Jangan Ada Yatim Piatu yang Putus Sekolah, Ini Program Pemkab Bengkulu Selatan

KORANRB.ID - Pemkab Bengkulu Selatan memastikan tahun ini tidak ada lagi yatim piatu yang putus sekolah. Pemerintah siap menanggung biaya pendidikan sekaligus uang saku para yatim piatu yang tak mendapat perhatian dari keluarga.

Oleh sebab itu jika ada keluarga berstatus miskin dan menanggung beban memelihara anak yatim piatu, diperbolehkan berkoodinasi kepada Pemkab Bengkulu Selatan untuk menunjang pendidikan para yatim piatu.

Pemkab Bengkulu Selatan akan menjamin seluruh yatim piatu yang putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan baik itu kelengkapan alat tulis hingga uang saku.

Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan, Sukarni mengatakan, dirinya secara langsung sudah memonitoring 142 desa untuk mendata status para yatim piatu yang putus sekolah, untuk memberikan pendidikan formal. 

BACA JUGA:Selesai Dibangun, Gedung Kantor Bapenda Bengkulu Selatan Belum Ditempati

BACA JUGA:Kuasa Hukum Korban Pembunuhan Minta Tersangka Dihukum Berat

Selain itu, dalam waktu dekat pula Dinas Sosial (Dinsos) diminta untuk menyiapkan atau mencatat panti asuhan sebagai wadah para yatim piatu.

“Tentunya kita kolaborasi antar OPD, untuk menjamin anak yatim piatu ini mendapat hak pendidikan sama dengan anak lainnya,” kata Sukarni. 

Dijelaskannya, program wajib sekolah bagi yatim piatu ini akan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bengkulu Selatan. Sebab, salah satu misi Bengkulu Selatan di sektor pendidikan adalah memutus rantai putus sekolah karena faktor ekonomi.

“Intinya Pemkab Bengkulu Selatan tidak ingin ada anak putus sekolah. Bupati  sangat konsen terhadap pendidikan,” tegas Sukarni. 

BACA JUGA:Harga Ayam Potong di Bengkulu Selatan Masih Tinggi, Daya Beli Menurun

BACA JUGA:Ribuan Tenaga Honorer Akan Dipekerjakan Melalui Jasa Outsourcing

Terpisah, Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bengkulu Selatan, Fikri Aljauhari, S.STP, MM mengatakan, andalan pembangunan pemerintah daerah setiap tahunnya bersumber dari APBD. 

APBD mengakomodir seluruh kebutuhan daerah selama satu tahun Anggaran, mulai dari gaji pemerintah, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan  lainnya.