Hingga Desember Realisasi PAD Kaur Baru 60 Persen, Sekda Bilang Begini
JELASKAN: Sekda Kaur sampaikan capaian PAD Tahun 2024.--Foto: Rusman Afrizal.Koranrb.Id
BINTUHAN,KORANRB.ID - Hanya menyisakan kurang lebih 2 Minggu lagi tahun 2024 berakhir, namun capaian Pendapatan Asli Daerah PAD Kabupaten Kaur sungguh memprihatinkan.
Bagaimana tidak, capaian atau realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di himpun dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kaur masih jauh dari target.
Dari target PAD Rp53 miliar baru terhimpun sekitar Rp35 miliar atau capaiannya baru sekitar 60 persen.
Dengan sisa waktu sekitar 2 minggu lagi, kecil kemungkinan target PAD Rp53 miliar bisa tercapai 100 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri MM mengungkapkan kondisi tersebut, "Sampai Desember laporan yang telah saya baca, PAD yang terhimpun itu baru 60 persen dari target," ucap Sekda.
BACA JUGA:Masih Perbaikan, Senin Jembatan Air Riak Siabun Kembali Normal
BACA JUGA: Penerapan BLUD 2025 Mendatang, Puskesmas di Kota Bengkulu Akan Saingi Klinik
Salah sumber PAD paling besar, adalah dana bagi hasil pembayaran pajak kendaraan roda dua dan roda empat dari Provinsi Bengkulu yang sampai saat ini belum masuk ke Kasda Pemkab Kaur.
Terhitung sejak Triwulan I, II, III belum ada realisasi sepeserpun dari Provinsi Bengkulu.
Padahal bagi hasil tersebut adalah hak dari Pemkab Kaur. Pemprov Bengkulu telah diberikan surat agar bagi hasil PAD tersebut bisa segera ditransfer sebelum tahun 2024 berakhir.
"Salah satu yang paling besar belum terealisasi itu adalah bagi hasil dari provinsi, sejak Triwulan I sampai sekarang belum ada transfer sepeserpun dari Pemprov Bengkulu," ujar Sekda.
Dirinya meminta agar di penghujung tahun ini seluruh OPD yang terlibat langsung dengan penghimpunan PAD bisa bekerja lebih gesit.
Sehingga di penghujung tahun nanti paling minim realiasi yang didapatkan untuk tahun 2024 itu sebanyak 80 persen.
Jika memang ada yang cukup sulit ditagih mengenai PAD, Sekda menyarankan agar segera melakukan pertemuan membahas permasalahan mengapa PAD tersebut tidak bisa dibayarkan.