PTM Muara Aman Belum Bisa Dipakai

KORANRB.ID - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong memungsikan bangunan Pasar Tradisional Modern (PTM) Muara Aman terhitung 2024, tampaknya belum bakal terwujud. Selain belum disusun regulasi tentang pengelolaannya, ternyata bangunan PTM Muara Aman yang tinggal menyelesaikan tahap akhir itu belum juga mengantongi Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sekalipun bangunannya selesai, tanpa adanya SLF bangunan PTM Muara Aman tidak bisa difungsikan. 

BACA JUGA:Proyek PTM Pasar Kutau Disorot Wabup

''Kami harap OPD (organisasi perangkat daerah, red) terkait segera mengurus SPF sehingga kami bisa menyusun regulasi pengelolaannya,'' ujar Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Lebong, Mahmud Siam, SP, MM. 

Jika sudah ada SLF, Mahmud memastikan pihaknya segera menyusun regulasi pemanfaatan PTM Muara Aman. Sementara pedagang yang hendak menempati PTM Muara aman harus melengkapi beberapa persyaratan. 

''Antara lain memiliki izin usaha serta sanggup membayar sewa serta retribusi pasar yang akan masuk target PAD (pendapatan asli daerah, red),'' ungkap Mahmud.

BACA JUGA:HUT Lebong, Tertibkan Ternak Keliaran

Sementara Kabid Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub) Kabupaten Lebong, Mast Irwan Nugroho, ST belum berhasil dikonfirmasi. Namun dalam APBD tahun ini dianggarkan dana Rp 4,3 miliar untuk penyelesaian fisik PTM Muara Aman. Dana itu dibutuhkan untuk pekerjaan tempat parkir dan landscape atau taman outdoor. Termasuk pos penjagaan untuk pintu masuk dan keluar kendaraan.

Diketahui, pekerjaan PTM Muara Aman sudah  menghabiskan anggaran lebih Rp 44 miliar. Teknis pembangunannya dilaksanakan 5 tahap. Dimulai tahun 2018 dengan anggaran Rp 7 miliar. Selanjutnya tahap 2 tahun 2019 dengan dana Rp 13,3 miliar. 

BACA JUGA:52 Desa di Lebong Masih Berpelomik Keagrariaan

Tahap 3 dilaksanakan tahun 2020 dengan dana Rp 13,1 miliar. Tahap 4 dilaksanakan tahun 2021 dengan dana Rp 3,5 miliar dan tahap 5 dilaksanakan 2022 dengan anggaran Rp 3,4 miliar. Terakhir tahun ini dianggarkan Rp 4,4 miliar untuk finishing keseluruhan. (sca)