Guru Sambut Baik Peningkatan Kesejahteraan, Disdik Masih Menunggu Juklak dan Juknis

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 03 Dec 2024 - 22:40

BARIS: Terlihat guru dengan status PPPK pada saat berbaris yang berlangsung di Balai Merah Putih beberapa waktu lalu.--RENO/RB

“Untuk total guru ASN di Kota Bengkulu yaitu 4 ribu sedangkan jika termasuk PPPK dan PTT mencapai 7 ribuan," sebutnya.

Gunawan berharap dengan adanya kebijakan ini dapat memperbaiki kualitas dari pada pendidik itu sendiri.

Karena dengan ditingkatkan kesejahteraan seorang guru tersebut tentunya sejalan juga dengan peningkatan kualitas seorang guru dalam mencerdaskan para penerus alias siswa-siswi yang ada di Indonesia.

“Dengan ditingkatkannya kesejahteraan guru ini kita harapkan bersama juga adanya peningkatan kualitas dari guru itu dalam mencerdaskan siswa-siswi di Indonesia, semoga langkah pemerintah pusat ini cepat berjalan,” tutur Gunawan.

guru sambut baik peningkatan kesejahteraan, disdik masih menunggu juklak dan juknis                            bengkulu, koranrb.id – guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dan honorer menyambut baik kebijakan peningkatan kesejahteran guru. 
diketahui pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan peningkatan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi.
baik guru dengan status aparatur sipil negara (asn), pppk, maupun dengan status guru honer.
salah satu guru honorer sekolah dasar (sd) di kota bengkulu, syofiana milatina, s.pd mengatakan sangat menyambut baik kebijakan pemerintah pusat mengenai peningkatan kesejahteraan guru.
baca juga:saksi tolak tanda tangan tidak pengaruhi hasil pleno, pelaksanaan pleno berjalan lancar
menurutnya menjadi langkah yang sangat baik untuk memperbaiki kondisi guru. 
“sangat baik, karena kita tahu sendiri nominal yang didapatkan guru honorer itu seperti apa,” ujar syofiana.
ia berharap kebijakan tersebut dapat segera diterapkan. selain itu juga dengan meningkatkan pengawasan distribusi dana dan mempercepat proses pencairan gaji.
sebab kebijakan tersebut memiliki niat baik namun tanpa pelaksanaan yang tepat dampaknya tidak akan maksimal. 
baca juga:dibandingkan tahun lalu, ipm bengkulu meningkat 0,82 persen
“jadi penting untuk menyelesaikan kendala administratif agar janji kesejahteraan benar-benar tercapai,” terang syofiana.
ditambahkan salah satu guru sekolah menengah pertama (smp) 23 kota bengkulu, handoyo, s.pd gr mengatakan sangat menyambut baik dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut.
namun dari informasi yang beredar saat ini masih kurang jelas bagimana pelaksanaannya, apakah hal tersebut dengan menaikan gaji guru ataukan meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi.
“jadi informasinya masih kurang jelas, penyampaian mendikdasmen juga begitu, apakah adanya peningkatan gaji guru ataukan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi,” kata handoyo.
baca juga:realisasi pad dari pemutihan pkb dan bbnpb capai rp53 miliar, 136.828 unit ranmor terima manfaat
ia juga menuturkan kalaupun hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, tentunya pemerintah pusat diharapkan sedikit mengevaluasi yang selama  ini berjalan.
mengingat pembayaran tunjangan profesi guru (tpg) masih terjadi keterlambatan.
maka dari pada itu pengawasan dan pelaksanaan kebijakan tersebut bisa dilakukan dengan tepat.
“karena selama ini dalam perjalanannya tpg masih terjadi keterlambatan dalam proses pencairannya, jadi dengan kebijakan itu harus ada juga pengawasannya,” tutur handoyo.
baca juga:pastikan minggu kedua desember 2024, revitalisasi benteng marlborough selesai
sementara itu dinas pendidikan (disdik) kota bengkulu, a. gunawan, s.sos menjelaskan pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan guru ini belum diketahui secara pasti.
sebab sampai dengan saat ini pemerintah pusat belum mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mengenai hal tersebut.
“dari informasinya dalam hal peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi guru itu kami masih menunggu arahan pemerintah pusat.
mengenai aturan pelaksanaanya seperti apa karena sampai sekarang belum ada,” jelas gunawan.
baca juga:tahun 2025, uptd ppa rejang lebong ditargetkan mulai beroperasi
sembari menunggu aturan atau prosedur dari regulasi yang dilayangkan pemerintah pusat atau kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen), dinas dikbud kota bengkulu masih mengacu pada regulasi yang lama .
“kalau dilihat dari komitmen yang disampaikan mendikdasemen sepertinya akan dilakukan secepatnya, tapi kita tidak tahu kapan berlakunya," terangnya.
gunawan menerangkan untuk total guru asn yang mengajar tingkat sd dan smp yang ada di kota bengkulu mencapai 4.000 orang guru.
namun jika ditotalkan dengan jumlah guru dengan status pppk dan guru honorer yang ada di kota bengkulu berkisar di angka 7.000 orang yang ada di kota bengkulu.
baca juga:realisasi penyaluran pupuk subsidi untuk petani di rejang lebong capai 4.350 ton 
“untuk total guru asn di kota bengkulu yaitu 4 ribu sedangkan jika termasuk pppk dan ptt mencapai 7 ribuan," sebutnya.
gunawan berharap dengan adanya kebijakan ini dapat memperbaiki kualitas dari pada pendidik itu sendiri.
karena dengan ditingkatkan kesejahteraan seorang guru tersebut tentunya sejalan juga dengan peningkatan kualitas seorang guru dalam mencerdaskan para penerus alias siswa-siswi yang ada di indonesia.
“dengan ditingkatkannya kesejahteraan guru ini kita harapkan bersama juga adanya peningkatan kualitas dari guru itu dalam mencerdaskan siswa-siswi di indonesia, semoga langkah pemerintah pusat ini cepat berjalan,” tutur gunawan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 4 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan