dan tidak menyerapkan dd tahun anggaran 2022 sepenuhnya,” ungkap jelita di luar persidangan.
adapun beberapa tindakan kedua terdakwa yang digunakan sebagai modus mengambil dana desa untuk keperluan pribadi salah satunya spj fiktif.
“pada tahuh 2022 anggaran dana desa yang turun sebanyak rp1.036.912.000.00; kemudian jumlah fiktif dan mark up yang dihasilkan dari berbagai proyek dan belanja mencapai rp804.930.100,00; dari sanalah perkara  ini dimulai mejadi perbuatan melawan hukum  yang mengakibatkan kerugian negara,” terang jelita.
sementara itu penasihat hukum (ph) kedua terdakwa, endah rahayu ningsi, sh mengatakan bahwa ph semantara ini masih menganalisa perkara ini dan akan fokus pada pokok perkara.
“kami fokus pada perkara saja dan tidak mengajukan eksepsi pada perkara ini,” tutup endah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 24 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan