PH Minta PPK Perencanaan Proyek Jembatan Air Taba Terunjam Ikut Diseret, Harus Ditelusuri Segala Fakta Sidang

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 11 Jan 2025 - 23:56

TINGGALKAN: Ketiga terdakwa tinggalkan ruangan setelah agenda persidangan selesai beberapa waktu lalu. WEST JER TOURINDO/RB--

Perbedaan tersebut menjadi tanda tanya baik itu PH maupun masyarakat.

"Dapat kita sampaikan bahwa memang benar 8 Januari lalu kita telah membacakan tuntutan untuk tiga terdakwa dan mereka dihukum berbeda," ungkap Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu Arif Wirawan, SH, MH didampingi Kasi Penkum, Ristianti Andriani, SH, MH.

Ketiga terdakwa tersebut dituntut dnegan hukuman penjara dan denda, namun terdakwa Ferra Lolita ditambah tuntutan dengan Uang Pengganti (UP) sebesar Rp8,2 miliar.

"Alasan kami kenapa Ferra yang harus kembalikan KN, sebab itu memang berdasarkan fakta persidangan yang ada," jelas Arif.

Kemudian pada saat sesi wawancara juga turut dibahas masalah negara masih berhutang pada terdakwa Ferra senilai Rp6 miliar.

Menurut Arif bahwa hitungan yang membuat negara terhutang senilai Rp6 miliar ini tidk ada laporan pada saat saksi ahli paparkan.

Atas hutang tersebut ahli tidak bersepakat bahwa negara masih berhutang pada terdakwa Ferra.

"Masalah hutang yang Rp6 miliar dari negara pada Ferra itu masih tanda tanya dan pada persidangan ahli tidak sependapat bahwa ada hutang itu, " terang Arif.

JPU Kejati Bengkulu menuntut terdakwa Ferra Lolita untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp8,2 miliar.

Sedangkan terdakwa Mardi dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Berikutnya terdakwa Zainul Abidin dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan.

Terhadap mereka JPU menjerat dengan Pasal Subsidair dengan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ph minta ppk perencanaan proyek jembatan air taba terunjam ikut diseret, harus ditelusuri segala fakta sidang                            koranrb.id – pejabat pembuat komitmen (ppk) dalam proyek pengerjaan penggantian jembatan air taba terunjam b cs bengkulu tengah tahun anggaran 2020 minta ikut diseret.
hal tersebut disampaikan penasihat hukum (ph) terdakwa kontraktor, ferra lolita, yakni ranggi setyadi, sh.
ranggi mengatakan, para saksi yang dihadirkan dalam sidang pembuktian perkara tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pengerjaan penggantian jembatan air taba terunjam patut diperiksa ulang.
pemeriksaan ulang tersebut bukan tanpa alasan, sebab pada fakta persidangan para saksi diduga terlibat dalam rusaknya pembangunan proyek ini.
baca juga:media korea masih tak terima pemecatan sty: patrick kluivert didukung 2 rekan
baca juga:target retribusi 25 tka di kota bengkulu tahun ini rp500 juta, bisa lebih
ranggi menyebut, unsur pasal 55 undang-undang pemberantas tipikor melekat pada tuntutan yang menyasar ketiga terdakwa.
ketiga terdakwa yang terseret yakni terdakwa mardi selaku ppk kementerian pupr, zainul selaku konsultan pengawas dan ferra lolita.
ranggi menyebut, usai agenda tuntutan, masih ada yang janggal dalam perkara ini.
pada persidangan agenda pemeriksaan keterangan saksi, majelis hakim menyatakan mereka seharusnya bertanggung jawab dalam perkara ini. pasalnya, proyek jembatan taba terunjam dinyatakan rusak prosedur dari awal.
baca juga:peringatan ancaman pidana tak dihiraukan, pkl di depan ptm akan ditertibkan
baca juga:cegah pmk, distan seluma usulkan kebutuhan 3.000 dosis vaksin 
"kita mengacu pada persidangan agenda saksi yang mana saksi yang dihadirkan dalam perkara ini adalah ppk perencanaan dan mereka seharusnya juga ikut diseret dan  diperiksa," ungkap ranggi.
saksi ppk perencanaan yaitu yeti mengaku bahwa dalam perencanaannya mereka lalai sehingga terjadi molor pekerjaan.
melihat ungkapan tersebut ketua majelis hakim paisol, sh saat itu berpendapat bahwa dalam pengerjaan proyek jembatan ini memang sudah rusak dari awal.
"saksi yeti juga diperiksa dalam perkara ini dalam upaya penelusuran pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini sehingga unsur pasal 55 itu bisa terpenuhi," jelas ranggi.
ranggi berharap jpu jangan tebang pilih dalam perkara ini siapa yang terlibat ditindak secara tegas jangan cuman terdakwa penikmat saja.
baca juga:cegah pmk, distan seluma usulkan kebutuhan 3.000 dosis vaksin 
baca juga:realisasi makan bergizi gratis di bengkulu masih tunggu juklak juknis
namun para pihak yang ikut serta hingga pihak yang atas kelalaiannya dapat menyebabkan memperkaya orang lain.
"unsur dalam pasal subsidair yang dituntut oleh jpu semuanya harus terpenuhi termasuk pihak lain yang terlibat jangan tebang pilih dalam perkara ini," terang ranggi.
sementara itu praktisi hukum unib, randy praditiyo, sh, mh mengatakan bahwa secara kaca mata hukum, setiap orang yang terlibat wajib untuk ditelusuri.
sebab hal tersebut adalah bagian dari penelusuran fakta, apa lagi fakta tersebut terkuak saat persidangan jelas secara hukum acara pidana itu sangat kuat.
"seharusnya memang harus ditelusuri segala bentuk fakta dalam persidangan. jika ingin membuka fakta yang lebih terang maka memang fakta yang ada harus di telusuri," ungkap randy.
secara hukum bahwa setiap perkara yang memiliki celah untuk membuat perkara semakin jelas memang harus dikejar. jangan sampai fakta yang kecil tidak dilihat.
"celah hukum bersifat abstrak harus ditelusuri bagaimanapun itu dalah fakta," terang randy.
sekadar informasi, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu ungkap alasan kenapa satu terdakwa  saja yang harus kembalikan kerugian negara (kn) dalam perkara tipikor proyek pembangunan jembatan b cs taba terunjam.
berdasarkan fakta persidangan satu dari tiga terdakwa yakni fera lolita adalah penerima aliran paling banyak sehingga dibebankan kn.
tuntutan jpu kejati bengkulu terhadap terdakwa mardi selaku ppk kementerian pupr, zainul selaku konsultan pengawas dan ferra lolita selaku kontraktor berbeda.
perbedaan tersebut menjadi tanda tanya baik itu ph maupun masyarakat.
"dapat kita sampaikan bahwa memang benar 8 januari lalu kita telah membacakan tuntutan untuk tiga terdakwa dan mereka dihukum berbeda," ungkap kasi penuntutan kejati bengkulu arif wirawan, sh, mh didampingi kasi penkum, ristianti andriani, sh, mh.
ketiga terdakwa tersebut dituntut dnegan hukuman penjara dan denda, namun terdakwa ferra lolita ditambah tuntutan dengan uang pengganti (up) sebesar rp8,2 miliar.
"alasan kami kenapa ferra yang harus kembalikan kn, sebab itu memang berdasarkan fakta persidangan yang ada," jelas arif.
kemudian pada saat sesi wawancara juga turut dibahas masalah negara masih berhutang pada terdakwa ferra senilai rp6 miliar.
menurut arif bahwa hitungan yang membuat negara terhutang senilai rp6 miliar ini tidk ada laporan pada saat saksi ahli paparkan.
atas hutang tersebut ahli tidak bersepakat bahwa negara masih berhutang pada terdakwa ferra.
"masalah hutang yang rp6 miliar dari negara pada ferra itu masih tanda tanya dan pada persidangan ahli tidak sependapat bahwa ada hutang itu, " terang arif.
jpu kejati bengkulu menuntut terdakwa ferra lolita untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar rp8,2 miliar.
sedangkan terdakwa mardi dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dan denda rp100 juta. 
berikutnya terdakwa zainul abidin dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan denda rp 100 juta subsidair 6 bulan.
terhadap mereka jpu menjerat dengan pasal subsidair dengan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 12 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan