Tahun Depan Bantuan Badan Hukum KUB Ada Lagi, Kelompok Nelayan di Mukomuko Diminta Ajukan Proposal

tahun depan bantuan badan hukum kub ada lagi, kelompok nelayan di mukomuko diminta ajukan proposal koranrb.id – terkait program bantuan penerbitan badan hukum bagi kelompok usaha bersama (kub) nelayan di kabupaten mukomuko yang disiapkan kembali pada 2025 mendatang.  dinas perikanan mukomuko meminta kelompok nelayan yang menginginkan bantuan tersebut segera mengajukan proposal. sehingga akan dimasukan sebagai dasar penunjukan penerima bantuan nantinya.  hal ini disampaikan kepala dinas perikanan kabupaten mukomuko eddy apriyanto sp, m.si.  ia menerangkan, program bantuan penerbitaan badan hukum berupa akta notaris bagi kelompok usaha nelayan akan kembali ada tahun depan.  baca juga:hujan lebih 24 jam di mukomuko, 3 sungai ini dipantau bpbd baca juga:targetkan rp 80 triliun untuk harbolnas, bina dan epic sale di mana program ini merupakan lanjutan dari beberapa tahun yang lalu untuk usaha koperasi perikanan yang belum memiliki badan hukum. “untuk bantuan badan usaha ini akan kita berikan kepada kelompok usaha perikanan yang lebih dulu mengajukan proposal. sebab karena kouta terbatas setiap tahunnya makan kelompok harus mengantri. maka dari itu saat ini kelompok yang menginkan bantuan dapat segera memasukan proposal,’’ kata eddy. edyy menambahkan, bantuan penerbitan badan hukum akta notaris bagi kelompok usah koperasi nelayan telah disiapkan anggaran sekitar rp50 juta yang bersumber dari dana alokasi umum (dau) tahun 2025. baca juga:distan seluma bagikan 1,8 ton benih padi di air latak baca juga:10 kasus narkoba ditangani polres seluma, paling banyak sabu maka dari itu dari anggaran sebesar rp50 juta tersebut, dibagi untuk biaya pembuatan badan hukum berupa akta notaris 14 kub nelayan atau sekitar rp3,5 juta lebih per kelompok nelayan.  ‘’hasil verifikasi nanti akan menentukan kelompok yang bakal kami bantu, untuk kelompok-kelompok yang telah mengajukan namun belum mendapatkan bantuan program, akan diikut sertakan di tahun berikutnya,’’ terangnya. lanjutnya, tujuan pemerintah memfasilitasi penerbitan badan hukum bagi kelompok nelayan, untuk memberi kepastian hukum terhadap keberadaan usahanya. kemudian, bagi kelompok usaha nelayan yang telah memiliki badan hukum, juga mendapat kesempatan untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah. baca juga:idea expo kembangkan ekosistem bisnis, tumbuhkan wirausaha industri penopang ekonomi baca juga:geruduk bkd seluma, kades dan perangkat desa desak pencairan add dituntaskan besok karena saat ini semua bantuan pemerintah untuk kelompok nelayan, diutamakan bagi kelompok yang telah memiliki badan hukum akta notaris.  ‘’badan hukum bagi usaha perikanan bagian dari syarat utama untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah. baik bantuan pusat, provinsi maupun kabupaten maka dari itu kita tidak ingin nelayan kita gagal mendapatkan bantuan karena tidak memiliki badan hukum,” sampainya. sementara itu, kabid perikanan tangkap dinas perikanan, warsiman mengatakan, dari tahun 2022 lalu, sudah ada sebanyak 165 kelompok usaha bersama nelayan yang tersebar di mukomuko.  sebanyak 88 kub nelayan di antaranya belum memiliki badan hukum berupa akta notaris dan 77 kub nelayan sudah memiliki badan hukum.  maka dari itu untuk kub yang belum memiliki badan hukum ini disiapkan program setiap tahunnya. “tahun 2023 lalu hanya 7 kub nelayan yang bisa kita terbitkan badan hukumnmya. kemudian di tahun ini ada 12 kub nelayan, maka dari itu tahun 2025 kita targetkan 14 kub bisa diterbitkan badan hukumnya,” jelasnya. selain bantuan penerbitan badan usaha gratis tahun depan disampaikan warsiman mukomuko juga akan mendapatkan kucuran dak tematik kawasan sentra produksi perikanan (kspp) dari kementerian kelautan perikanan (kkp) sebesar rp9 miliar.   dak rp9 miliar akan di kucurkan untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan baik, perikanan tangkap maupun budidaya.  dak tematik kssp ini sebagai bentuk bantuan dari pemerintah pusat untuk mendukung. mensukseskan program pangan akuatik atau pangan perairan di mukomuko. anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan.  dengan melakukan pembangunan jalan rabat beton yang dijadikan akses utama masyarakat nelayan, pembangunan drainase kampung nelayan dan melengkapi sarana prasana produksi. “ini di antaranya untuk detail jenis kegiatan yang di danai dak program pangan akuatik, nanti akan difinalkan dengan para pihak. yang jelas, dak itu akan diperuntukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di kabupaten mukomuko,” tandasnya. 

Tag

• # hukum kub
• # bantuan badan
• # badan hukum
• # kelompok nelayan
• # tahun depan
• # ajukan proposal

Share

• 
• 
• 
• 
•