APBD 2025 Provinsi Bengkulu Disahkan, Edwar: Belanja Rp2,9 Triliun, Defisit Rp76 Miliar

apbd 2025 provinsi bengkulu disahkan, edwar: belanja rp2,9 triliun, defisit rp76 miliar koranrb.id – anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) provinsi bengkulu tahun anggaran (ta) 2025, disahkan dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu. rapat paripurna berlangsung di sekretariat dprd provinsi bengkulu pada jumat 29, november 2024 sore. dalam rapat tersebut menetapkan hasil pembahasan dari badan anggaran (banggar) dan tim anggaran pemerintah daerah (tapd) provinsi bengkulu menjadi perda. disampaikan juru bicara banggar dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, kesimpulan pada penyampaiannya menerangkan bahwa banggar bersama tapd provinsi bengkulu telah menyepakati raperda tentang apbd provinsi bengkulu ta 2025 dengan rincian pendapatan daerah sebesar rp2.920.147.088.400. meliputi pendapatan asli daerah (pad) sebesar rp989 miliar, kemudian pendapatan transfer sebesar rp1,9 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar rp1,1 triliun. baca juga:ini dia daftar nominasi pemain terbaik fifa 2024, messi masuk lagi baca juga:dukcapil tegaskan tidak pernah minta data pribadi lewat wa kemudian untuk belanja daerah sebesar rp2.997.059.561.400. “jadi belanja kita rp2,9 triliun nah itu defisit sebanyak rp76 miliar, artinya kita masih berharap ada dana-dana lain, sehingga bisa menutup defisit itu,” ujar edwar. edwar menjelaskan defisit dari belanja daerah tahun anggaran 2025 mendatang sebesar rp76 miliar. angka defisit tersebut masih berada di tingkat wajar dan bisa ditoleransi, sebab masih memungkinkan untuk ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun anggaran 2024.  selain itu edwar juga menyebut memberi kesempatan kepada tapd untuk memformulasikan rancangan 100 hari kerja gubernur terpilih yang akan melaksanakan beberapa program di antaranya pengadaan ambulans, infrastruktur seperti jalan lintas provinsi dan bpjs kesehatan. baca juga:disuka: semoga yang terpilih dapat jalankan amanah baca juga:ranking fifa timnas indonesia tembus 125 dunia “jadi kita memberi kesempatan kepada tapd untuk memformulasikan karena ada 100 hari kerja gubernur baru nanti yang akan melaksanakan, di antaranya pengadaan ambulans, infrastruktur seperti jalan dan bpjs,” tutup edwar. sementara itu ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda), ali saftaini s.e menjelaskan telah menyampaikan di sidang paripurna untuk kegiatan program legislali daerah 2025 total raperda yang dibahas sebanyak 11 raperda, di antaranya ada perda lanjutan dan perda baru. untuk 11 raperda tersebut meliputi, raperda lanjutan tahun 2019 terdiri dari raperda inisiatif dprd provinsi bengkulu tentang pedoman pengkuan dan perlindungan masyarakat adat di provinsi bengkulu, yang mana statusnya telah dilakukan penarikan. kemudian raperda inisiatif dprd provinsi bengkulu tentang badan musyawarah adat provinsi bengkulu dengan status telah ditarik di sidang paripurna pada 22 april lalu melalui sk dprd provinsi bengkulu nomor 06 tahun 2024. baca juga:berusia 60 juta tahun, inilah fakta gunung everest, gunung tertinggi di dunia baca juga:sudah dikunci ganda, warga rawa makmur jadi korban curanmor selanjutnya raperda lanjutan tahun 2020, terdiri dari raperda inisiatif dprd provinsi bengkulu tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di provinsi bengkulu dengan status masu dalam pembahasan tingkat ii. raperda lanjutan 2021 meliputi raperda usulan gubernur provinsi bengkulu tentang rencana pengembangan dan pembangunan perubahan kawasan pemukiman juga telah di tarik dengan surat gubernur nomor 108.34/922/b.2/2019 pada 8 november 2019. raperda lanjutan tahun 2022 terdiri dari 6 raperda, di antaranya raperda inisiatif dprd provinsi bengkulu tentang pesantren dengan status sedang dilakukan pembahasan. kedua raperda usulan gubernur tentang penyelenggaraan kearsipan statusnya telah ditetapkan menjadi perda. ketiga raperda usulan gubernur tentang penyelenggaraan perpustakaan telah ditetapkan menjadi perda. keempat raperda usulan gubernur penanaman modal dan perizinan berusaha juga telah di tetapkan menjadi perda. lima raperda usulan gubernur tentang keamanan pangan segar asal hewan belum dilakukan pembahasan. terakhir raperda usulan gubernur tenbtang kepemudaan juga belum dilakukan pembahasan. selanjutnya raperda tahun 2024 meliputi raperda inisiatif dprd tentang perlindungan pekerja rumah tangga statusnya belum ada naskah akademik. kemudian raperda inisiatif dprd tentang pengolaan zakat juga belum ada naskah akademik, terakhir raperda usulan gubernur tentang pertanggungjawaban apbd provinsi bengkulu tahun anggaran 2023 sudah ditetapkan menjadi perda. kemudian menyampikan rancangan peraturan daerah usulan gubernur provinsi bengkulu tahun 2025 dan raperda inisiatif dprd provinsi bengkulu tahun 2025 pada rencana usulan program pembentukan peraturan daerah provinsi bengkulu tahun 2025 meliputi. raperda usulan gubernur provinsi bengkulu tahun 2025 disampaikan dengan surat no.100.3.2/1758/8.2/2024 tertanggal 21 november 2024  pertama tentang apbd provinsi bengkulu tahun anggaran 2025 kemudian perubahan apbd provinsi anggaran 2025 bengkulu tahun, ketiga pertanggung jawaban apbd provinsi bengkulu tahun anggran 2024, keempat rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi bengkulu tahun 2025-2029, kelima perubahan atas perda no.7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, keenam kebijakan dan strategi daerah sanitasi provinsi bengkulu. kemudian raperda inisiatif dprd provinsi bengkulu terkait dengan rancangan peraturan daerah dprd provinsi bengkulu pada program pembentukan peraturan daerah provinsi bengkulu tahun 2025 yakni tentang perlindungan pekerja rumah tangga merupakan raperda lanjutan tahun 2024.  kemudian tentang pengelolaan zakat juga merupakan raperda lanjutan tahun 2024, terakhir raperda inisiatif dprd provinsi bengkulu tentang badan musyawarah adat provinsi bengkulu merupakan raperda baru.

Tag

• # belanja daerah
• # apbd d
• # anggaran pendapatan
• # apbd 2025
• # defisit anggaran
• # provinsi bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•