Disnaker Sebut Akan Sesuaikan Kenaikan Upah Minimum 6,5 Persen Saat Pengajuan

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 05 Dec 2024 - 23:19

SAMPAIKAN: Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bengkulu, H. Firman Romzi, S.Sos M.Si. RENO/RB--

Diberitakan sebelumnya, soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada 2025 mendatang, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebut peningkatan tanpa melihat kondisi daerah.

Hal tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia pada Rabu, 4 Desember 2024, dalam Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan UMP tahun 2025.

Diketahui Permen memuat peningkatan sebesar 6,5 persen mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu, dengan formula perhitungan UMP 2025 sama dengan UMP 2024 ditambah dengan nilai kenaikan UMP 2025.

Kemudian pada Bab IV Penetapan dan Pemberlakukan UMP 2025 ini sendiri akan ditetapkan dengan keputusan gubernur masing-masing daerah dan diumumkan paling lambat pada 11 Desember 2024 mendatang,

Sedangkan untuk UMK paling lambat pada 18 Desember 2024 mendatang.

Salah satu anggota Dewan Pengupahan dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Dewan Pimpinan Provinsi Bengkulu, H. Ardan Khalik mengatakan jika dilihat secara sepihak Permen tersebut kembali lagi pada zaman desentralisasi yang di mana diputuskan oleh pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi masing-masing wilayah.

“Karena ditetapkan oleh pusat, jadi tanpa ada perdebatan, diskusi terlebih dahulu disetiap daerah,” ujar Ardan.

Ia juga menyebutkan dengan adanya permen tersebut tentunya UMP dan UMK akan mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen semua di setiap provinsi dan kota/kabupaten, tanpa melalui proses dinamika yang terjadi oleh dewan pengupahan seperti adanya ruang diskusi, adu argumen sebab sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian forum dewan pengupahan hanya sekedar formalitas saja untuk menetapkan dan pengajuan ke gubernur terkait UMP dan UMK.

“Jadi kita hanya formalitas saja tentang penetapan awal sama rekomendasi penetapan UMK, jadi gak ada lagi data-datanya karena sudah ditentukan semua sama pemerintah pusat,” ujar Ardan.

Kendati demikian, Ardan menyampaikan apapun keputusan dari pemerintah pusat tentunya sebagai bagian dari masyarakat tentunya ia akan menjalakan apa yang sudah di tetapkan.

“Pada prinsipnya kita akan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Permen 16 itu,” demikian Ardan.

disnaker sebut akan sesuaikan kenaikan upah minimum 6,5 persen saat pengajuan                            koranrb.id – dinas ketenagakerjaan (disnaker) kota bengkulu akan sesuaikan kenaikan upah minimum kota (umk) bengkulu dengan kebijakan peningkatan sebesar 6,5 persen pada 2025 mendatang.
kepala disnaker kota bengkulu, h. firman romzi, s.sos m.si menjelaskan dengan keluarnya peraturan menteri nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimun provinsi (ump) dan umk tersebut, maka dalam waktu dekat akan diajukan kepada gubernur untuk segera menyesuaikan dengan adanya peningkatan.
“proses kenaikan umk dimulai dengan rapat dewan pengupahan tingkat provinsi yang kemudian dibahas di tingkat kota. setelah itu, hasil pembahasan tersebut akan diajukan ke gubernur untuk diterbitkan dalam bentuk keputusan resmi,” jelas firman.
kenaikan umk tersebut tentunya dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja di kota bengkulu, sebab sesuai dengan penyampaian presiden republik indonesia (ri).
baca juga:dkpp lakukan kajian dan penelusuran, ungkap asal penyakit ngorok yang serang kerbau di kelurahan kandang
baca juga:difasilitasi polres kaur, gelar dialog pemkab kaur, asbs, fpwk dan pt dsj 
kenaikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja di indonesia, dengan demikian umk bengkulu diperkirakan akan naik menjadi rp2,9 juta pada 2025 mendatang, dari sebelumnya sebesar rp2,7 juta.
ia juga berharap dengan adanya kenaikan umk tersebut, taraf hidup para pekerja di kota bengkulu akan meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi di kota bengkulu.
“semoga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di kota bengkulu dan daerah lainnya karena kenaikan ini sendiri secara nasional diputuskan oleh pemerintah pusat,” demikian firman.
 sementara itu salah satu karyawan konter hanphone yang berada di jalan suprapto, riski sanjaya mengatakan sangat menyambut baik dengan adanya peningkatan umk tersebut, menurutnya dengan menaikan ump dan umk merupakan langkah yang tepat mengingat harga kebutuhan sehari-hari saat ini sudah terbilang mahal.
baca juga:difasilitasi polres kaur, gelar dialog pemkab kaur, asbs, fpwk dan pt dsj 
baca juga: bengkulu utara bagikan 30 ton bibit padi dan 120 ton pupuk ke petani
“sangat senang karena harga kebutuhan sudah mahal, jadi kalau gaji kita kecil ya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan, bukannya tidak besyukur tapi memang begitukan,” kata riski.
ia berharap agar tempat ia bekerja dapat menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini pemkot bengkulu. 
diberitakan sebelumnya, soal kenaikan upah minimum provinsi (ump) sebesar 6,5 persen pada 2025 mendatang, asosiasi pengusaha indonesia (apindo) sebut peningkatan tanpa melihat kondisi daerah.
hal tersebut telah ditetapkan oleh menteri ketenagakerjaan (menaker) republik indonesia pada rabu, 4 desember 2024, dalam peraturan menteri (permen) ketenagakerjaan ri nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan ump tahun 2025.
baca juga:babinsa bantu bajak sawah petani desa binaan, kawal swasembada pangan
baca juga:inspektorat bengkulu tengah bimtek nasional pemeriksaan laporan keuangan daerah
diketahui permen memuat peningkatan sebesar 6,5 persen mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu, dengan formula perhitungan ump 2025 sama dengan ump 2024 ditambah dengan nilai kenaikan ump 2025. 
kemudian pada bab iv penetapan dan pemberlakukan ump 2025 ini sendiri akan ditetapkan dengan keputusan gubernur masing-masing daerah dan diumumkan paling lambat pada 11 desember 2024 mendatang,
sedangkan untuk umk paling lambat pada 18 desember 2024 mendatang.
salah satu anggota dewan pengupahan dari unsur asosiasi pengusaha indonesia (apindo) dewan pimpinan  provinsi bengkulu, h. ardan khalik mengatakan jika dilihat secara sepihak permen tersebut kembali lagi pada zaman desentralisasi yang di mana diputuskan oleh pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi masing-masing wilayah.
“karena ditetapkan oleh pusat, jadi tanpa ada perdebatan, diskusi terlebih dahulu disetiap daerah,” ujar ardan.
ia juga menyebutkan dengan adanya permen tersebut tentunya ump dan umk akan mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen semua di setiap provinsi dan kota/kabupaten, tanpa melalui proses dinamika yang terjadi oleh dewan pengupahan seperti adanya ruang diskusi, adu argumen sebab sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
dengan demikian forum dewan pengupahan hanya sekedar formalitas saja untuk menetapkan dan pengajuan ke gubernur terkait ump dan umk.
“jadi kita hanya formalitas saja tentang penetapan awal sama rekomendasi penetapan umk, jadi gak ada lagi data-datanya karena sudah ditentukan semua sama pemerintah pusat,” ujar ardan.
kendati demikian, ardan menyampaikan apapun keputusan dari pemerintah pusat tentunya sebagai bagian dari masyarakat tentunya ia akan menjalakan apa yang sudah di tetapkan.
“pada prinsipnya kita akan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui permen 16 itu,” demikian ardan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 6 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan