Tata Kearsipan Daerah, DPRD Bengkulu Utara Bahas Raperda Penyelenggaraan Kearsipan

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 02 Dec 2024 - 22:33

Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, S.IP bersama pimpinan dan anggota DPRD Bengkulu Utara saat menggelar rapat paripurna. --shandy/rb

Terutama dalam memastikans emua dokumen yang memang masih memiliki nilai rahasia ataupun bisa digunakan dikemudian hari bisa terjaga dengan baik.

“Sebagai Anggota DPRD maka lembaga DPRD ini ikut mendukung usulan pemerintah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, terutama agar setiap dokumen bisa terjaga dan dimanfaatkan dengan baik jika memang dibutuhkan,” terangnya.

DPRD Bengkulu Utara juga bukan hanya melakukan pembahasan internal. Namun dewan juga akan melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang sudah dan memiliki Perda tersebut. Hal ini dalam rangka memastikan jika rancangan peraturan daerah yang dibuat tersebut benar-benar sudah seusai dengan aturan.

“Selain itu, Perda tersebut juga harus bisa dilaksanakan atau tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya nanti,” terangnya.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam diskusi antara tim Pansus dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).

Aplikasi ini telah diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan arsip di Bengkulu Utara.

“Penerapan aplikasi Srikandi ini lebih banyak keuntungan dibanding dengan pengarsipan yang dilakukan sekarang yang konvensional,"sampainya.

Dirinya pun berharap Ranperda ini akan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan kepada masyarakat, serta penyelenggaraan riset dan inovasi daerah.

Terutama dengan mengedepankan pelaksanaan pemerintahan dengan sistem elektronik dan aplikasi.

“Kita harus terus memperbarui sistem pemerintahan dan saat ini sudah menghedepankan sistem elektronik, sehingga kita harus meninggalkan cara-cara konvensional yang lebih membutuhkan biaya besar,” pungkas Parmin.

tata kearsipan daerah, dprd bengkulu utara bahas raperda penyelenggaraan kearsipan                             koranrb.id – dprd bengkulu utara mulai melakukan pembahasan terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kerarsipan daerah. 
ketua dprd bengkulu utara, parmin, s.ip mengatakan raperda tentang penyelenggaraan kearsipan yang juga memiliki peran penting, yang juga telah dibahas secara intens oleh pihak legislatif bengkulu utara. 
"jelang akhir tahun ini kita juga mulai membahas raperda penyelenggaraan kearsipan dan tengah dibahas internal oleh dprd bengkulu utara," kata parmin.
rancangtan peraturan daerah ini nantinya diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam penyimpanan dan pengelolaan dokumen penting dan arsip daerah di kabupaten bengkulu utara. 
baca juga:hewan peliharaan gigit warga, pemilik wajib tanggung jawab
baca juga:proyek infrastruktur dipastikan selesai sebelum akhir tahun
sehingga dalam penyimpanan kearsipan tersebut memiliki standar tertentu yang bisa menjadi acuan bagi pejabat terkait. 
ia juga mnenilai jika arsip dan dokumen daerah ini sangat penting dalam rangkaian kegiatan pemerintah. 
semua data dan dokumen pemerintah yang dinilai sangat penting harus dikelola secara baik. 
sehingga kedepannya arsip dan dokumen daerah bisa menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. 
baca juga:seleksi kompetensi pppk bakal digelar 10 - 11 desember 2024
baca juga:opd diminta lengkapi syarat penyaluran anggaran dak fisik tahap iii
termasuk juga bahas evaluasi jika memang dibutuhkan kajian atas kegiatan-kegiatan atau kinerja pemerintah yang sudah dilakukan,” terangnya. 
baiknya sistem pengelolaan kearsipan dan dokumen daerah juga menujnjukan akuntabiliras organisasi perangkat daerah. 
terutama dalam memastikans emua dokumen yang memang masih memiliki nilai rahasia ataupun bisa digunakan dikemudian hari bisa terjaga dengan baik. 
“sebagai anggota dprd maka lembaga dprd ini ikut mendukung usulan pemerintah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, terutama agar setiap dokumen bisa terjaga dan dimanfaatkan dengan baik jika memang dibutuhkan,” terangnya. 
baca juga:35 pejabat eselon iii pemkab bengkulu tengah ikuti asesmen
baca juga:3 titik di liku sembilan bengkulu tengah longsor dan pohon tumbang
dprd bengkulu utara juga bukan hanya melakukan pembahasan internal. namun dewan juga akan melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang sudah dan memiliki perda tersebut. hal ini dalam rangka memastikan jika rancangan peraturan daerah yang dibuat tersebut benar-benar sudah seusai dengan aturan. 
“selain itu, perda tersebut juga harus bisa dilaksanakan atau tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya nanti,” terangnya. 
salah satu poin penting yang dibahas dalam diskusi antara tim pansus dan dinas perpustakaan dan kearsipan adalah penerapan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (srikandi). 
aplikasi ini telah diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan arsip di bengkulu utara.
baca juga:tanam jagung di lahan seluas 5,2 hektare, dukung program ketahan pangan presiden prabowo
baca juga:pemakan buah dan biji-bijian! berikut 5 fakta unik burung green honeycreeper
“penerapan aplikasi srikandi ini lebih banyak keuntungan dibanding dengan pengarsipan yang dilakukan sekarang yang konvensional,"sampainya.
dirinya pun berharap ranperda ini akan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan kepada masyarakat, serta penyelenggaraan riset dan inovasi daerah. 
terutama dengan mengedepankan pelaksanaan pemerintahan dengan sistem elektronik dan aplikasi.
“kita harus terus memperbarui sistem pemerintahan dan saat ini sudah menghedepankan sistem elektronik, sehingga kita harus meninggalkan cara-cara konvensional yang lebih membutuhkan biaya besar,” pungkas parmin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 3 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan